Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

Hukum & Kriminal · 17 Sep 2022 09:22 WITA

Kasus Utang Pemkot Parepare ke PT HK Sebesar Rp11 M, Ini Kata Akademisi


 PT. Hutama Karya Persero (foto istimewa sumber Facebook). Perbesar

PT. Hutama Karya Persero (foto istimewa sumber Facebook).

Polemik utang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Parepare (Pemkot Parepare) kepada PT. Hutama Karya (HK) Persero senilai Rp11 miliar lebih, hingga saat ini belum menemukan titik terang.

Pemkot Parepare kabarnya hingga saat ini belum juga menyelesaikan kewajiban membayarkan utang kepada PT. HK Persero akibat dari pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi, kota Parepare.

“Belum ada penyelesaian oleh Pemkot Parepare soal itu,” ucap salah seorang anggota Tim Kuasa Hukum PT. Hutama Karya (HK) Persero, Habib Rahdar dikonfirmasi via telepon, Jumat 16 September 2022.

Meski demikian, ia mengaku terkait dengan masalah yang ada tersebut, pihaknya menerima undangan pertemuan untuk kesekian kalinya dan kali ini difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare pada Senin 19 September 2022.

“Kita berharap dalam pertemuan itu nantinya melahirkan keputusan terbaik bagi kedua pihak,” tutur Habib.

Ia juga sangat berharap agar Pemkot Parepare beserta forkopimda dapat secara bijak mengatensi persoalan yang ada. Melihat Hutama Karya adalah BUMN yang berarti juga kegiatannya merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mesti diperhatikan.

“Terlebih lagi terkait persoalan ini, pihak PT. HK Persero telah mengantongi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan juga penetapan pengadilan yang sifatnya final dan mengikat,” jelas Habib.

Dalam hal penyelesaian kewajiban utang yang ada, PT. HK Persero pada dasarnya menerima apapun skema penyelesaian yang ditawarkan oleh Pemkot Parepare, apakah nantinya utang tersebut diselesaikan langsung dengan cara pembayaran tunai atau diangsur dengan pertimbangan melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Parepare.

“Kami sangat berharap pihak Pemkot Parepare bisa menganggarkan di APBD secara berkala di setiap tahunnya. Yang dimulai di tahun 2023,” kata Habib.

Dosen Fakultas Hukum Institute Andi Sapada, kota Parepare, DR. Amir Madeaming, SH, MH,.

Terpisah, Dosen Fakultas Hukum Institut Andi Sapada, kota Parepare, DR. Amir Madeaming dimintai tanggapannya mengatakan, pada dasarnya kewajiban membayar utang itu tidak dapat dihindari. Apalagi, kata dia, telah diikat oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca Juga :  ACC Tagih Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Alih Fungsi Pasar Bungi Pinrang

“Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap harus ditaati tidak boleh lagi ditafsir-tafsir,” ucap Amir yang diketahui juga sebagai pegiat anti korupsi di Sulsel itu.

Saat ditanya apakah ada sanksi yang akan diterima pihak Pemkot Parepare ketika tidak menjalankan putusan yang ada, Amir mengatakan, itu tergantung dalam bunyi amar putusan.

“Mengenai sanksi tergantung dalam putusan apa hukumannya, apakah dikenakan sanksi denda bunga atau diganti pidana. Itu tergantung amar putusan yang ada. Tapi sebaiknya kalau sudah ada putusan yang memerintahkan untuk segera membayar, maka Pemkot Parepare sebaiknya bayarlah,” terang Amir.

Jika Pemkot Parepare tidak mematuhi perintah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu dapat dikategori sebagai perbuatan melawan hukum.

“Betul itu masuk perbuatan melawan hukum. Tapi soal sanksi selanjutnya yah tergantung dalam amar putusan yang ada,” jelas Amir.

Putusan BANI

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kabarnya memiliki utang sebesar Rp11 miliar lebih ke PT. Hutama Karya (HK) Persero.

Utang tersebut bersumber dari tagihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi, Kota Parepare yang telah dilaksanakan oleh PT. HK Persero.

Anditta, salah seorang anggota Tim Kuasa Hukum PT. HK Persero dari Kantor Hukum Nasrullah Nur dan Partners membenarkan kabar adanya utang Pemkot Parepare kepada PT. HK Persero sebesar Rp11 miliar lebih tepatnya Rp11.662.067.783.

“Iya benar, Pemkot Parepare berutang kepada klien kami ‘PT. Hutama Karya (Persero)’ dan hingga saat ini belum ada itikad baik melakukan penyelesaian pembayaran ataupun sekedar rencana penyelesaian,” ucap Anditta, Jumat 1 September 2022.

Baca Juga :  ACC Dukung Tim Saber Usut Oknum ASN Pungli Urus Izin TDUP

Kewajiban Pemkot Parepare untuk segera membayar tagihan atas pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi oleh PT. HK Persero, kata Anditta, telah diikat dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bernomor 41040/IV/ARB-BANI/2018 tertanggal 31 Januari 2019 yang kemudian ditindaklanjuti oleh penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Parepare bernomor 10/Pdt.Eks/2020/PN Parepare tertanggal 13 November 2020.

