Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 12 Mei 2022 13:12 WITA

Menelisik Peranan Panitia 9 di Kasus Korupsi Bandara Mengkendek


 Dosen Fakultas Hukum UKI Paulus Makassar, Jermias Rarsina SH. MH Perbesar

Dosen Fakultas Hukum UKI Paulus Makassar, Jermias Rarsina SH. MH

Sidang perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mengkendek, Tana Toraja hingga saat ini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Makassar.

Agenda sidang telah memasuki tahapan pemeriksaan saksi-saksi. Mereka memberikan kesaksian untuk dua orang terdakwa masing-masing Mantan Setda Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randi. Di mana kedua terdakwa tersebut merupakan bagian dari Panitia Pengadaan Tanah atau dikenal dengan sebutan panitia sembilan.

Pada sidang terakhir tepatnya Selasa 10 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan enam orang saksi masing-masing Yunus Sirante (Mantan Kepala Bapenda Tana Toraja), Zeth Jhonsin Tolla (Mantan Kepala Dinas PU Tana Toraja), Agus Sosang (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Tana Toraja), Yunus Palayukan (Mantan Kepala Dinas Pertanian Tana Toraja), Harris Paridi (Mantan Kepala Dinas Kehutanan Tana Toraja) serta Theofilus Allorerung (Bupati Tana Toraja).

Dari keenam saksi tersebut, lima orang diantaranya juga kabarnya berstatus tersangka meski belum menjalani persidangan seperti dua orang terdakwa saat ini. Kelima saksi diketahui juga berperan sebagai Panitia Pengadaan Tanah alias Panitia Sembilan.

“Iya kami juga tersangka,” ucap kelima saksi menjawab pertanyaan JPU, Adnan saat bersaksi di persidangan, Selasa 10 Mei 2022.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Jermias Rarsina saat diminta tanggapannya oleh Kedai-Berita.com mengenai apakah dalam perkara korupsi pembebasan lahan Bandara Mengkendek memang sudah patut hanya dua orang dari Panitia Pengadaan Tanah saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?.

Jermias menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 memiliki kewenangan mencakup tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Kewenangan tersebut, kata dia, dalam setiap tahapan dijalankan tidak bisa diartikan secara sendiri-sendiri dalam setiap pengambilan keputusannya. Apalagi jika dalam kedudukan sebagai Panitia Pengadaan Tanah diabaikan sama sekali kewajibannya berdasarkan kewenangan yang melekat.

“Maka itu telah dianggap mutlak (absolut) sebagai perbuatan penyalagunaan wewenang secara administrasi (onrechtmatigee overheid daad) sebagaimana terminologi dasarnya telah ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” ucap Jermias, Kamis (12/5/2022).

Ia mengatakan, jika betul nantinya dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa ada kesalahan salah bayar kepada subjek hukum (orang) yang berhak memperoleh/menerima ganti rugi, dan fakta itu diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata No. 207 K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum tanggung jawab (liability) hukum Panitia Pengadaan Tanah dalam hubungannya dengan wewenang menginventarisasi dan identifikasi penguasaan dan/atau pemilikan obyek tanah dari subyek hukum sebagai yang berhak, hingga penilaian ganti rugi, musyawarah penetapan ganti rugi dan pemberian ganti rugi dipandang sebagai satu kesatuan tanggung jawab hukum yang utuh dan komprehensif terhadap kedudukan hukum Panitia Pengadaan Tanah.

Baca Juga :  Kasus Kota Idaman Gowa, Akademisi Nilai Polisi Abaikan Kepentingan Hukum Negara

Tahapan tersebut, lanjut Jermias, menjadi wewenang sepenuhnya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan.

“Artinya, secara hukum tidak bisa lagi berdalil menghindari kesalahan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bandara Mengkedek dengan hanya mendudukan 2 orang terdakwa yakni mantan Sekda pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan mantan Camat Mengkendek yang adalah bagian dari Panitia Pengadaan Tanah lalu dianggap tanggung jawab hukum telah selesai bagi Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya,” ungkap Jermias.

Amanat dari perintah Undang-undang pengadaan tanah dari segi tanggung jawab hukum, kata dia, sangat tegas dan jelas tentang wewenang Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sehingga berangkat dari konstruksi (bangunan) pemikiran hukum yang sifatnya komprehensif, maka wajib untuk yang lainnya dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama sebagai Panitia Pengadaan Tanah.

Belum lagi, lanjut Jermias, secara teori hukum pidana juga telah banyak ditemukan yuriprudensi mengenai pertanggungjawaban pidana tentang kewenangan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diabaikan sebagai bentuk melalaikan perintah Undang-undang dan dapat berakibat seseorang dapat dipidana.

“Kesemuanya itu jika dicerna secara seksama, maka sangat mudah dan sederhana sekali sifatnya guna meletakkan bentuk tanggung jawab pidana dalam kasus korupsi Panitia Pengadaan Tanah,” terang Jermias.

Dalam hukum pidana secara umum, kata dia, ada dikenal bagian dari tanggung jawab pidana mengenai sikap bathin atau mensrea dan pelaksanaan perbuatan atau actus reus.

Pada kasus korupsi sangat erat keterkaitannya dengan fungsi administrasi dan wewenang yang dimiliki dalam menjalankan bidang pemerintahan.

