Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

Hukum & Kriminal · 13 Jul 2022 20:58 WITA

Cerita Lawyer Muda Buktikan Kliennya Bebas dari Jeratan Hukum


 Cerita Lawyer Muda Buktikan Kliennya Bebas dari Jeratan Hukum Perbesar

Damrin Saputra S.H. seorang Advokat (lawyer) muda yang baru disumpah 4 bulan lalu berhasil memperlihatkan kinerja profesionalnya dengan maksimal.

Ia berhasil membela total kliennya, Jumaliati Febriani yang berstatus terdakwa dalam perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan sehingga membuahkan hasil sesuai harapan yakni bebas dari jeratan hukum sebagaimana yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya.

“Alhamdulillah kami bersama tim ada Bang Fadli Muin S.H., M.H. dan juga Bang Jermias Rarsina S.H., M.H. yang membantu total dalam menciptakan analisa-analisa hukum yang sangat baik dan hasilnya kami bisa membuktikan bahwa klien kami tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang digambarkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut,” ucap Damrin saat ditemui usai mengikuti sidang pembacaan putusan kliennya di Pengadilan Negeri Makassar, Senin 4 Juli 2022.

Perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang baru saja divonis tersebut, kata dia, merupakan perkara pidana pertama yang ditanganinya pasca disumpah sebagai Advokat.

“Dan Alhamdulillah saya ikut ambil bagian dalam membela terdakwa di persidangan dan hasilnya terdakwa bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara,” tutur Damrin.

Menurut dia, putusan semacam itu tidak mudah didapatkan tanpa pembelaan yang serius, selain mengingat pada umumnya putusan pemidanaan yang dominan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan serta sebagai Pengacara baru yang masih minim pengalaman.

Namun karena keyakinan akan ilmu hukum yang pernah dipelajarinya sehingga sekaitan dalam perkara dugaan pidana penipuan dan penggelapan yang ditanganinya, Damrin dan tim mampu membuktikan jika perbuatan kliennya dalam hal ini terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana sekalipun terdapat perbuatan terdakwa.

Baca Juga :  Polda Beri Sinyal Usut Aroma Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

“Jadi bagi saya ini sebuah kebanggaan dan menjadi motivasi ke depannya,” terang Damrin.

Damrin Saputra bersama tim saat mendampingi terdakwa dugaan penipuan dan penggelapan dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar.

Ia mengungkapkan, dari putusan perkara dugaan penipuan dan penggelapan ini tentunya penting menjadi pembelajaran ke depannya oleh penegak hukum terutama penyidik yang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun Jaksa yang akan melakukan penuntutan bahwa sedari awal ketika ingin menangani sebuah perkara tentunya harus mengetahui bagaimana dasar hubungan hukum dari seseorang yang kita duga sebagai pelaku suatu tindak pidana atau yang akan kita tuduhkan sesuatu hal dengan korban, apakah benar-benar suatu tindak pidana ataukah murni karena suatu hubungan keperdataan.

“Agar penerapan hukum atau pasal atas fakta fakta yang relevan benar-benar sesuai koridornya,” kata Damrin.

Keterkaitan dalam perkara yang telah divonis ini, ia menilai sejak awal hubungan hukum antara korban dengan terdakwa adalah murni hutang piutang dengan cara pembayaran yang telah disepakati melalui arisan.

Terlihat sejak dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga dalam fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa terus melakukan pembayaran sebanyak 28 kali ditambah 6 kali sehingga total pembayaran sudah 34 kali sesuai keterangan beberapa saksi, baik saksi dari JPU sendiri, saksi a de charge maupun keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa dari beberapa nomor yang didaftarkan oleh terdakwa pernah sampai beberapa kali diterima atau diambil oleh korban yang diartikan sebagai suatu pembayaran hutang sebagaimana yang mereka perjanjikan sejak awal.

Baca Juga :  Meraba Calon Tersangka Mark Up Bansos Covid-19 Makassar Versi Akademisi dan NGO

Karena perjanjian sesuai azas konsensual atau kesesuaian kehendak diantara para pihaknya yang telah terikat, maka seharusnya korban kalaupun merasa bahwa masih terdapat piutangnya yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebagai debitur, seharusnya melakukan penuntutan melalui gugatan ingkar janji atau wanprestasi bukan dengan prematur melalui hukum pidana.

