Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 29 Jul 2022 16:19 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange


 Konferensi pers penahanan tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perbesar

Konferensi pers penahanan tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode, Mardani Maming resmi mengenakan rompi orange usai menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kamis 28 Juli 2022.

“Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa bagi tersangka MM oleh tim penyidik selama 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, 28 Juli 2022, sampai 16 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,”kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata kepada media.

Maming yang juga Politisi PDI-P itu sebelumnya dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 26 Juli 2022, setelah beberapa kali mangkir dari panggilan.

Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atas pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Dalam penjelasannya, Alex mengatakan dugaan suap itu terjadi saat Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu periode pertama 2010-2015 dan Periode kedua 2016-2018.

Baca Juga :  Menanti Nasib 2 Kasus Korupsi DAK Ditangan Kajati Sulsel Baru

Bermula ketika PT Prolindo Cipta Nusantara milik Hendry Sutiyo ingin memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi (IUP-OP) milik PT Bangun Karya Pratama Lestari seluas 370 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Agar proses pengajuan peralihan IUP-OP bisa segera mendapat persetujuan MM, HS diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan MM selaku Bupati agar bisa memperlancar peralihan IUP-OP dari PT. BKPL ke PT. PCN dimaksud,”ujar Alex saat membacakan kontruksi perkara.

Tahun 2011, Mardani diduga mempertemukan Hendry Sutiyo dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu.

Dalam pertemuan tersebut, Maming diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP-OP dari Hendry Sutiyo.

“Di bulan Juni 2011, SK, MM selaku Bupati tentang IUP-OP terkait peralihan dari PT. BKPL ke PT. PCN yang ditandatangani diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja backdate (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf beberapa pejabat yang berwenang,”papar Alex.

Baca Juga :  Ucapan Belasungkawa KPK Untuk Mendiang Artidjo Alkostar

Peralihan IUP-OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang menyebut pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkannya ke pihak lain.

Selain itu, kata Alex, Maming juga meminta Hendry Sutiyo agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan PT Angsana Terminal Utama.

Di mana PT ATU sendiri adalah perusahaan milik keluarga mantan Bupati Tanah Bumbu tersebut dan diduga memonopoli usaha pengolahan pelabuhan.

PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan diyakini KPK adalah perusahaan fiktif yang sengajah dibentuk Maming untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Adapun perusahaan-perusahaan tersebut susunan direksi pemegang saham masih terafiliasi dan dikelolah pihak keluarga MM dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh MM,”jelas Alex.

Lanjut Alex, di Tahun 2012 PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012-2014 dengan sumber dana seluruhnya dari Hendry Sutiyo, di mana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.

Baca Juga :  Polisi Agendakan Periksa None di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Latih

Pemberian sejumlah uang dari Hendry Sutiyo kepada Maming diduga dilakukan beberapa kali melalui perantara orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Maming.

Aktivitasnya pun dibungkus dalam formalisme perjanjian kerja sama UnderLying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Maming.

“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp 104.3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020,”tutur Alex.

Atas perbuatan tersangka, Maming disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (***)

Artikel ini telah dibaca 36 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Ahli Dewan Pers Bersaksi Dalam Sidang Gugatan Perdata Enam Media di Makassar

28 Juli 2022 - 20:53 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com