Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 16 Jan 2022 12:03 WITA

Aneh bin Ajaib Seorang Buruh Lepas di Makassar Jadi Tersangka Utama Korupsi


 Aneh bin Ajaib Seorang Buruh Lepas di Makassar Jadi Tersangka Utama Korupsi Perbesar

Penetapan seorang buruh lepas berinsial MDL jadi tersangka utama dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan drainase dan plat penutup dalam program Kota Tidak Kumuh (Kotaku) tahun 2018 di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo Makassar hingga kini jadi pembicaraan berbagai kalangan.

Proses penetapan MDL seorang diri jadi tersangka merupakan kejadian aneh atau langka. Dan boleh jadi merupakan kejadian pertama kali di negeri kita tercinta.

Mengingat, kasus korupsi digolongkan dalam kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Korupsi atau mencuri uang negara adalah tindakan tercelah yang melibatkan beberapa pihak.

Dalam beberapa teks menyebutkan, korupsi atau rasuah atau mencuri
(bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur yakni perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara) dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara negara).

Diketahui MDL yang kesehariannya bekerja serabutan ini, ditetapkan sebagai tersangka utama dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Makassar (Cabjari) di Pelabuhan Makassar.

MDL ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangaka (PIDSUS-18 ) Nomor: 01/P.4.10.8.2/Fd.2/11/2021 tanggal 01 November 2021.

Lelaki yang beralamat di Jalan Sulawesi Lorong 194/14 RT 001 RW 003, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Tindak Pidana Korupsi Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada hari dan tanggal yang sama, yakni Senin (1/11/2021) keluar Surat Perintah Penahanan. Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor: PRINT-01/ RT.1/P.4.10.8.2/Fd.2/11/2021.

Sejak kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan MDL mencuat ke ruang publik, redaksi Kedai-berita.com menerima ragam pertanyaan.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi di Malimongan Tua Makassar, Seorang Buruh Jadi Tumbal?

Dari ragam pertanyaan itu, ada beberapa paling menonjol antara lain, apakah MDL yang merencanakan atau mendesain proyek tersebut, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) sendiri, sehingga bisa mark-up anggaran sebagaimana dituduhkan?

Kemudian, wewenang apa yang melekat pada diri MDL yang diterima dari negara untuk kemudian mengelola uang negara sehingga harus dimintai tanggungjawab oleh negara?

Pertanyaan lain, apakah MDL seorang kontraktor atau sub kontraktor yang mengerjakan proyek Kotaku tersebut? dan apakah ada surat kontrak kerja atau perikatan sebelum mengerjakan proyek?. Bagaimana jalan ceritanya sehingga lelaki MDL yang kesehariannya sebagai pekerja serabutan ini dijadikan tersangka utama karena diduga merugikan negara sebesar Rp350.000.000.

Sebagaimana hasil bincang-bincang wartawan Kedai-berita.com ketika bertemu dengan MDL sesaat setelah dititip di tahanan Polres Pelabuhan awal November 2021.

Media ini telah melansir tanggapan MDL pada edisi lalu bahwa keterlibatan dirinya pada proyek drainase dan plat penutup di Malimongan Tua sama sekali tidak dapat upah (gaji) apalagi keuntungan dari pemilik proyek maupun pihak manapun.

Rejeki yang dia dapat dari pekerjaan itu adalah kesepakatan upah para pekerja. Misalnya gaji seorang kepala tukang biasanya Rp125.000 per hari, saya tawar apa bisa Rp110.000, selisih itu yang menjadi haknya.

Kala itu MDL tegas mengatakan, “Saya tidak mengambil keuntungan se-sen pun dari bahan yang saya beli. Semua material ada nota dari toko dan saya setor ke Ketua KSM yakni Haji M. Yakib dan barang-barang tersebut disimpan di depan rumahnya,”.

Dia menambahkan, “Barang-barang
yang dibeli berupa besi batangan, besi pengikat, semen, balok, papan dan triolex sesuai dengan yang diorder.
Terlebih besi pasti sesuai dengan spek karena selain diperiksa oleh Ketua KSM, ada Faskel Infrastruktur (teknik) yakni ibu Erna yang setiap saat nongkrong di depan rumahnya Yakib,”.

