Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

News · 7 Jun 2022 09:11 WITA

KPK Bertandang ke Kabupaten Gowa, Ada Apa Yah?


 KPK menggelar Kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022. Perbesar

KPK menggelar Kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan bertandang hari ini ke Kabupaten Gowa tepatnya di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan kunjungan KPK ke Kabupaten Gowa dalam rangka menghadiri pembukaan rangkaian kegiatan pembentukan desa antikorupsi 2022 sekaligus menggelar Kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022 dengan tema “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”.

“Pembukaan rangkaian kegiatan pembentukan desa antikorupsi 2022 diselenggarakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini,” ucap Ipi Maryati, Selasa (7/6/2022).

Tujuan Program Desa Antikorupsi, kata dia, ialah untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Baca Juga :  Wali Kota Makassar Beri Kelonggaran Bioskop

“Tahun ini, Desa Pakatto yang berada di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK,” tutur Ipi Maryati.

Adapun sembilan desa lainnya yang juga masuk dalam percontohan desa antikorupsi yakni ada Desa Kamang Hilla, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, NTB dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, NTT.

Pemilihan 10 desa tersebut, kata Ipi Maryati, dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan. Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.

Baca Juga :  Dua Minggu Minyak Sawit Disandera Dugaan Sindikat "Mafia", Penyelidikan Polisi Jalan Lamban

Tahapan kedua, adalah pelaksanaan kick off yang dimulai hari ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8 – 21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.

Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati. Dan tahapan keempat, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.

“Masyarakat bisa mengikuti kegiatan ini via YouTube KPK RI yang tidak sempat ke lokasi,” terang Ipi Maryati.

Hadir dalam kick off hari ini, Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman bersama sembilan Gubernur lainnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Bupati Gowa Adnan Purichta.

Baca Juga :  Kepala UPTD Bina Marga PU Resmi Inap di Hotel Prodeo

KPK berharap dengan kick off desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi.

“Harapannya budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” Ipi Maryati menandaskan.

Artikel ini telah dibaca 77 kali

Baca Lainnya

KPU Makassar Bertandang ke Kantor Muhammadiyah Makassar

2 Juli 2022 - 17:50 WITA

Aktivis Dukung Pemkot Tutup Permanen Hanggar Talasalapang

2 Juli 2022 - 10:54 WITA

Rotan Kapuas Kecewa Penilaian BWS Kalimantan 1 Pontianak

2 Juli 2022 - 08:53 WITA

Remaja Hilang di Hutan Gunung Tompobulu Maros

30 Juni 2022 - 22:51 WITA

Seorang Remaja Hilang di Hutan Gunung Tompobulu Maros

30 Juni 2022 - 22:44 WITA

Tersangka Pemalsu Surat Lahan Eks Kebun Binatang Resmi Ditahan

30 Juni 2022 - 14:52 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com