Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Hukum & Kriminal · 23 Jul 2022 22:43 WITA

Bos PT. JOP Ditahan KPK, Ini Kasusnya


 Bos PT. JOP Ditahan KPK, Ini Kasusnya Perbesar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT. JOP dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogjakarta.

DJK yang telah berstatus tersangka ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama dimulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan ini, Deputi Penindakan dan Eksekusi, Karyoto di Gedung KPK, Jumat 22 Juli 2022, mengungkapkan sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Yaitu HS, Wali Kota Jogjakarta periode 2017 hingga 2022, NWH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kemudian TBY sekertaris merangkap ajudan HS, serta ON selaku Vice President Real Estate PT. SA tbk.

Baca Juga :  Kantor PUTR Sulsel Digeledah, KPK: Pengembangan Penyidikan

“Kami juga telah menetapkan dan hari ini mengumumkan tersangka DJK, Tim Penyidik juga melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka DJK selama 20 hari,”kata Karyoto saat jumpa pers digedung Merah Putih KPK.

Adapun kronologinya yang dipaparkan KPK, bahwa tersangka DJK dan ON diduga memberikan sejumlah uang kepada HS baik secara lngsung maupun melalui perantara TBY.

Dan NWH terkait pengurusan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berlokasi di Malioboro, dan masuk kategori wilayah cagar budaya DPM-PTSP Pemkot Yogjakarta.

“Atas perbuatannya, tersangka DJK disangkakan sebagai pihak memberi dan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,”ujarnya.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat jadi Tersangka

Sekedar diketahui, Perizinan menjadi salah satu modus korupsi tertinggi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karenanya KPK mendorong aksi pembenahan sistemik tata perizinan dan tata niaga pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD).

Tujuannya agar tahapan dan mekanisme perizinan menjadi lebih transparan, sederhana sehingga meminimalis celah celah rawan korupsi. (***)

Artikel ini telah dibaca 34 kali

Baca Lainnya

Kasus Penembakan Brigadir J, Begini Peran Irjen Pol Ferdy Sambo

10 Agustus 2022 - 23:53 WITA

1,87 Gram Diduga Sabu Diamankan Polda Sulsel

9 Agustus 2022 - 14:19 WITA

ACC Desak APH Usut Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

9 Agustus 2022 - 14:15 WITA

Polisi Serahkan Tersangka dan BB Tipikor Alkes RS Fatimah Sulsel ke Jaksa

9 Agustus 2022 - 11:33 WITA

Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Wajo Sambangi Polres dan UPTD PPA

2 Agustus 2022 - 17:32 WITA

Mantan Bupati Tanah Bumbu Dua Periode Resmi Pakai Rompi Orange

29 Juli 2022 - 16:19 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com