PLT Kades Kali Komara Baharuddin Sinjai Labrak Surat Edaran Dirjen Pajak?

  • Bagikan

Penesehat hukum Ahli Waris Bandera bin Hamading Hadi Soetrisno SH, kepada sejumlah awak media di salah satu Warkop di Alun-alun H.Makktang Daeng Sibali Takalar, Senin(22/11/2021) mengatakan, “Baru saja pulang dari Kantor Kejari Takalar mengecek surat laporan pengaduan terkait tindak pidana korupsi dan pemalsuan data yang ditengarai manipulatif dan penuh rekayasa.yang diduga dilakukan PLT Kades Kali komara Kec. Polut Takalar, Baharuddin Sinjai.”

Menurut Hadi Soetrisno, “Ada dua alasan mengapa klien kami melayangkan laporan ke Kejari Takalar.”

“Pertama, adanya keterangan garapan nomor 045: 627/SKG-DKK/X/2019 Cum Suis yang diterbitkan oleh PLT Kades Kale Komara Baharuddin S, tertanggal 10 Oktober 2019, yang diduga melabrak Surat Edaran (SE) Direktorat Pajak nomor 15/PJ.6/1993 Tentang Larangan penerbitan Girik/Petuk D/Ketitir/Keterangan obyek pajak.

Baca Juga :  Tim Kejari Geledah RSUD Takalar

“Disamping itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No: 2 tahun 1962 Jo. Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960,”

“Kedua, adanya indikasi hubungan kekerabatan yang berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sehingga Baharuddin Sinajai menerbitkan Surat garapan di atasi tanah yang telah dilekati hak di atasnya (tanah adat). Adapun tanah adat milik Banera bin Hamadong yang tercatat dalam buku pendaftaran huruf C dengan nomor Kohir 575C1 Persil 21a dan Persil 21b.

Berdasarkan data lapangan dan data yuridis lokasi tersebut milik Bandera bin Hamadong”.

“Lanjut Hadi Soetrisno yang karib disapa Bung Hadi ini mengatakan, “Dirjen Pajak telah mewanti-wanti melalui Surat Edaran nomor 15/PJ.6/1993 agar tidak menerbitkan keterangan-keterangan yang dapat dijadikan sebagai pembuktian hak atas tanah karena dapat menimbulkan masalah baru

Baca Juga :  DPRD Takalar Beri Deadline Sepekan Revisi SBU

Oleh karena Itu sebagai Penesehat Hukum ahli waris Bandera bin Hamadong meminta dan mendesak Kejari Takalar untuk memanggil pihak-pihak terkait dengan persoalan ini.

Apalagi Kejaksaan Agung diberbagai kesempatan selalu menyampaikan agar korps Kejaksaan berada di garda terdepan memberantas mafia tanah, tutup Bung Hadi

Sementara itu PLP Kepala.Deda Kale Komara yang dikonfirmasi melalui telpon aeluler, dan pesan Whatsapp Senin (22/11/2021) belum direspon. (M.Said Welikin).

  • Bagikan