Menagih Transparansi Penyidikan Dugaan TPPU Kredit Macet Mal Daya Grand Square

  • Whatsapp

Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) kembali mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) tidak mengulur-ulur penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penggunaan kredit BNI 46 oleh PT. Makassar Rezky Cemerlang yang merupakan perusahaan pengelola Mal Daya Grand Square.

“Harusnya kasus ini sudah ada tersangka karena telah lama naik ke penyidikan. Kan aneh saja sampai detik ini belum ada pengumuman tersangka. Kami desak Kejati transparan dalam penyidikan kasus ini,” ucap Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun, Kamis (7/10/2021).

Menurut Kadir, dengan ditingkatkannya kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, artinya penyidik telah menemukan peristiwa hukum sekaligus dua alat bukti permulaan yang cukup. Sehingga, lanjut Kadir, penyidik pidsus Kejati Sulsel sudah dapat menentukan tersangkanya.

“Kerugian negaranya kan juga cukup jelas. Seharusnya penyidik sudah bisa menentukan siapa tersangkanya. Harusnya segera diumumkan saja tersangkanya,” jelas Kadir.

Sebelumnya, dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik kabarnya telah memeriksa sejumlah saksi diantaranya pihak Bapenda Kota Makassar dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar.

Diketahui, kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam penggunaan kredit BNI 46 oleh PT. Makassar Rezky Cemerlang selaku pengelola Mal Daya Grand Square, bermula saat tim penyelidik Kejati Sulsel menemukan adanya keanehan dalam proses pengembalian pinjaman.

PT. Makassar Rezky Cemerlang dikabarkan tak mengembalikam pinjaman senilai Rp97 miliar yang sebelumnya diberikan oleh bank plat merah tersebut, lantaran telah dinyatakan pailit oleh pihak Pengadilan Niaga Makassar.

Berdasarkan hal itu, Penyelidik Kejati Sulsel lalu mendalami sejauh mana proses pencairan pinjaman yang dimaksud. Apakah telah sesuai ketentuan yang ada atau ada dugaan penyimpangan yang terjadi.

Firdaus Dewilmar yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) mengatakan jika pihaknya tidak mempermasalahkan pailit atau tidaknya perusahaan pengelola Mal Daya Grand Square itu.

Tapi, kata dia saat itu, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana proses pemberian pinjaman oleh bank plat merah tersebut.

“Kita ingin tahu apakah sudah terpenuhi syarat dalam proses pemberian agunannya termaksud mempertimbangkan asas kehatian-hatiannya,” kata Firdaus saat itu.

Dalam proses penyelidikan awal kasus tersebut, tim penyelidik telah memanggil para pihak yang terkait guna mengklarifikasi masalah yang terjadi.

“Semua sudah kita panggil untuk mengklarifikasi,” ucap Firdaus saat itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *