Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

News · 21 Jul 2022 13:28 WITA

Ombudsman Selidiki Dugaan Pungli di MTsN 1 Makassar


 Ombudsman Sulsel akan menyelidiki dugaan pungli penerimaan siswa baru tahun 2022 di MTsN 1 Makassar. Perbesar

Ombudsman Sulsel akan menyelidiki dugaan pungli penerimaan siswa baru tahun 2022 di MTsN 1 Makassar.

Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menyelidiki kasus dugaan pungutan liar (pungli) penerimaan siswa baru tahun 2022 di lingkup Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Makassar.

Dugaan pungli yang dimaksud sebagaimana temuan Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), di mana sejumlah orang tua siswa baru di MTsN 1 Makassar tersebut dipatok untuk membayar uang amal jariah sebesar Rp5,6 juta per siswa oleh pihak Komite Sekolah.

“Kami akan menyelidiki dugaan pungli tersebut dan akan segera berkomunikasi dengan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel untuk melakukan hal yang sama,” ucap Kepala Pencegahan Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) Muslimin B. Putra kepada Kedai-Berita com, Kamis (21/7/2022).

Ia menegaskan, pada dasarnya permintaan imbalan uang, barang/jasa dari sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama itu dilarang karena anggaran pendidikan sudah bernilai besar.

“Anggaran pendidikan itu sudah besar ada 20 persen yang diambil dari APBD maupun APBN,” terang Muslimin.

Anti Corruption Committee Sulawesi.

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) sebelumnya mengungkap adanya dugaan pungutan liar yang dialami oleh sejumlah orang tua yang anaknya baru saja dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Makassar.

“Ada beberapa laporan dari orang tua siswa baru di sana yang masuk ke kantor disertai bukti jika mereka betul dimintai membayar uang sebesar Rp5,6 juta,” ucap Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun kepada Kedai-Berita.com, Senin 18 Juli 2022.

Menurut penjelasan beberapa orang tua siswa baru tersebut, kata Kadir, mereka dipatok menyetor uang sebesar Rp5,6 juta oleh pihak Komite Sekolah MTs Negeri 1 Makassar guna peruntukan sumbangan jariah diantaranya Rp1 juta untuk pembangunan Masjid, Rp1 juta lagi untuk fasilitas ruang kelas dan sisanya untuk peningkatan mutu pendidikan.

Hal tersebut, lanjut Kadir, jelas bisa dikategorikan sebagai pungli. Di mana dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tepatnya pada Pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Baca Juga :  ACC Desak Inspektorat Serahkan Audit Kasus Sewa Jaringan CCTV Makassar ke APH

“Kalau sumbangan maka sifatnya sukarela, tidak ada jumlah uang serta tidak ada batas waktu. Apabila ditentukan jumlah dan batas waktu penyetoran maka itu sudah tentu pungutan liar (pungli),” kata Kadir.

Tak hanya itu, pelarangan bagi Komite Sekolah untuk memungut uang dari orang tua siswa juga kembali ditegaskan dalam Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, di mana diterangkan bahwa Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik, orang tua/walinya.

“Jadi apa yang terjadi di MTsN 1 Makassar jelas adalah pungli. Sehingga kami mendesak aparat penegak hukum baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian segera mengusut kasus tersebut,” ujar Kadir.

“Bayangkan jika tahun ini di sana ada sekitar 480 orang siswa baru yang diterima dikalikan dengan permintaan Rp5,6 juta per siswa maka nilainya itu lumayan besar yakni mencapai Rp2 miliar lebih,” Kadir menambahkan.

 

Pihak MTsN 1 Makassar Membenarkan Adanya Permintaan Uang Sebesar Rp5,6 Juta

Hana, Wakil Kepala Bidang Humas MTsN 1 Makassar membenarkan adanya permintaan uang sebesar Rp5,6 juta kepada orang tua siswa dari pihak Komite Sekolah.

 

Hana, Wakil Kepala Bagian Humas MTs Negeri 1 Makassar membenarkan adanya permintaan uang senilai Rp5,6 juta kepada sejumlah orang tua siswa baru tahun ini.

Meski demikian, ia membantah jika hal tersebut dikategorikan sebagai dugaan pungli. Permintaan uang Rp5,6 juta itu, kata dia, hanya ditujukan bagi yang mampu dan sifatnya dipergunakan selama 3 tahun.

“Yang tidak mampu tidak sama sekali, tidak mungkin yang tidak mampu,” kata Hana saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin 18 Juli 2022.

Ia mengungkapkan, uang senilai Rp5,6 juta yang dimaksud rencananya diperuntukkan untuk pembangunan Masjid yang hingga saat ini belum rampung. Tak hanya itu, dana tersebut juga sebagai amal jariah serta peruntukan fasilitas ruangan kelas.

Baca Juga :  ACC Sulawesi Minta Kajati Tak Tutup Mata akan Peran Edy Aliman Cs di Kasus Buloa

“Jadi itu Rp5,6 juta masing-masing Rp1 juta untuk Masjid, Rp1 juta untuk amal jariah karena sekarang siswa tidak muat di Masjid, sementara pembangunan belum selesai. Itu yang keduanya iye, itu kan untuk dunia akhirat orang tua dan anaknya toh,” ungkap Hana.

“Kemudian Rp1 juta itu untuk kelas digitalnya, jadi sekarang itu anak anak kelasnya semua full AC dengan fasilitas kelas deluxe semuanya, sudah di walpaper semua, dan itu bisa dibuktikan semua. Insya Allah pekan ini semua selesai, jadi di dalam adami tv-nya semua smart tv, jadi nanti yang nikmati anaknya ji mereka,” Hana menambahkan.

“Kemudian itu selebihnya Rp3,6 juta untuk pengembangan Madrasah, itu pun dimudahkan bagi yang tidak mampu, bisa dia cicil Rp100 ribu per bulan, kan ada wifi, harus pake wifi karena digital, nggak mungkin Madrasah mau menyiapkan,” lanjut Hana.

Ia mengatakan, seluruh pembiayaan kegiatan fisik yang dijelaskan di atas, sumber anggarannya tetap dikombinasi antara dana Madrasah dengan Komite. Adapun kegiatan yang menyangkut dengan pengembangan sekolah dibebankan kepada Komite langsung bukan sekolah.

“Tidak adaji yang tidak membayar. Kalau mampu kan tidak mungkin, tapi kan di sini itu orang tua semua tidak masalahji kecuali pura-pura tidak mampu, kan anaknya kasian, kan sama-sama menikmati, jadi di sini bagi yang tidak mampu tidak dipaksakan,” tutur Hana.

Sekolah dalam hal ini pihak MTs Negeri 1 Makassar hanya menyampaikan seluruh program Madrasah termasuk program yang tidak diback-up oleh dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) tapi dikelola oleh Komite. Mana mungkin Madrasah bisa mengerjakan semua yang nilainya tentu besar sehingga membutuhkan partisipasi dari orang tua siswa.

Seperti kemarin, kata Hana, ada siswa penghapal Qur’an yang kemudian memiliki kehidupan ekonomi yang terbilang tidak mampu karena orang tuanya kerjanya hanya memungut barang bekas. Tentu hal tersebut butuh bantuan.

Baca Juga :  Pesan Kadishub Makassar ke Jajarannya

“Kecuali ada yang pura-pura tidak mampu. Misalnya, saya ini PNS tapi tidak mampu Bu, tapi kan bersyukurki karena PNS ki Pak toh, baru itu kan untuk amal jariah didirikan Masjid kan bukanji untuk siapa-siapa, dunia akhiratji, saya kira begitu pak,” ucap Hana.

Ia meyakini, kewajiban membayar uang sebesar Rp5,6 juta bagi sejumlah orang tua siswa tidak ada masalah. Bahkan, kata dia, orang tua siswa tentu menilai hal itu tidak berarti karena untuk hal positif diantaranya pengembangan Madrasah.

“Saya kira orang tua tidak berarti dia rasa karena saya juga orang tua, saya juga tetap menyumbang untuk madrasah, untuk pendidikan, jadi kalau tidak mauki seperti itu ya tertinggal. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini dikombinasi dari dana Madrasah dengan dana Komite. Jadi misalkan seperti pembangunan Masjid, kan tidak mungkin itu semua dananya orang tua di situ cukup sampai selesai. Kami juga guru-guru menyumbang, tiap bulan setelah gajian, kami donatur tetap,” terang Hana.

Masjid, kata dia, untuk kepentingan bersama dan mudah-mudahan pembangunannya cepat rampung sehingga anak-anak bisa menikmati. Demikian juga kelas digitalnya yang tujuannya untuk melek ITE sebagaimana MTs Negeri 1 Makassar merupakan Madrasah digital.

“Jadi saya bilang sama orang tua, datang maki buktikangi, seperti apa nanti kelasnya anaknya, kalau tidak eksklusif berarti saya yang salah. Nanti saya sampaikan di Komite,” tutur Hana.

Ia sekali lagi menegaskan bahwa permintaan uang sebesar Rp5,6 juta merupakan murni program Komite.

“Jadi kita itu kombain dengan dana Madrasah karena tidak mungkin itu kalau dana BOS, apalagi ini kan ada beberapa memang terblokir anggaran, tidak bisa terpakai, betul-betul kita terpukul sementara kita mau maju, apalagi lomba-lombanya itu sampai go nasional, apalagi robotik sampai go internasional. Kalau lomba robotik itu sampai makan ratusan juta,” Hana menegaskan.

Adapun jumlah siswa yang diterima tahun ini, kata Hana, ada sekitar 480 siswa. Di mana terdapat 12 kelas dan tiap kelas berisi 40 siswa.

“Alhamdulilah tahun ini yang diterima 12 kelas, sekelas 40 siswa,” Hana menandaskan.(Thamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 294 kali

Baca Lainnya

Tanggapan Akademisi Terkait Bau Korupsi Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng

12 Agustus 2022 - 08:34 WITA

Makassar Disebut Jadi Calon Terkuat Tuan Rumah APEXI 2023

8 Agustus 2022 - 16:17 WITA

PDAM Makassar Beri Promo Cicilan Bagi Pelanggan Baru

8 Agustus 2022 - 15:54 WITA

Pesan Sekda di HUT PDAM Makassar Ke-98

8 Agustus 2022 - 15:24 WITA

Bau Korupsi di Proyek Pembebasan Lahan Bendungan Paselloreng Wajo

8 Agustus 2022 - 07:53 WITA

Danny Pomanto Dinobatkan Sebagai Wali Kota Terpopuler di Media Online

5 Agustus 2022 - 23:31 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com