“Sudah menjadi prinsip sampai pada norma di dalam hukum, bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena ketidakmampuannya membayar hutang, apalagi hanya sekedar keterlambatan pembayaran hutang. Hukum pidana harus ditutup rapat-rapat untuk setiap orang yang terlambat membayar hutang,” jelas Pengacara muda yang bernaung di bawah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jermias T.U Rarsina and Partners itu.

Ia mengatakan, putusan majelis hakim kemarin itu sedikit banyak menggambarkan bahwa kalau dasar hubungan hukum antara korban dengan terdakwa adalah suatu kesepakatan, maka penyelesaiannya haruslah melalui jalur perdata atau dengan mekanisme gugatan ganti rugi.

Secara hukum itu sudah tepat, oleh karena perjanjian lahir karena adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak antara para pihak, in cassu kesepakatan antara korban dengan terdakwa dalam hubungan hutang piutang yang cara pembayarannya dengan mengikuti arisan yang jika hasil lot naik atas nama yang didaftarkan oleh terdakwa sendiri maupun atas nama korban, maka yang akan mengambil atau menerimanya adalah korban sendiri.

Karena perjanjian diatur dalam hukum perdata maka penyelesaiannya pula harus melalui jalur perdata. Ditambah lagi sudah pernah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penilaian hakim atas perbuatan terdakwa dikualifisir bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan dipandang sebagai perbuatan perdata, sebagaimana Yurisprudensi MA RI No 104 K/Kr/1971, tanggal 31 Januari 1973 yang inti kaidah hukumnya adalah tidak dianggap penipuan, karena merupakan transaksi perdata antara terdakwa dan korban.

Baca Juga :  Menanti Akhir Drama Penyidikan Dugaan Korupsi Uang Kas PD Parkir Makassar

“Sehingga secara hukum sudahlah tepat merupakan suatu persetujuan (kesepakatan) yang telah timbul dan terikat atau mengikatkan diri antara korban dan terdakwa mengenai hutang telah dibayar melalui arisan dan korban telah menerimanya. Poin-poin ini kami masukkan kemarin dalam pledoi atau nota pembelan kami,” ungkap Damrin.

Dalam amar putusannya terhadap perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang mendudukkan Jumaliati Febriani sebagai terdakwa, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dipimpin oleh Herianto selaku Ketua Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ada, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan pidana atau bukan merupakan tindak pidana dan menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechts vervolging) serta memerintahkan terdakwa keluar dari tahanan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya, dan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

“Kami mengapresiasi putusan majelis hakim yang seirama dengan pandangan hukum kami selaku tim penasehat hukum terdakwa,” ucap Damrin sembari turut menceritakan perjuangannya selanjutnya pasca putusan, di mana saat itu ia bersama keluarga terdakwa menunggu jaksa sebagai eksekutor untuk menjalankan perintah putusan.

Damrin berada di Rutan Klas 1 Makassar sejak sore hingga larut malam demi menjemput terdakwa. Malam itu, ia mengaku benar-benar merasakan suasana kebatinan dari para keluarga yang hendak datang menjemput terdakwa terkhusus suaminya, bagaimana mereka satu sama lain terbakar akan kerinduan. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 289 kali

Baca Lainnya

Gakkum Sulawesi Tetapkan Direktur PT BMN Sebagai Tersangka

28 September 2022 - 19:17 WITA

Tahanan Lapas Klas II Maros Kabur, Akademisi Nilai Itu Kelalaian dan Kalapas Harus Dicopot

24 September 2022 - 16:04 WITA

Tahanan Rutan Klas 1 Makassar Kabur, Aktivis Minta Kepala Rutan Dicopot

24 September 2022 - 08:50 WITA

Tahanan Rutan Kelas I Makassar Kabur, Kok Bisa?

24 September 2022 - 01:39 WITA

Buruh Terdakwa Tunggal Korupsi Program Kotaku, Dijerat Pasal 3 dan Divonis 3 Tahun Penjara

23 September 2022 - 10:48 WITA

Dituntut 3,5 Tahun, Ini Pembelaan PH Terdakwa Dugaan Korupsi Program Kotaku

20 September 2022 - 22:22 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com