Di proyek itu, bukan hanya saya disuruh ke toko, tetapi juga disuruh turut menjaga keamanan proyek (bahan material) juga membersihkan/ mengangkat tanah bekas galian yang menghambat perjalanan orang. Semua pekerjaan itu saya lakoni tanpa pamrih,” ungkap MDL.

Terpisah, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bina Karya, Haji M. Yakib saat ditemui di rumahnya di Kompleks PU Jalan Tarakan Makassar beberapa waktu lalu membenarkan bahwa tidak pernah memberi uang satu sen pun kepada MDL.

“Dan harus saya akui bahwa kehadiran MDL sangat membantu,” akui Yakib.

“Kemudian semua pembelian material dari toko yang dibeli MDL dititip depan rumah saya agar dikerjakan (dipotong-potong) sekaligus diperiksa apakah sesuai spek atau tidak oleh pihak Korkot melalui Fasilisator Kelurahan (Faskel) infrastruktur (teknik) ibu Erna,” tegas Yakib.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi di Malimongan Tua Makassar, Seorang Buruh Jadi Tumbal?

Ada RAB Abal-abal?

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun tim Kedai-berita.com menyebutkan ada dua versi Rencana Biaya Anggaran (RAB). Versi yang pertama muncul sebelum proyek dikerjakan hingga selesai dan versi kedua muncul setelah proyek telah selesai.

RAB Perubahan setelah selesai proyek

Versi pertama terdiri dari dua RAB yang kemudian menjadi patokan penyelesaian pekerjaan drainase dan plat penutup di Jalan Dakwah dan Jalan Salemo. Selain itu, ada juga pekerjaan plat penutup dan paving block di dalam Kompleks PU Jalan Tarakan Makassar.

RAB versi kedua muncul setelah selesai proyek. Dalam RAB yang dimaksud disebutkan hanya pekerjaan drainase dan plat penutup. Tidak disebutkan pekerjaan paving block.

Soal RAB ini, menurut Kordinator Kota (Korkot) Makassar, Haeriadi saat ditemui di Kantor Korkot Kotaku Jalan Sunu Kompleks Unhas, Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar beberapa waktu lalu mengatakan, “Prinsip dari program (proyek) Kotaku adalah pelibatan masyarakat secara penuh, sehingga masyarakat yang merencanakan dan mereka juga yang mengerjakan,”

Pada kesempatan itu, Haeriadi meyampaikan bahwa “Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) biasanya dibentuk panitia dan oleh karena BKM adalah sebuah lembaga maka mereka melakukan kontrak,”

Sementara itu, Ketua KSM Bina Karya M. Yakib saat ditemui di rumahnya Minggu (2/1/2022) mengatakan, “Tidak ada kontrak dengan BKM, kami hanya menerima Surat Keputusan (SK) tentang susunan kepengurusan KSM Juga SK rekomandasi pembukaan rekening serta satu lembar RAB,”.

Lokasi Paving Block hasil Bina Karya

Ketika ditanya siapa yang membuat RAB? Yakib menjawab, “Saya tidak tau coba tanyakan ke pak Ketua BKM, Ustad M. Nur,”.

Saat disinggung soal RAB yang nilainya sebesar Rp695.000.000, Yakib yang pensiunan ASN ini tegas mengatakan, “Sebagaimana pernah saya katakan bahwa saya terima dua lembar RAB dari pihak BKM. Yang pertama nilainya kurang lebih Rp515.000.000, dan yang kedua nilainya Rp21.000.000. Jadi total Rp536.000.000,”.

Menurut Yakib, soal RAB yang nilainya Rp695.000.000, saya tidak tahu, siapa yang buat dan kapan kejadiannya,”.

Dia meminta tolong Kedai-berita.com menanyakan langsung ke Ketua BKM agar ketahuan siapa yang membuat RAB tersebut.

Terpisah, Bendahara KSM Bina Karya, Nasrawati saat ditemui di rumahnya Sabtu (1/1/2022) mengatakan, “Saat saya dan sekretaris BKM ibu Mujenah diperiksa (diaudit) di Jalan Cenderawasih Makassar tepatnya pada akhir bulan Desember 2018, waktu itu saya menyetor semua laporan keuangan dan buku pembukuan. Waktu itu hadir juga para faskel, saat itu saya terima satu lembar kertas disodorkan faskel ekonomi Ibu Upi, seraya mengatakan ini RAB perubahan,”.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi di Malimongan Tua Makassar, Seorang Buruh Jadi Tumbal?

