Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 30 Des 2021 19:48 WITA

Dugaan Korupsi di Malimongan Tua Makassar, Seorang Buruh Jadi Tumbal?


 Dugaan Korupsi di Malimongan Tua Makassar, Seorang Buruh Jadi Tumbal? Perbesar

Kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Proyek Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar ditangani tim penyidik Cabang, Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan.

Bagaimana ihwal proyek Kotaku tahun 2018 yang dilaksanakan di tiga tempat yakni Jl Dakwah 1, Jl Salemo dan Kompleks PU, JL Tarakan Makassar, berjalan lancar dan telah selesai sesui rencana. Proyek ini pun telah diserahterimakan kepada pihak terkait pada awal tahun 2019.Bahkan hingga saat ini masyarakat merasakan manfaat.

Namun entah mengapa, menurut Tim penyidik Cabang, kejaksaan negeri Makassar ada dugaan tindak pidana korupsi sehingga menetapkan seorang lelaki berinsial MDL yang berprofesi sebagai buruh lepas, jadi tersangka.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun media ini, dari berbagai pihak menyebutkan, MDL ditetapkan sebagai tersangka utama, berdasarkan Surat Penetapan Tersangaka (PIDSUS-18 ) Nomor: 01/P.4.10.8.2/Fd.2/11/2021 tanggal 01 November 2021.

MDL ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Tindak Pidana Korupsi Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada hari dan tanggal yang sama, yakni Senin 1 November 2021, keluar Surat Perintah Penahanan
Surat Perintah Penahanan(tingkat penyidikan)
Nomor : PRINT-01/ RT.1/P.4.10.8.2/Fd.2/11/2021.

Konon total anggaran proyek Drainase, dan penutup serta pemasangan Bata beton (paving block), sebesar Rp695.000.000, yang bersumber  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) 2018 dari Kementerian PUPR.

Disebutkan pula, bahwa anggaran sebesar itu dikirim dari KPPN Makassar langsung ke rekening Badan Komunikasi Masyarakat(BKM) Kelurahan Malimongan Tua selanjutnya dikirim ke masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM).

Dikabarkan, perhitungan ahli, anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian material sebesar Rp250.000.000,-
Namun diduga ada Mark up pada proyek tersebut sehingga timbul kerugian negara sebesar Rp350.000.000,_

Melihat kejadian tak biasa, dimana seorang buruh lepas, yang berada di luar sistim ditetapkan sebagai tersangka utama kasus korupsi. Berbagai pertanyaan kritis pun muncul.

Pertama, Siapa sesungguhnya lelaki MDL yang tinggal di salah satu lorong Jl Sulawesi Makassar ini?

Kedua, Wewenang apa yang melekat pada diri MDL yang diterima dari negara untuk kemudian mengelola uang negara sehingga harus dimintai tanggungjawab.oleh negara.

Ketiga, Apakah MDL, melekat tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran(PA)?Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)? Pejabat Pembuat Komitmen(PPK)? Atau jabatan-jabatan lain sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010?

Keempat, Apakah karena wewenang yang melekat pada MDL sehingga ikut menandatangani Rekomandasi Pencairan dana?

Kelima, Apakah MDL yang merencanakan, atau mendesain proyek tersebut, kemudian membuat Rencana Anggaran Belanja(RAB) sendiri, sehingga bisa Mark up anggaran sebagaimana dituduhkan?

Keenam, Apakah MDL seorang Kontraktor atau Subkontraktor, yang mengerjakan proyek Kotaku tersebut? Dan apakah ada surat kontrak kerja atau perikatan sebelum mengerjakan proyek?

Ketujuh, Apakah MDL seorang konsultan teknik? Yang karena keahliannya dimintai pertanggungjawaban?

Baca Juga :  Bercermin Masa Lalu Kasus Jentang, Dua Pejabat Kejati Sulsel Dicopot

Kedelepan,, Apakah nilai kerugian negara yang ratusan juta rupiah disebabkan karena bobot(kualitas) pekerjaan.

Kesembilan, Apakah karena volume pekerjaan, lalu bagaimana dengan RAB serta mekanisme pengawasan. Bukankah di sana ada Faskel yang merupakan perpanjangan tangan dari Korkot? Lalu bagaimana pula dengan peran BKM?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tim Kedai-berita.com mencoba menyelisik dan menyajikan secara bersambung ke hadapan sidang pembaca Budiman

Wartawan media ini berkesempatan bertemu MDL sesaat setelah ditahan(dititip) sementara di rumah tahanan Polres Pelabuhan Makassar.
Kala itu MDL menceritakan kehadirannya di proyek itu atas dasar pertemanan dengan seorang Fasilisator Kelurahan (Faskel) Munandar alias Nandar.

Menurut MDL, “Tuduhan yang menimpa saya sebagai seorang Koruptor(Pencuri), uang negara ratusan juta rupiah adalah bentuk penzaliman yang amat luar biasa. Karena saya ini pekerja(buruh) lepas, keseharian saya bekerja serabutan. Di proyek itu tidak dapat upah(gaji), apalagi keuntungan dari pemilik proyek maupun pihak manapun.”

Lanjut MDL mengatakan, “Rejeki yang saya dapat dari pekerjaan itu adalah kesepakatan upah para pekerja. Misalnya gaji seorang kepala tukang biasanya Rp125.000 perhari, saya tawar apa bisa Rp110.000, Selisi itu yang menjadi hak saya.”

Saat ditanya apakah semua pekerja di proyek itu tenaga kerja dari luar? MDL tegas mengatakan, “Informasi itu tidak benar, karena, kebanyakan para pekerja adalah warga sekitar, bila kurang baru dicari dari luar. Apalagi pekerjaan proyek harus cepat selesai sesuai jadwal.”

“Soal jumlah tenaga kerja, awal proyek berjalan kurang lebih 70 tenaga kerja, dan akhir-akhir tersisah kurang lebih 30 tenaga kerja,” ungkap MDL.

Lebih lanjut MDL mengatakan, “Semua bahan yang saya beli pasti ada nota dari toko, dan saya setor ke Ketua KSM yakni Haji M Yakib dan barang-barang tersebut disimpan di depan rumahnya ketua.”

Dia menambahkan, “Barang-barang
yang saya beli berupa, Besi batangan, besi pengikat, semen, balok, papan dan triolex, sesuai dengan yang diorder.
Terlebih besi pasti sesuai dengan spek karena selain diperiksa oleh ketua, KSM, ada Faskel infrastruktur(teknik) yakni ibu Erna.yang tiap saat nongkrong di depan rumahnya ketua.”

Menjawab pertanyaan Kedai-berita.com, MDL tegas mengatakan, “Saya sering disuruh ke toko atau disuruh turut menjaga keamanan. Saya tidak punya perusahan dan juga tidak punya modal sehingga tidak mungkin saya melakukan kontrak(Perikatan) dengan pemilik proyek.”

“Saya ini orang diluar sistim, sehingga tak mungkin membuat RAB, apalagi Mark Up anggaran. Perlu saya tegaskan tak sekalipun memegang RAB,apalagi membaca RAB, karena sangat sadar dengan kadar keilmuan saya, yang hanya tamatan SLA,”: tutur MDL

“Mengenai gaji atau upah buruh dibayar tiap Minggu sesuai catatan kehadiran yang dicatat pak Hasanuddin dari pihak KSM. Soal upah para pekerja saya yang ambil dari bendahara KSM dan membayar sesuai kesepakatan,” beber MDL

Sementara itu, Kordinator Kota(Korkot) Makassar, Haeariadi saat ditemui di Kantor Korkot Kotaku Jl. Sunu
Komp. Unhas, Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Selasa(21/12/2021) mengatakan, “Prinsip dari program(proyek) Kotaku adalah pelibatan masyarakat secara penuh, sehingga masyarakat yang merencanakan dan mereka juga yang mengerjakan.”

Baca Juga :  LKBHMI Makassar Desak Kejati Sulsel Pasang Target Penangkapan Jentang

Haeriadi mengaku pada saat pemeriksaan kedua di Kejaksaan barulah dirinya mengetahui proyek Kotaku di Malimongan Tua itu dikerjakan pihak ketiga.

Saat ditanya apakah melihat ada kontrak? “Tidak melihat,” jawab Haeriadi
Dia menambahkan, pada kondisi tertentu bisa dibenarkan pelibatan pihak ketiga, misalnya menyangkut teknologi yang tidak bisa ditangani masyarakat setempat.

 Jl  Dakwah i

Ketika disinggung soal sumber dan alur dana, Haeriasi yang Mantan Askot Infrastruktur ini mengatakan, “Sumber dana berasal dari APBN. Kemudian melalui KPPN langsung dikirim ke rekening BKM. Pengerimannya secara bertahap ke Rekening BKM. Tahap pertama 70 persen dan terakhir 30 persen. Dana yang masuk Rekening BKM, di situ juga ada hak BKM, Rp5.000.000, Di BKM biasanya dibentuk panitia, oleh karena BKM adalah sebuah lembaga maka mereka melakukan kontrak.”

Kalau tidak salah di Kelurahan Malimongan Tua panitianya sembilan orang Dan seingat saya di Malimongan Tua waktu itu ada dua KSM

Disingung soal sistim pencairan dana, lelaki yang mengaku menjabat Korkot pada tahun 2019 ini, mengatakan, Sebenarnya tidak ada aturan baku soal Rekomendasi Pencairan dana harus ditandatangani Korkot baru bisa cair dana. Akan tetapi lebih pada upaya untuk mengontrol.”

Terpisah, Ketua BKM Ustad M. Nur saat ditemui di kediamannya Jl Dakwa Makassar, Selasa(21/12/2021) membenarkan bahwa ada dua KSM, yakni KSM Kampung Luara Ketuanya Saifullah Arlan dan KSM Bina Karya dengan Ketuanya Haji M Yakib.

Dia juga membenarkan bahwa ada pengeriman dana maauk Rekening BKM tetapi hanya sekedar lewat saja, Untuk selanjutnya dikirim ke Rekening KSM.

Sementara itu, Ketua kSM Bina Karya M.Yakib saat ditemui di rumahnya Kompleks PU Jl Tarakan Makassar, Selasa(21/12/2021) mengatakan, “Semua material berupa besi, besi pengikat, papan, balok dan triplex serta semen disimpan di sini.” seraya M Yakib menunjuk ke depan rumahnya.

Menurut M Yakib, “Semua material disimpan disini agar aman, juga besi beton dipotong-potong kemudian diikat. Selain itu juga mempermuda kontrol soal jumlah dan spek, karena tiap hari ada Faskel Teknik ibu Erna yang memeriksa dan mengontrol.”

“Berbicara soal jumlah anggaran, maka sesuai dua RAB, yang saya terima dari BKM, jumlahnya kurang lebih Rp536.000.000,- Bila lebih dari itu maka saya pastikan tak sepengetahuan saya,” tegas Yakib.g

Gambar pekerjaan Paving Blok di belakang Mesjid Kompleks PU Tarakan

Lanjut Yakib mengatakan, “Dua RAB tersebut saya telah serahkan ke penyidik kejaksaan. Dan kalau tak salah ingat RAB yang pertama nilainya kurang lebih Rp515.000.000,- RAB kedua Rp21.000.000,-

Lebih lanjut Yakib mengatakan, “Untuk menarik/mengambil dana di bank harus hadir ketua, sekretaris dan bendahara KSM dengan memperlihatkan KTP. Belakangan karena kesibukan pengawasan pekerjaan sehingga hanya sekretaris Ashari dan bendahara Nasrawati yang menarik dana.”

Saat ditanya apakah perna memberi uang kepada MDL berupa uang terima kasih atau gaji(upah)? Yakib, tegas mengatakan, “Satu sen pun tidak pernah,”

Terpisah, Bendahara KSM, Nasrawati saat ditemui di Rumahnya Komplex PU Jl Tarakan Makassar, Minggu(28/11/2021), mengaku setelah berjalan proyek, pernah minta mundur karena tidak terbiasa memegang uang banyak, dan juga tidak tau membuat laporan.

Baca Juga :  Menanti Hadirnya Keadilan di Pra Peradilan PN Watansoppeng

“Tetapi waktu itu pak Yakib bilang tidak ada orang lain, jadi kamu saja. Apalagi saat itu di penghujung tahun dan bertepatan musim hujan. Kemudian Faskel biasa bilang tenang saja kami akan tetap dampingi,” terang Nasrawati.

