Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 21 Apr 2022 20:24 WITA

Doa PUKAT: Semoga Tersangka Bansos Covid Makassar Sudah Ada


 Doa PUKAT: Semoga Tersangka Bansos Covid Makassar Sudah Ada Perbesar

Hingga pada pertengahan bulan April 2022 ini, Polda Sulsel belum juga mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan mark-up paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 kota Makassar tahun anggaran 2020.

Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan, Farid Mamma mengaku kerap berdoa agar kasus yang cukup lama ditangani oleh Polda Sulsel itu tidak mengalami kendala sehingga pengumuman tersangkanya tidak terus terhambat.

“Yah kita doakan saja semoga jelang lebaran ini, Polda Sulsel segera umumkan tersangkanya. Kasus ini cukup lama dan alasannya selalu berdalih jika audit dari BPK belum keluar. Kami tetap optimis kasus ini segera menemukan kepastian hukum, amin,” kata Farid kepada Kedai-berita.com dimintai komentarnya via telepon, Kamis (21/4/2022).

Ia berharap Polda Sulsel betul-betul masih memiliki komitmen yang kuat untuk segera menuntaskan penanganan kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat luas ini.

“Kami yakin komitmen itu, apalagi kan sudah ada bukti jika Polda kemarin meraih peringkat pertama akan prestasinya dalam menangani banyak perkara korupsi. Makanya kita optimis kasus ini segera diselesaikan oleh Polda Sulsel sebagaimana kasus-kasus korupsi lainnya yang menjadi sorotan publik,” terang Farid.

Lebih lanjut, ia mengaku cukup menyayangkan penanganan kasus dugaan mark-up paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 kota Makassar tahun anggaran 2020 yang ditangani sejak bulan Juli 2020, namun hingga detik ini belum ada titik terang akan kepastian tersangkanya.

Padahal, kata Farid, sejak awal penyelidikan hingga kemudian ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, kasus ini cukup menyita perhatian masyarakat Sulsel pada umumnya. Puluhan saksi telah diambil keterangannya secara maraton. Dari sejumlah penerima bansos hingga beberapa orang dari pihak dinas terkait yang berwenang mengelola bansos Covid-19 tersebut.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi PDAM, Penyelidikan Melebar ke Sektor Pengelolaan Dana Cadangan dan Dividen

“Jadi awalnya saja ribut tapi belakangan perkembangan kasusnya tak terdengar lagi. Bahkan penetapan tersangka sampai sekarang masih abu-abu meski statusnya sudah lama ditingkatkan ke penyidikan. Yah dalihnya klasik bahwa audit BPK belum ada diterima,” jelas Farid.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun. Ia mengatakan, kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar itu merupakan salah satu kasus tipikor yang ditangani Polda Sulsel dengan menghabiskan waktu penanganan yang lumayan lama.

Kasusnya berjalan mangkrak di tahap penyidikan. Audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum keluar kerap dijadikan alasan klasik sehingga penetapan tersangka belum dilakukan.

“Ini kasus yang lumayan lama. Sudah lama naik penyidikan tapi belum ada pengumuman tersangka. Yah gitulah, Awalnya aja yang bising kemudian menjadi hening,” ucap Kadir.

Ia mengaku tak yakin jika penetapan tersangka terganjal karena belum keluarnya audit perhitungan kerugian negara dari BPK. Namun, Kadir curiga ada dugaan intervensi hebat di balik mangkraknya penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Kadir mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dan segera mengambil alih penyidikan kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar yang diketahui penanganannya berlarut-larut tanpa ada kejelasan penetapan tersangkanya itu.

“Penanganan kasus ini butuh kepastian hukum. Mungkin sebaiknya KPK mengambil alih saja penyidikannya. Kami tak yakin audit BPK hingga saat ini belum ada hingga dijadikan alasan belum menetapkan tersangka,” tutur Kadir.

Baca Juga :  Penuntasan Kasus Jentang Hanya Janji Belaka

Mendesak BPK

Sebelumnya, ACC Sulawesi juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menuntaskan audit kerugian negara keterkaitannya dengan penyidikan kasus dugaan mark-up bansos Covid-19 kota Makassar tahun 2020 itu.

“Kita harap BPK segera keluarkan audit dan tidak terkesan mengulur-ulur waktu. Penetapan tersangka kan dikabarkan terganjal oleh audit BPK yang katanya belum keluar,” jelas Kadir.

Ia yakin BPK tidak memiliki kendala dalam merampungkan audit perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar tersebut.

Sebab, lanjut Kadir, sejak awal pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar juga telah melalui proses audit BPK.

“Jadi saya kira tak ada kendala dalam perampungan audit investigasi menghitung kerugian negara yang ditimbulkan atas kegiatan tersebut. Kami sangat yakin audit bisa tuntas segera jika memang BPK komitmen dan memberikan atensi besar akan hal ini,” ujar Kadir.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, pihaknya tak ada unsur kesengajaan untuk menunda-nunda penetapan tersangka dalam kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar tahun 2020 tersebut.

“Kendalanya kan karena sampai saat ini audit belum turun dari BPK. Itu yang kita tunggu. Kalau sudah turun kita tancap gas penetapan tersangka. Kita ingin malah kasus yang ada semua tuntas di tahun ini,” kata Widoni belum lama ini.

Ia meminta masyarakat Sulsel khususnya rekan-rekan media untuk tetap mengawal perjalanan penyidikan kasus ini hingga tuntas dan berakhir ke meja persidangan ke depannya.

Baca Juga :  Hakim Kabulkan Praperadilan Dua Tersangka Tipikor Proyek IPA Palopo

“Kami akan transparan setiap perkembangan semua kasus yang kami tangani termasuk kasus ini. Silahkan teman-teman media mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Widoni.

Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kompol Fadli juga sebelumnya berharap agar masyarakat bersabar menanti pengumuman tersangka dugaan mark-up paket bansos Covid-19 tahun 2020 itu.

“Sabar saja. Calon tersangka sudah ada dan jelas kok. Pokoknya kalau audit BPK sudah kita terima langsung kita tindaklanjuti dan umumkan tersangkanya,” ucap Fadli di Aula Tipikor Polda Sulsel, Kamis 26 Agustus 2021 lalu.

Ia menegaskan dalam penanganan kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 kota Makassar, pihaknya tidak segan-segan menyeret semua yang terlibat. Siapa pun yang terlibat, kata dia, tak akan lepas dari jeratan tindak pidana korupsi. Apalagi, kata dia, bagi pelaku yang memanfaatkan dana Covid-19 tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kasus ini jadi atensi dan tentu kami tidak main-main untuk seret semua pihak yang ikut terlibat dalam merugikan negara,” tegas Fadli sebelumnya.

Dalam penyidikan kasus dugaan mark-up paket bansos Covid-19 tersebut, pihaknya telah memeriksa puluhan saksi yang terkait. Di mulai dari saksi yang dinilai mengetahui proses perencanaan, penganggaran, pembelanjaan barang, pelaksanaan di lapangan hingga pihak-pihak penerima manfaat.

“Semua yang ada hubungannya dengan bansos Covid-19 ini kita sudah kita periksa. Tinggal tunggu hasil audit lalu kita umumkan tersangkanya,” jelas Fadli sebelumnya. (Eka)

 

Artikel ini telah dibaca 131 kali

Baca Lainnya

Resmob Polda Sulsel Bekuk Dua Orang Terduga Pemalsu Surat Tanah

30 Juni 2022 - 07:07 WITA

Tantangan ACC Sulawesi ke Pejabat Baru Dirkrimsus Polda Sulsel

27 Juni 2022 - 15:15 WITA

Polisi Ringkus Pelaku Pemanah Pengantar Jenazah di Makassar

22 Juni 2022 - 18:38 WITA

ACC Soroti ‘Vonis Korting’ Hakim Perkara Korupsi RS Batua

17 Juni 2022 - 14:37 WITA

Vonis Korupsi RS Batua Pangkas Hukuman Badan dan Uang Pengganti

17 Juni 2022 - 10:36 WITA

PUKAT: Aneh Kasus Bansos Covid-19 Makassar Belum Ada Tersangka

15 Juni 2022 - 18:34 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com