Connect with us

Hukum & Kriminal

Tantangan PUKAT ke Pejabat Baru Kasubdit Tipikor Polda Sulsel

Published

on

Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma menantang pejabat baru Kasubdit Tipikor Polda Sulsel nantinya memiliki misi penuntasan sejumlah kasus korupsi yang mandek ditinggal pejabat lama.

Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel menantang pejabat baru Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi peninggalan mantan pejabat lama.

“Saya kira kita berharap sama, bagaimana semua kasus korupsi yang belum tuntas tahun kemarin itu dapat ditarget rampung tahun ini,” ucap Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma kepada Kedai-Berita.com via telepon, Senin (16/1/2023).

Target penuntasan sejumlah kasus korupsi, kata Farid, penting. Selain untuk memberikan kepastian hukum, juga sebagai upaya meminimalisir pembengkakan anggaran penanganan perkara.

“Bayangkan jika ada perkara ditangani bertahun-tahun itu sama saja beberapa kali loncat penggunaan anggaran. Sehingga harus ada target yang jelas untuk penuntasan kasus yang ditangani tersebut. Manfaatkan rentang waktu dengan maksimal dan proporsional sehingga perkara yang ditangani itu selesai sesuai target yang ada,” tutur Farid.

Tak hanya itu, ia juga berharap kepada pejabat baru Kasubdit Tipikor Polda Sulsel untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penanganan perkara. Sehingga ke depannya tak ada lagi perkara yang mandek.

“Ini yang harus menjadi komitmen bersama. Komitmen dalam pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan. Apalagi korupsi sekarang ini bukannya berkurang tapi semakin meningkat bahkan pelaku-pelakunya pun menyasar semua kalangan dan dilakukan dengan modus operandi yang semakin cerdas,” terang Farid.

Dalam Catahu 2022 ACC Tercatat Puluhan Kasus Korupsi Mandek

ACC Sulawesi mencatat ada puluhan kasus korupsi mandek yang ditangani oleh jajaran Polda Sulsel selama 2022.

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mencatat perjalanan penanganan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang tahun 2022.

Dalam catatan mereka, terdapat puluhan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum di Sulsel yang berjalan mandek.

Anggareksa, Peneliti Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mengungkapkan, kasus korupsi yang ditangani Polda Sulsel sepanjang tahun 2022 yang dinilai berjalan mandek terdapat 19 kasus di tingkat penyelidikan dan 10 kasus di tingkat penyidikan.

Khusus mandek di tingkat penyidikan, diantaranya kasus korupsi penyaluran Bansos Covid-19 di Kota Makassar tahun 2020, kasus korupsi penyaluran Bansos Covid-19 di Provinsi Sulsel, pengadaan seragam olahraga di Kabupaten Toraja dan kasus korupsi kredit fiktif BRI di Kabupaten Pinrang.

“Yang menarik kasus kredit fiktif BRI di Pinrang, pada Januari 2022, pengumuman tersangka 22 orang tapi sampai sekarang belum disidangkan,” ucap Anggareksa dalam konferensi pers ACC Sulawesi di Sekretariat ACC Sulawesi Jalan AP. Pettarani, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Rabu 4 Januari 2023.

“Demikian juga kasus korupsi BPNT di Provinsi Sulsel, tersangkanya ada 14 orang tapi mereka tak ditahan. Penahanan itu penting, agar penyidik ada target merampungkan kasusnya dan segera serahkan ke Penuntut Umum,” Anggareksa menambahkan.

Tak hanya di Polda Sulsel, dalam catatan ACC Sulawesi, terdapat sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh jajaran Polres di Sulsel sepanjang 2022 juga dinilai berjalan mandek.

Di tahap penyelidikan tercatat ada 26 kasus korupsi yang dinilai mandek dan 15 kasus lainnya mandek di tahap penyidikan.

“Diantaranya ada kasus korupsi kawasan religius Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja tidak ada perkembangan ditangani oleh Polres Tana Toraja, kasus korupsi pengadaan Septic Tank di 15 desa di Kabupaten Luwu Timur juga bernasib sama tak ada perkembangan,” tutur Anggareksa.

“Kemudian kasus yang paling lama yakni kasus korupsi pengadaan alat Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan Bulukumba, tersangkanya 2 orang dan pernah mengajukan praperadilan namun ditolak. Tapi Polres Bulukumba belum menyerahkan barang bukti dan tersangkanya ke Penuntut Umum agar segera disidangkan,” Anggareksa melanjutkan.

Korupsi Pengadaan Kontainer Recover Turut Diselidiki 2022

Penampakan Kontainer Makassar Recover di Jalan Bete-Bete, Kecamatan Makassar yang berdiri di atas saluran drainase.

Kasubdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kompol Fadli mengatakan, hingga saat ini pihaknya tengah mengintensifkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Kontainer Recover Kota Makassar tahun 2021 tersebut.

Sejumlah saksi yang disinyalir mengetahui perjalanan pelaksanaan kegiatan pengadaan Kontainer Recover tersebut, satu persatu dipanggil dan diperiksa secara maraton.

“Sudah banyak kita periksa sudah ratusan di mana total yang kita akan periksa itu berjumlah 500 orang,” ucap Fadli sebelumnya.

Ia berharap masyarakat dapat bersabar menanti perkembangan penyelidikan yang tengah berlangsung. Penanganan kasus tindak pidana korupsi, kata dia, membutuhkan waktu yang lama.

“Intinya penanganan kasus ini berjalan secara profesional dan proporsional. Kita akan maksimalkan penyelidikan. Sabar saja,” ujar Fadli.

Direktur Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma mengatakan, Penyidik dapat mengawali penyelidikan dengan mendalami mekanisme tata cara pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.

Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat diatur, kata dia, diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018.

“Di situ pintu masuknya. Di mana dalam aturan yang dimaksud diatur mengenai tahapan pengadaan meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian pembayaran. Tinggal didalami saja apakah semua tahapan yang dimaksud sudah berjalan sesuai aturan yang ada atau tidak,” terang Farid.

Dalam tahapan perencanaan pengadaan misalnya, kata Farid, apakah sudah dilakukan proses identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisa ketersediaan sumber daya serta mengatur penetapan cara pengadaan barang/jasa yang dimaksud.

Kemudian masuk dalam tahapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Di mana dalam tahapan tersebut ada penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan serta serah terima hasil pekerjaan.

“Prosesnya itu semua harus didalami apakah sudah sesuai aturan atau mekanisme yang ada atau tidak. Kita tunggu saja proses penyelidikan yang sementara berjalan,” jelas Farid.

Tak sampai di situ, Penyidik juga harus menelusuri bagaimana jalannya proses penyelesaian pembayaran dalam kegiatan pengadaan kontainer recover yang ada. Di mana tentunya mengacu pada kontrak, bukti pembayaran dan pos audit.

“Jangan lupa juga dalami peran APIP sejauh mana mereka menjalankan kewenangan atau fungsi pengawasannya dan pendampingannya selama kegiatan pengadaan kontainer recover berlangsung terhitung sejak proses perencanaan hingga pembayaran,” Farid menandaskan.

Diketahui, pengadaan ratusan Kontainer Recover yang merupakan bagian dari program penanganan Covid-19 yang bernama Makassar Recover itu, dilaksanakan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp15,3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021.

Dalam perjalanannya, pengadaan Kontainer Recover tersebut sempat mendapat sorotan lantaran penempatannya yang dianggap tidak tepat. Ada yang ditempatkan di atas trotoar jalan hingga merusak salah satu taman kota yang ada di Makassar. (Eka)