Kejati Sulsel Diam-Diam Usut Komersialisasi Lahan Hutan Negara di Bulukumba

  • Whatsapp

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diam-diam tengah menyelidiki lahan hutan negara di kawasan wisata Tanjung Bira dan Bara Bulukumba yang diduga di komersialisasikan.

Hal itu diketahui setelah Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan menurunkan tim untuk mengusut dan menyelidiki dugaan komersialisasi lahan negara di kawasan tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil membenarkan jika kasus tersebut memang kini tengah diselidiki dan diusut oleh Kejati Sulsel.

“Iya benar kasus ini masih sementara kita selidiki, dalam waktu dekat kemungkinan tim akan segera diturunkan ke lapangan,” jelas Idil.

Dari informasinya lahan hutan milik negara tersebut diduga telah dimanfaatkan oleh pihak pengusaha swasta, untuk tujuan bisnis dengan modus kawasan wisata dan dimanfaatkan sejak puluhan tahun lalu.

Pemanfaatan lahan hutan negara tersebut juga diduga terjadi kawasan wisata di Malino, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Soppeng. Hutan lindung tersebut diduga kuat dimanfaatkan untuk dikomersialkan.

Berdasarkan peraturan dari Kementerian Agraria dan Peraturan Presiden (PP), diarang untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan lindung untuk tujuan komersialisasi.

Apalagi mendirikan bangunan baik itu perumahan, maupun hotel atau villa dilokasi lahan hutan negara. Seperti yang ada kawasan wisata pantai Bira dan kawasan Pantai Bara di Kabupaten Bulukumba.

Terpisah, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Andi Faik Wana Hamzah menerangakan ada sekitar 40 tempat usaha wisata telah di cek oleh tim dan dijadikan sample.

“40 lokasi di Bira dan Bara yang dicek. Itu sebenarnya banyak, hanya saja yang itu diambil sebagai sampel. Tim turun bersama pihak Dinas Pariwisata dan pihak lainnya,” kata Andi Faik, Selasa (12/10/2021).

Selain itu tim juga melakukan pengecekan titik koordinat yang mana masuk hutan lindung dan tidak yang dijadikan objek wisata ternama di Kabupaten Bulukumba itu.

“Tim sudah mengecek titik koordinat untuk mengetahui yang mana masuk kawasan hutan lindung. Saat ini, tim tinggal akan menggandeng ahli, ”jelas Faik.

Ia menyebut bahwa tim yang diturunkan karena adanya informasi tentang dugaan komersialisasi lahan hutan kawasan lindung dan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura).

“Agar dapat memastikan ada tidaknya indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi, itulah sebabnya tim turun langsung, ”sebut Andi Faik. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *