Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 12 Jan 2022 19:10 WITA

Giliran Kasus ‘Mark Up’ Bansos Covid Makassar Butuh Kepastian Hukum


 Giliran Kasus ‘Mark Up’ Bansos Covid Makassar Butuh Kepastian Hukum Perbesar

Lembaga pegiat anti korupsi, Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) kembali mendesak Polda Sulsel segera memberikan kepastian hukum kasus dugaan mark up bantuan sosial (Bansos) berupa paket sembako untuk masyarakat kota Makassar yang terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang telah lama berstatus penyidikan namun belum juga menetapkan tersangka.

“Saya kira kasus ini juga butuh perhatian semua pihak, utamanya dari para petinggi jajaran penegak hukum agar penanganan kasusnya sama dengan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Batua yang telah menemukan kepastian hukum minimal sudah ada penetapan tersangka dan dimaksimalkan hingga pelimpahan tahap dua,” ucap Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) kepada Kedai-berita.com via telepon, Rabu (12/1/2022).

Ia mengatakan, penanganan kasus dugaan mark up paket bansos Covid-19 tahun anggaran 2020 itu, penanganannya bisa optimal jika semua pihak yang terkait punya komitmen yang sama untuk membawa kasus tersebut hingga ke persidangan.

Baca Juga :  2 Tahun Mengambang, LKBHMI Sarankan Polda dan Kejati Gelar Terbuka Kasus Pengrusakan Ruko

“Ini kan soal komitmen saja antara BPK dan Polda Sulsel. Kan agak aneh juga kasusnya sampai sekarang belum ada tersangka dengan alasan klasik bahwa belum ada audit kerugian negara yang turun. Kasus RS Batua kan nyaris bernasib sama tapi karena dapat perhatian serius sehingga sudah ada hasil. Saya kira itu yang dibutuhkan dalam penuntasan kasus dugaan mark up bansos Covid-19 Makassar ini,” terang Kadir.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, pihaknya tak ada unsur kesengajaan untuk menunda-nunda penetapan tersangka dalam kasus dugaan mark up paket bansos Covid-19 Kota Makassar tahun 2020 tersebut.

“Kendalanya kan karena sampai saat ini audit belum turun dari BPK. Itu yang kita tunggu. Kalau sudah turun kita tancap gas penetapan tersangka. Kita ingin malah kasus yang ada semua tuntas di tahun ini,” kata Widoni saat ditemui usai menghadiri konferensi pers pengungkapan perdagangan ilegal penyu yang berlangsung di Halaman Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Selasa 11 Januari 2022.

Baca Juga :  Pererat Hubungan Polri dengan Ulama, Kabid Humas Polda Sulsel Suwon ke Ketua MUI

Ia meminta masyarakat Sulsel khususnya rekan-rekan media untuk tetap mengawal perjalanan penyidikan kasus ini hingga tuntas dan berakhir ke meja persidangan ke depannya.

“Kami akan transparan setiap perkembangan semua kasus yang kami tangani termasuk kasus ini. Silahkan teman-teman media mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Widoni.

Audit BPK Jadi Penghambat?

Kepala Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kompol Fadli sebelumnya berharap masyarakat bersabar menanti pengumuman tersangka dugaan mark up bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga Kota Makassar yang terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2020.

“Sabar saja. Calon tersangka sudah ada dan jelas kok. Pokoknya kalau audit BPK sudah kita terima langsung kita tindaklanjuti dan umumkan tersangkanya,” ucap Fadli di Aula Tipikor Polda Sulsel, Kamis 26 Agustus 2021.

Baca Juga :  ACC Minta Kejati Usut Aroma Korupsi Pengadaan CCTV Makassar

Ia menegaskan dalam penanganan kasus dugaan mark up paket sembako Covid-19 Kota Makassar, pihaknya tidak segan-segan menyeret semua yang terlibat. Siapa pun yang terlibat, kata dia, tak akan lepas dari jeratan tindak pidana korupsi. Apalagi bagi pelaku yang memanfaatkan dana Covid-19 tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kasus ini jadi atensi dan tentu kami tidak main-main untuk seret semua pihak yang ikut terlibat dalam merugikan negara,” tegas Fadli.

Dalam penyidikan kasus dugaan mark up paket sembako Covid-19 tersebut, pihaknya telah memeriksa puluhan saksi yang terkait. Di mulai dari saksi yang dinilai mengetahui proses perencanaan, penganggaran, pembelanjaan barang, pelaksanaan di lapangan hingga pihak-pihak penerima manfaat.

“Semua yang ada hubungannya dengan bansos Covid-19 ini kita sudah kita periksa. Tinggal tunggu hasil audit lalu kita umumkan tersangkanya,” jelas Fadli sebelumnya. (Eka)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

Baca Lainnya

Reka Ulang Pembunuhan Petugas Dishub Makassar

19 Mei 2022 - 23:58 WITA

Buron Korupsi Pengadaan Perangkat Komputer di Torut Dibekuk

18 Mei 2022 - 14:30 WITA

Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka

17 Mei 2022 - 18:59 WITA

Polres Gowa Tangkap 6 Pelaku Perang Kelompok

17 Mei 2022 - 09:05 WITA

Menelisik Peranan Panitia 9 di Kasus Korupsi Bandara Mengkendek

12 Mei 2022 - 13:12 WITA

Tersangka Dugaan Penganiayaan Praperadilankan Polsek Rappocini 

11 Mei 2022 - 22:13 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com