Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

News · 16 Mar 2022 10:17 WITA

PUKAT Nilai Wali Kota Makassar Tak Paham Hirarki Hukum


 Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma Perbesar

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma

Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel menilai Wali Kota Makassar Moh. Romdhan Pomanto tak memahami sistem hirarki hukum.

Di mana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Buktinya diadakan Perwali yang jelas-jelas bertentangan dengan Perda. Inilah masalahnya yang bikin gaduh persoalan penentuan Ketua RT/RW belakangan ini,” kata Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel, Farid Mamma, Rabu (16/3/2022).

Penunjukan langsung pejabat Ketua RT/RW di Makassar oleh Wali Kota Makassar berdasarkan Perwali Makassar bernomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW yang diteken 1 Maret 2022 oleh Wali Kota Makassar, Moh. Romdhan Pomanto, kata Farid, jelas bertentangan dengan Perda Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar.

Di mana dalam Perda Kota Makassar yang dimaksud telah menegaskan bahwa penentuan pejabat Ketua RT/RW itu melalui sistem pemilihan oleh masyarakat setempat atau lingkungan RT/RW itu sendiri. Bukan melalui sistem penunjukan oleh Wali Kota Makassar berdasarkan perwali baru itu.

Baca Juga :  Wali Kota Diminta Evaluasi Usaha Jual Miras Dekat Sekolah

“Perda Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tepatnya Pasal 11 disebutkan bahwa pengurus RW dan RT dipilih oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya dengan suara terbanyak,” ungkap Farid.

Kemudian siapa yang dimaksud pengurus, lanjut Farid, dalam Perda Kota Makassar yang dimaksud kembali menerangkan dalam BAB VII mengenai susunan organisasi. Di mana dalam BAB VII Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa susunan organisasi pengurus LPM, RW, dan RT sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.

Lalu pada Pasal 9 ayat (2), lanjut Farid, kembali diterangkan bahwa pengurus yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi seksi dan atau urusan sesuai kebutuhan.

“Kan cukup jelas dalam Perda Kota Makassar yang sampai saat ini tidak ada revisi. Pak Wali Kota harusnya tahu, Perda tersebut dibuat tentunya mengacu juga pada aturan lebih tinggi di atasnya dan tidak boleh bertentangan. Ini kok justru bapak buat Perwali justru berlawanan dengan Perda. Setoplah membuat kegaduhan,” ujar Farid.

Ia berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tidak tinggal diam dan segera menyikapi tegas Perwali baru tentang penunjukan Ketua RT/RW oleh Wali Kota Makassar yang belakangan membuat kegaduhan di tengah masyarakat tersebut.

Baca Juga :  Akademisi: Toko Minol dekat Sekolah Jelas Bisa Disanksi Hukum

“DPRD punya fungsi pengawasan dan bisa bertindak secara tegas jika Perda yang merupakan produk kesepakatan bersama tidak dijalankan oleh Wali Kota. Jangan toleransi kebijakan kepala daerah yang tak mengacu pada Perda apalagi sampai bertentangan dan menimbulkan kegaduhan,” tutur Farid.

Farid mengingatkan, Perda Kota Makassar dibuat lalu disahkan menjadi produk perundang-undangan tidak serta merta dengan sistem simsalabim. Melainkan kata Farid, melalui proses yang panjang dan tentunya menelan anggaran daerah yang tidak sedikit.

“Lalu setelah menjadi produk aturan yang sah, seenaknya tidak dijalankan. Itu artinya merugikan negara atau khususnya Kota Makassar dong. Saya kira ini tak boleh dibiarkan dan DPRD Makassar harus bersikap tegas dalam mengawal tegaknya Perda Kota Makassar tersebut,” terang Farid.

Sebelumnya ramai dalam pemberitaan sejumlah media bahwa Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memberhentikan ratusan Ketua RT/RW di Kota Makassar dan menunjuk langsung pejabat baru Ketua RT/RW sebagai penggantinya.

Kebijakan Danny Pomanto itu dilakukan pasca terbitnya Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW yang ditekennya pada tanggal 1 Maret 2022.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Baru Disupervisi, Kasus Bandara Mangkendek Didiamkan

“Perwali tentang RT/RW kami telah tandatangani, berarti perwali lama telah selesai,” ucap Danny dalam keterangannya via video yang disebar, Minggu 14 Maret 2022 malam.

Dengan berlakunya perwali baru tersebut, maka Ketua RT/RW terpilih berdasarkan Perwali Nomor 1/2017 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 72/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum Ketua RT/RW dinyatakan berhenti.

“Sambil menunggu pemilu raya RT/RW yang Insya Allah akan kita selenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya kami menunjuk penjabat untuk sementara waktu,” lanjut Danny dalam keterangan videonya yang tersebar itu.

Penunjukan Ketua RT/RW sesuai Perwali baru pasal 23 poin (2) menyatakan pemerintah akan menunjuk penjabat Ketua RT/RW yang baru setelah Ketua RT/RW sebelumnya diberhentikan. Danny pun berharap para Penjabat Ketua RT/RW tersebut bisa bekerja maksimal hingga pemilu RT/RW digelar.

“Jadi jangan dengan kedudukan ini kemudian kita lengah. Justru dengan jabatan sebagai ini bagaimana kita bisa bekerja dengan baik sambil menunggu pemilu raya yang kita siapkan,” Danny menandaskan. (Eka)

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 121 kali

Baca Lainnya

TNKB Putih Diberlakukan Juni Mendatang

20 Mei 2022 - 16:42 WITA

Rudenim Makassar Alihkan Tugas Pengawasan Pengungsi Luar Negeri

20 Mei 2022 - 16:04 WITA

Kejati Sulsel Ajak Satpol PP Kenali Hukum Jauhi Perilaku Korupsi

19 Mei 2022 - 18:13 WITA

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri

15 Mei 2022 - 22:36 WITA

Sibali Siap Rebut Kursi Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulsel

15 Mei 2022 - 19:57 WITA

Jika Temukan Modus Mafia Pupuk Segera Lapor ke Kejati Sulsel

10 Mei 2022 - 18:28 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com