“Jika ditarik benang merahnya dari segi tanggung jawab pidana terhadap kedudukan hukum Panitia Pengadaan Tanah, maka mungkin dari segi unsur pidana mensrea dalam hubungannya dengan unsur sengaja (dolus/opset) dalam bentuk niat/maksud boleh saja publik berdebat, dan hal itu masih dalam pembuktian materiilnya di persidangan yang sedang berlangsung,” tutur Jermias.

Namun di sisi lain pada perspektif tanggung jawab pidana dalam bidang administrasi, kata Jermias, ada banyak hal yang ditemukan, utamanya perbuatan mengabaikan wewenang sebagai bentuk kelalaian menjalankan wewenang dalam tugas pokok dan fungsi pada lingkup pemerintahan dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi negara baik dalam bentuk keuangan atau ekonomi negara.

Baca Juga :  ACC Soroti Upaya In Absentia Jaksa Dalam Penuntasan Kasus Korupsi

Pelaku, lanjut dia, tentunya mengetahui kedudukan hukumnya sesuai wewenang yang melekat, namun tidak bertindak sesuatu hukum atau perintah Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dari perbuatan itu diartikan mengabaikan wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk kelalaian yang berakibat muncul perbuatan hukum lain dalam bentuk terjadi perbuatan pidana.

Selain itu, kata Jermias,secara umum dalam doktrin hukum pidana klasik juga mengenal tentang ajaran melawan hukum untuk seseorang dapat dipidana. Manifestasinya dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip dan azas-azas hukum, Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan hak orang lain.

“Cukup jelas wewenang dari tanggung jawab hukum Panitia Pengadaan Tanah pembangunan Bandara Mengkedek untuk dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama (bukan parsial), karena secara substansial sangat memenuhi dan relevansi sifatnya, terlepas apakah ada atau tidaknya master mindnya (intelektual dadernya). Kita tunggu pembuktian selanjutnya di persidangan tentang fakta lainnya dalam hubungan dengan surat dakwaan Jaksa PU secara lebih spesifik lagi,” Jermias menandaskan.

Bupati Tana Toraja Bersaksi di Sidang Tipikor Bandara Mengkendek

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mengkendek, Tana Toraja yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Selasa 10 Mei 2022, telah menghadirkan enam orang saksi.

Para saksi tersebut masing-masing Yunus Sirante (Mantan Kepala Bapenda Tana Toraja), Zeth Jhonsin Tolla (Mantan Kepala Dinas PU Tana Toraja), Agus Sosang (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Tana Toraja), Yunus Palayukan (Mantan Kepala Dinas Pertanian Tana Toraja), Harris Paridi (Mantan Kepala Dinas Kehutanan Tana Toraja) serta Theofilus Allorerung (Bupati Tana Toraja).

“Iya ada 6 orang saksi tadi termasuk Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi.

Keenam saksi tersebut, terang dia, di mana pada saat kegiatan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan Bandara Mengkendek berlangsung, semuanya berperan sebagai panitia pengadaan tanah.

“Mereka bersaksi dalam perkara yang mendudukkan dua terdakwa yakni Enos Karoma (Mantan Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja) sebagai Ketua Panitia Sembilan dan Ruben Rombe Randi (Mantan Camat Mengkendek) selaku anggota Panitia Sembilan,” terang Soetarmi.

Diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap 2 orang terdakwa yang diketahui sebagai mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan mantan Camat Mengkendek pada sidang Selasa 19 April 2022, di mana keduanya dinilai bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November Tahun 2010 hingga dengan Tahun 2012.

Setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Bupati Tana Toraja dan Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Baca Juga :  Kejati Janji Maksimalkan Penyelidikan Kasus Pajak Balik Nama Kendaraan di Maros

Keduanya dinilai telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan identifikasi dan inventarisasi atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah namun tidak dituangkan dalam bentuk daftar yang memuat data-data penting dari bidang-bidang tanah terkait.

Adapun hasil identifikasi/ penelitian dimaksud tidak dilakukan pengumuman serta tidak menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota untuk menilai harga tanah dan dalam hal di Kabupaten/ Kota atau di sekitar Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah, Bupati/ Walikota membentuk Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni para penerima ganti rugi yang tidak diakui hak penguasaannya.

Kemudian para penerima ganti rugi yang dinyatakan tidak berhak menerima ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 207K/pdt/2013 tanggal 27 Nopember 2013 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp7.369.425.158 sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara Baru di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2011-2012 yang dilakukan oleh BPKP Nomor : SR-470/PW21/5/2017 Tanggal 16 Agustus 2017.

Atas perbuatannya tersebut, kedua terdakwa diancam dengan pidana dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (*)

Artikel ini telah dibaca 157 kali

Baca Lainnya

Reka Ulang Pembunuhan Petugas Dishub Makassar

19 Mei 2022 - 23:58 WITA

Buron Korupsi Pengadaan Perangkat Komputer di Torut Dibekuk

18 Mei 2022 - 14:30 WITA

Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka

17 Mei 2022 - 18:59 WITA

Polres Gowa Tangkap 6 Pelaku Perang Kelompok

17 Mei 2022 - 09:05 WITA

Tersangka Dugaan Penganiayaan Praperadilankan Polsek Rappocini 

11 Mei 2022 - 22:13 WITA

Bupati Tator Diperiksa di Sidang Tipikor Bandara Mengkendek

10 Mei 2022 - 14:21 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com