Menurut Nasrawati, “Saat pertama menerima panggilan dari Penyidik Kejaksaan, saya kaget, karena tidak pernah berurusaan dengan penegak hukum. Selain itu, pekerjaan ini telah lama selesai dan diaudit tiga kali.”

“Saat hadiri panggilan penyidik bertanya kepada saya, ibu tau siapa biangnya sehingga permasalahan sampai ke tangan kejaksaan. Saya jawab tidak tau pak, ungkap Nasrawati menirukan pertanyaan penyidik.

“Saya juga mengetahui MDL telah jadi tersangka pada saat memenuhi panggilan Penyidik Kejaksaan,” tutur Nasrawati.

Ketika ditanya bagaimana mekanisme pencairan dana dan tiap kali ditarik berapa jumlahnya serta apakah Nasrawati tau pembelian material cocok atau tidak cocok dengan RAB?;

Nasrawati yang karib disapa Nasra ini mengatakan, “Setelah menerima Rekomendasi Pencairan dari Faskel. Kami ke Bank untuk mencairkan, dan bila hanya saya sendiri, pasti ditolak pihak Bank. Jadi kalau pak Yakib tidak sempat hadir maka saya dengan Ashari. Kemudian soal berapa jumlah pencairan itu tergantung dari Rekomendasi Pencairan. Kalau pembelian barang apakah cocok atau tidak dengan RAB, saya tidak tau, karena saya hanya mengeluarkan uang.”

Lanjut Nasra, “Setiap pencairan dana saya serahkan 10 persen kepada pak Yakib sebagai dana persiapan bila ada kerusakan alat, membayar listrik dan biaya pemeliharaan/perbaikan. Perna balok/plat penutup selokan rusak karena
diinjak mobil truck, dengan dana itu Pak Yakib telah memperbaiki.”

Lebih lanjut Nasra mengatakan, “Pada saat diperiksa Penyidik menyampaikan bahwa dua rekening yang perna saya tranferkan uang itu ternyata diduga rekening fiktif.”

Menjawab pertanyaan wartawan media ini, Nasra menyampaikan, “Dua rekening yang diduga fiktif itu tercantum dalam Rekomendasi Pencairan. Adapun nama rekening yang diduga fiktif itu, UD Cahaya Dahlan dan Toko Tinumbu Jaya ”

Terpisah, Faskel Munandar saat ditemui di rumah salah satu kerabatnya Kelurahan Romang Polong Jl Poros Antang Sungguminasa Gowa, Senin(29/11/2021) mengatakan, “Permasalahan material yang dipergunakan saat itu cocok atau tidak cocok dengan RAB, yang bertanggung jawab.adalah Faskel teknik yakni ibu Erna.”
.
Munandar yang karib disapa Nandar mengatakan, “Kenal dengan MDL, tetapi soal yang bersangkutan terlibat pada proyek di Kel.Malimongan Tua saat itu keputusan di tangan BKM dan KSM.”

Menurut Nandar, “Benar bila Rekomendasi Pencairan dana di terima dari Faskel, tetapi yang berwewenang tanda tangan pada Rekomendasi bukan Faskel tetapi Korkot.”

Sementara itu, Faskel teknik Erna tidak merespon walau pesan konfirmasi yang dikirim media ini via WhatsApp, Selasa(28/12/2921), telah terbaca. Beberapa kali wartawan media ini menelpon melalui telpon seluler tetapi Erna ini tak mengangkat telpon.(M.Said Welikin/Irfan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 70 kali

Baca Lainnya

KPU Makassar Bertandang ke Kantor Muhammadiyah Makassar

2 Juli 2022 - 17:50 WITA

Aktivis Dukung Pemkot Tutup Permanen Hanggar Talasalapang

2 Juli 2022 - 10:54 WITA

Rotan Kapuas Kecewa Penilaian BWS Kalimantan 1 Pontianak

2 Juli 2022 - 08:53 WITA

Remaja Hilang di Hutan Gunung Tompobulu Maros

30 Juni 2022 - 22:51 WITA

Seorang Remaja Hilang di Hutan Gunung Tompobulu Maros

30 Juni 2022 - 22:44 WITA

Tersangka Pemalsu Surat Lahan Eks Kebun Binatang Resmi Ditahan

30 Juni 2022 - 14:52 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com