Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

News · 15 Mei 2022 22:36 WITA

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri


 KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri Perbesar

Hingga dengan akhir pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan 395 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp274.117.519.

Laporan tersebut terdiri dari 7 objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620.

Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi.

Saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.

Baca Juga :  Utang Kakek 600ribu, 2021 Jadi 40juta Kini Bersoal di Polsek Bissappu Bantaeng

KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya, dan akan kami update pada kesempatan berikutnya.

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan bahwa KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, lanjut dia, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi.

“Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima,” ucap Ipi, Minggu (15/5/2022).

Baca Juga :  Pemkot Makassar Bersama Pelindo IV Bahas Proyek Berkelanjutan

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. (*)

Artikel ini telah dibaca 85 kali

Baca Lainnya

Aktivis Dukung Pemkot Tutup Permanen Hanggar Talasalapang

2 Juli 2022 - 10:54 WITA

Rotan Kapuas Kecewa Penilaian BWS Kalimantan 1 Pontianak

2 Juli 2022 - 08:53 WITA

Remaja Hilang di Hutan Gunung Tompobulu Maros

30 Juni 2022 - 22:51 WITA

Seorang Remaja Hilang di Hutan Gunung Tompobulu Maros

30 Juni 2022 - 22:44 WITA

Tersangka Pemalsu Surat Lahan Eks Kebun Binatang Resmi Ditahan

30 Juni 2022 - 14:52 WITA

Kemenag Tetapkan Idul Adha Jatuh Tanggal 10 Juli 2022

30 Juni 2022 - 03:10 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com