“Sontak saya bertanya kenapa diubah lagi, bukankah semua telah tercatat dalam pembukuan? Upi menjawab, diubah karena ada sedikit kekeliruan,” tutur Nasrawati menirukan ucapan Faskel ibu Upi.

Menurut Nasrawati, “Nilai RAB
tersebut kalau tidak salah Rp695.000.000 dan belakangan baru saya ketahui bahwa pak Yakib dan Ketua BKM Ustad M. Nur tidak tahu RAB perubahan tersebut,”.

Sementara itu, Ketua BKM Malimongan Tua, Ustad M.Nur saat ditemui di rumahnya di Jalan Dakwah Makassar Selasa (4/1/2022) mengatakan, “Bukan BKM yang buat RAB, melainkan dibuat oleh pihak Korkot/ Faskel teknik,”.

Ketika diminta ketegasan soal RAB yang nilainya Rp695.000.000, M. Nur tegas, “Bagaimana tanda tangan RAB melihat pun tidak pernah,”.

Terpisah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Makassar, Rio Sembiring saat ditemui di Kantornya Kamis (6/1/2022) mengatakan, “Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kelurahan Malimongan Tua adalah murni temuan tim Cabjari, bukan dari hasil pengaduan masyarakat,”.

Menurut Rio, “Nilai kerugian negara sebesar Rp350.000.000 dan hitungan ril dari ahli teknik bahwa belanja fisik (material) sebesar Rp250.000.000,”.

Ketika ditanya apakah angka kerugian negara sebesar Rp350.000.000 dihitung dari angka Rp695.000.000? Dan bagaimana dengan hitungan non fisik (upah buruh)?.

“Soal nilai kerugian negara dihitung dari angka Rp695.000.000, karena itu uang negara, sementara hitungan non fisik (upah buruh) belum dihitung,” ucap Rio.

Saat disinggung ada informasi bahwa ada dua rekening diduga fiktif, yakni Toko Tinumbu Jaya dan UD. Cahya Dahlan, Rio mengatakan,”Bukan fiktif tetapi itu teknis pembayaran yang disetujui para pihak. Sehingga bukan perbuatan melawan hukum,”.

Sebelum berpisah wartawan media ini meminta ketegasan soal angka. Apakah Rp695.000.000 yang masuk ke rekening BKM atau ada angka lain, Rio mengatakan karena menyangkut angka-angka harus buka buku, seraya bertanya ke Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Datun dan Intel, Abdilah Zikri Natsir yang kebetulan lewat.

Abi sapaan karib Kasubsi Datun dan Intel mengatakan, “Dana yang masuk ke rekening BKM sebesar Rp750.000.000. Kemudian BKM mengirim ke rekening KSM Kampung Luara sebesar Rp50.000.000. Dan rekening KSM Bina Karya Rp695.000.000. Sedangkan BOP BKM sebesar Rp4.000.000.

Dia menambahkan, kalau berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 500 an juta rupiah.

Sementara itu Kordinator Faskel Teknik Ibu Erna yang dikonfirmasi belum merespon hingga berita ini naik tayang. Begitu juga Faskel Ekonomi ibu Upi, belum bisa ditemui karena kabarnya sudah pindah ke daerah lain. (M.Said Welikin/Irfan).

Artikel ini telah dibaca 33 kali

Baca Lainnya

Reka Ulang Pembunuhan Petugas Dishub Makassar

19 Mei 2022 - 23:58 WITA

Buron Korupsi Pengadaan Perangkat Komputer di Torut Dibekuk

18 Mei 2022 - 14:30 WITA

Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka

17 Mei 2022 - 18:59 WITA

Polres Gowa Tangkap 6 Pelaku Perang Kelompok

17 Mei 2022 - 09:05 WITA

Menelisik Peranan Panitia 9 di Kasus Korupsi Bandara Mengkendek

12 Mei 2022 - 13:12 WITA

Tersangka Dugaan Penganiayaan Praperadilankan Polsek Rappocini 

11 Mei 2022 - 22:13 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com