Kasus Dugaan Rudapaksa Tiga Anak Kandung di Luwu Kembali Mencuat

  • Whatsapp

Kasus kekerasan seksual terhadap tiga orang anak di Luwu Timur kembali menjadi sorotan setelah www.projectmultatuli.org menerbitkan liputan media dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan”.

Sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers yang diterima Kedai-Berita.com, Sabtu 9 Oktober 2021.

Kasus ini diterima dan mulai dilakukan pendampingan hukum oleh Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada 23 Desember 2019.

“Selaku tim kuasa hukum anak korban kami sejak awal menilai penghentian penyelidikan yang dilakukan penyidik Polres Luwu Timur adalah prematur serta di dalamnya ditemui sejumlah pelanggaran prosedur, “tulisnya.

Diceritakan tim kuasa hukum, dalam proses pengambilan keterangan terhadap para korban, pelapor selaku ibu dari para anak itu dilarang untuk mendampingi.

Terlebih lagi untuk membaca berita acara pemeriksaan (BAP) para anak korban yang penyidik minta pelapor atau ibu korban untuk tandatangani juga tidak dilibatkan pendamping hukum, pekerja sosial atau pendamping lainnya.

Tentunya hal ini telah menyalahi ketentuan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 yang menyatakan bahwa, “Dalam tiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi atau pekerja sosial”.

Sehingga, menurut tim kuasa hukum pengambilan keterangan para anak korban yang hanya dilakukan satu kali dan tidak didampingi dalam pemeriksaan tersebut mengakibatkan keterangan para anak korban tidak tergali dan terjelaskan utuh dalam berita acara introgasi pada berkas perkara.

Kemudian dasar penghentian penyidikan oleh penyidik adalah dua dokumen yang dikategorikan penyidik sebagai bukti petunjuk yaitu hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur dan asesmen Puspaga Lutim pun dinilai janggal.

Karena kedua petunjuk tersebut pada pokoknya menyatakan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku ayahnya. Sementara keduanya berasal dari proses yang berpihak pada terlapor.

Salah satunya ditunjukkan dari dipertemukannya para anak korban dengan terlapor ketika pertama kali terlapor meminta perlindungan di P2TP2A Luwu Timur.

Petugas yang menerima laporan memiliki konflik kepentingan karena pertemuan dengan terlapor sebagai sesama Aparatur Sipil Negara.

Tak hanya itu dalam berkas perkara penyelidikan yang dipaparkan pada gelar perkara khusus di Polda Sulsel terdapat dokumen yang semestinya di dalami penyidik tapi diabaikan.

Salah satunya Visum et Psychiatricum (VeP) terhadap para anak korban yang masing-masing menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor. Meski begitu terdapat kejanggalan dalam dokumen tersebut.

Sebab memasukkan hasil pemeriksaan P2TP2A Luwu Timur yang menerangkan para anak korban tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma dan tetap berinteraksi dengan terlapor selaku ayahnya.

Selain itu ada upaya mendelegitimasi kesaksian pelapor lewat tindakan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelapor yang dilakukan penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa dasar yang kuat serta tanpa persetujuan dan pemberitahuan kepada pelapor.

“Kami menilai hal ini justru menunjukkan ketidakberpihakan penyidik Polres Lutim pada korban, “ujarnya.

Berdasarkan bukti terdapat laporan psikologis terhadap para anak korban oleh psikolog P2TP2A kota Makassar tertanggal 20 Desember 2019, yang telah diajukan Tim Kuasa Hukum pada gelar perkara di Polda Sulsel tanggal 6 Maret 2020.

Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa para anak korban mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual yang dialami yang dilakukan oleh ayah kandung korban beserta dua temannya. Adapun tidak ditemukannya tanda-tanda trauma pada para anak tidak berarti kekerasan seksual tersebut tidak terjadi.

Bukti tersebut sangat berbeda dengan dua surat Visum et Repertum (VeR) yang disebut penyidik tidak terdapat tanda kekerasan.

Dimana pelapor memiliki bukti foto dubur dan vagina para anak korban yang memerah dan nampak janggal, yang diambil pada Oktober 2019. Dan Sejak saat itu para anak korban terus mengeluhkan sakit di area dubur dan vagina kepada pelapor atau ibunya.

Pelapor melakukan pemeriksaan terhadap para anak korban di Puskesmas Malili dan mendapatkan surat rujukan untuk berobat yang dikeluarkan oleh dokter lain, tertulis hasil diagnosa bahwa para anak korban mengalami kerusakan pada bagian anus dan vagina, serta child abuse.

Bukti-bukti dan argumentasi hukum tersebut telah disampaikan dalam gelar perkara khusus atas permintaan Tim Kuasa Hukum anak korban pada 6 Maret 2020 di Polda Sulsel. Namun hasil seluruhnya tidak dipertimbangkan oleh Polda Sulsel.

Malahan pada tanggal 14 April 2020, Polda Sulsel mengeluarkan pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan (SP2HP2) dengan nomor: B/338/IV/RES.7.5/2020 Ditreskrimum.

Surat tersebut pada pokoknya memberitahukan bahwa proses penyelidikan terhadap perkara a quo dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan dua alat bukti cukup dan memberikan rekomendasi kepada penyidik Sat Reskrim Polres Luwu Timur agar menghentikan proses penyelidikan dan melengkapi administrasinya.

Menyikapi itu Tim Kuas Hukum Anak Korban lewat Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak telah mengirimkan surat aduan dan permintaan dukungan ke sejumlah lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut Lembaga Bantuan Hukum Makassar mendesak Kapolri untuk turun tangan dan menyelesaikan perkara ini dengan membuka kembali penyelidikan serta mengambilalih kasus ini secara penuh.

Dengan cara menghadirkan saksi dan ahli, melengkapi berkas perkara dengan laporan sosial serta psikologis dan petunjuk lain dalam penyelidikan serta memastikan perlindungan korban dan akses terhadap pemulihan bagi para anak korban dan pelapor.

“Kami meminta Kapolri untuk membuka kembali penyelidikan perkara serta mengalihkan proses penyelidikan ke Mabes Polri dengan secara penuh melibatkan tim kuasa hukum, pelapor serta pendamping sosial anak, “kata Muhammad Haedir selaku Direktur LBH Makassar.

Lanjut Haedir meminta kepada semua pihak termasuk polisi untuk melindungi identitas korban dengan tidak menyebarkan dan mempublikasikannya secara khusus, bukan seperti klarifikasi perkara dari Humas Polres Lutim yang mencantumkan identitas orangtua anak korban.

“Larangan membuka identitas anak korban tertuang dalam pasal 19 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak. Kami pun mendesak sanksi tegas bagi anggota polisi yang terbukti melakukan tindakan tersebut, “urainya.

Terakhir Haedir meminta Kapolri untuk segera mengevaluasi kinerja kepolisian yang menangani kusus ini dengan melihat dari sisi kritik publik dan temuan adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.

“Ini menunjukan urgensi Polri untuk segera dan sungguh-sungguh membenahi institusinya dalam penanganan kasus kekerasa seksual. Sebagai bagian dari sistem penanganan hukum, Polri bertanggungjawab untuk memastikan proses yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual, “harapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *