Koar Nusantara Soroti Dugaan Permintaan Fee dalam Pelaksanaan Dana PEN di Bone

  • Bagikan

Sejumlah elemen masyarakat di Sulsel ramai-ramai menyoroti kasus dugaan permintaan fee kepada para pelaku usaha dalam pelaksaan proyek Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Bone. Salah satunya sorotan muncul dari Lembaga Kepemudaan Komite Aktivis Revolusi Nusantara (Koar Nusantara).

Lembaga yang dinahkodai oleh Hasmin Sulaiman selaku Ketua Koar Nusantara itu bahkan menyayangkan adanya tindakan oknum yang dimaksud.

“Oknum pejabat daerah seperti itu, hanya akan merusak tatanan program pemerintah pusat,” kata Hasmin dalam rilisnya yang dikirimkan ke Kedai-berita.com, Selasa (30/11/2021).

Ia mengatakan, tujuan keberadaan dana PEN untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dorong ekonomi sekaligus pemulihan ekonomi. Bukan justru memiskinkan pelaku usaha dan membuat rumit ekonomi daerah.

“Kami berharap agar peristiwa ini tidak terulang kembali dan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat daerah untuk tidak bermain-main dengan dana bantuan dari pemerintah pusat di tengah pandemi Covid-19,” tegas Hasmin.

“Jangan sampai niat baik justru menjadi petaka bagi kita semua karena ulah oknum pejabat daerah yang hanya ingin memperkaya diri semata,” Hasmin menambahkan.

Masyarakat Kabupaten Bone, kata dia, ingin ekonomi kembali pulih. Sehingga aparat penegak hukum juga diminta mengawal program strategis Presiden Joko Widodo hingga betul-betul terlaksana sesuai harapan.

“Kalau ada yang mencoba bermain-main dengan program pemerintah, maka aparat penegak hukum tak boleh tinggal diam, tegakkan aturan yang ada,” ujar Hasmin.

Menyikapi peristiwa yang belakangan cukup menghebohkan Kabupaten Bone tersebut, yakni di mana ada dugaan permintaan fee oleh oknum pejabat daerah kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan dana PEN di Kabupaten Bone, maka Koar Nusantara dalam waktu dekat ini segera melakukan pelaporan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kasus ini segera diselidiki.

“Kami tidak segan-segan dan tidak akan membiarkan pelaku kejahatan pidana berkeliaran mencari kekayaan dengan cara melawan hukum,” Hasmin menandaskan. (Eka)

  • Bagikan