Desakan IMALAK Ke Kejati Minta Kasus PDAM Diseriusi

  • Bagikan

Kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran tahun 2018 di lingkup PDAM Makassar yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Meski demikian, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Selatan (PP IMALAK SulSel) tetap berpesan kepada Kejati Sulsel agar kiranya serius dan tegas dalam menangani perkara ini.

Sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau biasa disebut (extra ordinary crime) dan korupsi merupakan musuh bersama karna koruptor adalah penjahat kemanusiaan yang menghancurkan tujuan bernegara dan penghancur masa depan bangsa.

Apalagi kaitannya dengan persoalan yang terjadi di kasus dugaan korupsi  pengelolaan anggaran di lingkup PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2018 ini, di mana kabarnya sama sekali tak ada pengembalian kerugian negara.

Baca Juga :  Respon Jaksa Terkait Vonis Percobaan Wakil Ketua Golkar Sulsel

Namun bila nantinya Kejati Sulsel mampu memberantas kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, masyarakat tentunya akan mengapresiasi.

“Jadi kami berpesan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Cq. TIM penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi sulawesi selatan agar kiranya serius dan tegas dalam menangani perkara persoalan ini, “tegas Damkers dalam rilis yang diterima Kedai-Berita.com, Selasa (30/11/2021).

Berdasarkan audit dan temuan BPK bahwa PDAM Makassar mengalami selisih anggaran sekitar Rp 31 milliar pada pembayaran dana pensiun dan bonus pegawai sebesar Rp 8,3 Miliar dan juga kelebihan biaya pensiun sebesar Rp 23 Miliar.

Hal tersebut diketahui dalam LHP BPK bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 terkait kegiatan anggaran PDAM Makassar, ditemukan sejumlah pelanggaran.

Baca Juga :  ACC Desak Kejati Tak Ulur-Ulur Penyelidikan Kasus Keripik Zaro Palopo

Sehingga BPK memuat ada lima rekomendasi, baik untuk Pemerintah Kota Makassar maupun PDAM Makassar sendiri.

Seperti diantaranya adalah BPK merekomendasikan ke Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kemudian BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

Dari informasinya Tim Penyidik Tindak  Pidana Khusus (Tipidsus) kejaksaan Tinggi Sulsel sejak senin 22 November 2021 sudah mulai memeriksa beberapa orang saksi terdiri dari pejabat dan mantan pejabat keuangan di PDAM Kota Makassar dan dilanjutkan senin 29 November 2021.

Baca Juga :  Polda Sulsel Tahan Pelimpahan Tahap Dua Kasus Dugaan Korupsi Bandara Mangkendek, Ada Apa?

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus kembali periksa beberapa orang saksi diantaranya mantan Direktur Tehnik PDAM kota makassar tahun 2015-2017 dan 2017-2019.

Pemeriksaan saksi tersebut dilaksanakan untuk mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM kota makassar untuk pembayaran tantim dan bonus/jasa produksi tahun 2017s/d 2019 premi asuransi dwiguna jabatan bagi Walikota Makassar dan Wakil Walikota serta premi dana pensiun ganda tahun 2016 s/d 2019. (Thamrin)

  • Bagikan