Dalam putusan BANI, Pemkot Parepare tak hanya diperintahkan membayar utang sebesar Rp11.662.067.783 kepada PT. HK Persero, akan tetapi turut diperintahkan membayar seperdua bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter bagiannya kepada PT. HK Persero sebesar Rp224.038.000.

“Namun hingga saat ini Pemkot Parepare cenderung menghindar untuk menyelesaikan kewajibannya kepada klien kami dalam hal ini PT. HK sebagaimana yang tertuang dalam putusan BANI,” jelas Anditta.

Ia mengungkapkan, dalam penyelesaian masalah yang ada, pihaknya sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan Pemkot Parepare yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Kota Parepare dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Pasar Lakessi, namun hasilnya nihil.

Pemkot Parepare yang diwakili oleh Sekretaris Kota Parepare maupun PPK tidak berani mengambil keputusan, kecuali atas perintah pimpinannya dalam hal ini Wali Kota Parepare.

“Kami tegas minta Pemkot Parepare patuh kepada putusan yang ada dan segera menyelesaikan kewajibannya kepada klien kami di tahun 2022 ini, dengan menganggarkan pembayaran utang kepada klien kami di anggaran APBD tahun 2023,” tutur Anditta.

Pemkot Parepare Komitmen Membayar

Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Suriani dikonfirmasi mengatakan pada dasarnya Pemkot Parepare tetap berkomitmen dalam menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini membayar tagihan atas pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi oleh PT. HK Persero sebagaimana tertuang dalam putusan BANI tahun 2019.

“Kita tetap komitmen selesaikan itu, hanya saja, saya belum tahu juga perkembangannya, apakah rencana dianggarkan dalam perubahan atau anggaran pokok tahun 2023,” ucap Suriani.

Baca Juga :  Kejati Kalbar Bekuk DPO Terpidana Korupsi PPIP Kabupaten Kapuas Hulu

Ia tak menampik, jika dalam penyelesaian masalah yang ada, Pemkot Parepare telah membangun pertemuan dengan pihak PT. HK Persero bahkan terakhir sempat difasilitasi oleh pihak pengacara negara dalam hal ini bagian Datun Kejaksaan Negeri Parepare.

“Sudah ada pertemuan sebelumnya lewat video conference (vicon). Pihak-pihak hadir ada pihak PT. HK dan juga ada pihak Kejaksaan selaku pengacara negara yang memfasilitasi,” tutur Suriani.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Parepare memaparkan kondisi APBD yang gambarannya tak ada kemampuan jika diminta membayar tagihan utang kepada PT. HK sebesar Rp11 miliar lebih yang dimaksud.

“Kita sempat meminta kalau bisa bayarannya cukup pokoknya saja karena nilai total tagihan kan itu didalamnya ada biaya beban, bunga dan lain-lain. Kita minta kalau bisa pokoknya saja dibayar dengan bertahap (cicil). Kemampuan APBD kita tidak sanggup jika besaran tagihannya demikian,” terang Suriani.

Ia menceritakan, sebelumnya Pemkot Parepare pernah meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel terkait dengan besaran tagihan hasil pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi oleh PT. HK Persero.

Saat itu oleh BPKP, kata Suriani, Pemkot Parepare diminta berkomunikasi dengan PT. HK Persero agar diberi kelonggaran waktu pembayaran dan tagihannya bisa dibayar secara cicil.

“Itu sebelum PT. HK menggugat arbitrase. Kita sempat meminta saran BPKP sebelum membayar tagihan utang ke PT. HK yang nilainya lumayan besar. Kita minta BPKP audit sebelum membayar besaran tagihan dari PT. HK. Mengingat dalam DIPA maupun RKA yang ada tidak segitu besarnya, tapi muncul besaran setelah dalam perjalanan pekerjaan, nilai item material terjadi kenaikan. Jadi masalah ini muncul karena terjadi eskalasi (kenaikan harga barang) di tengah pekerjaan pembangunan berjalan saat itu,” ungkap Suriani. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 40 kali

Baca Lainnya

Gakkum Sulawesi Tetapkan Direktur PT BMN Sebagai Tersangka

28 September 2022 - 19:17 WITA

Tahanan Lapas Klas II Maros Kabur, Akademisi Nilai Itu Kelalaian dan Kalapas Harus Dicopot

24 September 2022 - 16:04 WITA

Tahanan Rutan Klas 1 Makassar Kabur, Aktivis Minta Kepala Rutan Dicopot

24 September 2022 - 08:50 WITA

Tahanan Rutan Kelas I Makassar Kabur, Kok Bisa?

24 September 2022 - 01:39 WITA

Buruh Terdakwa Tunggal Korupsi Program Kotaku, Dijerat Pasal 3 dan Divonis 3 Tahun Penjara

23 September 2022 - 10:48 WITA

Dituntut 3,5 Tahun, Ini Pembelaan PH Terdakwa Dugaan Korupsi Program Kotaku

20 September 2022 - 22:22 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com