Soal Salah Guna Rekomendasi, YKLV-RI Gowa Surati Gubernur, BPN Masih Bungkam

  • Whatsapp

Sejak isu dugaan oknum BPN salah guna (menyalahgunakan) rekomandasi gubernur mencuat ke ruang publik, yang kebetulan bertepatan dengan perkara sengketa lahan antara PT Sentul City Tbk versus Rocky Gerung, di kota Bogor Jawa barat.

Redaksi media ini menerima banyak pertanyaan dari masyarakat umum, terlebih anggota Veteran Gowa, soal perkembangan penanganan lahan Tanjung merdeka.

Tak sedikit dari mereka menitip harapan kepada pengurus YKLV-RI (Yayasan Karya Dharma Legiun Veteran-Republik Indonesia) markas Gowa, untuk terus berjuang merebut kembali tanah di Tanjung merdeka.

Salah satu harapan itu datang dari seorang anggota veteran tipe A, Mabe, yang mengaku lahir pada tahun 1923.

Warga dusun Pattingalloang II desa Bontosunggu Kec.Bajeng Gowa ini saat ditemui di rumah kerabatnya Jl Poros Panciro-Limbung belum lama ini mengungkapkan keprihatinan atas permasalahan yang dialami YKLV-RI atas tanah si Tanjung merdeka Makassar.

Lelaki yang kini telah berusia 98 tahun ini, terlihat bersemangat walau pendengarannya sudah berkurang namun gaya berbicara tetap tegas, Dengan bahasa Makasaar, Mabe berupaya mengungkapkan isi hatinya mengenai kasus tanah Tanjung merdeka Makassar

Manna runtung langika, tabale mata alloa

Warga dusun Pattingalloang II, Desa Bontosunggu, Kec Bajeng Gowa ini dengan bahasa Makassar tegas mengatakan, “Tanjung bayang kau ajjari sa’bi pepe, pejuang veteranga naalaei motere kamaradekanga na paantang
waktu kamaradekanga agresi balandayya pinruang.”

(Tanjung Bayang Kau jadi saksi bisu perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan
kemerdekaan saat agresi Belanda yang kedua.red.)

Kamma-kamma anne nisambei ajjari tanjung mardeka kau poeng ajjari sa’bi mange ri pajuang aksere/
akkumpulu allawangi anne tenaya naadele,” ungkap Mabe.

(Kini Engkau berganti nama jadi Tanjung Merdeka, Kau pun jadi Saksi para pejuang berkumpul melawan ketidakadilan. red)

          Mabe

Mabe menegasakn, “Sanna paralluna ero niasseng anjo tanana veteranga nia sibillangngang hetto (100ha) ri tanjung bayang ni sareangi battu ri pammarentayya mange ri veteranga anjo anjamai nampa najagai.”

(Sangat perlu untuk diketahui bahwa tanah 100 Ha di Tanjung Bayang dikasih pemerintah kepada
Veteran untuk mengola dan menjaga. red)

Menurut Mabe,
Ikatte veteranga, tena nalebba appala mange ri pammarentayya nani parcaya mange ri negarayya waktunna
situasia baji’mi, jari baddili nanisambei ajjari bingkung, sikopang, pakkeke siagang berang. Anjo anjamai
tanayya ajjari pangngempang siagang koko.”

(Kami veteran tidak perna meminta tetapi diberi kepercayaan oleh negara, mungkin kondisi sudah aman maka
senjata disimpan diganti dengan, pacul, skopang, linggis dan parang untuk mengola tanah. red)

Raut muka Mabe terlihat agak berubah dan diam sejenak kemudian menegasakn, “Manna ilau ammumba mataalloa manna runtung langika tena naminra pangngaingku mange ri
veteranga (pajuanga) mange ri negarayya sanna ningainna indonesia”
“Matahari boleh terbit dari barat dan Langit pun runtuh tetapi tidak mengurangi rasa cinta para
veteran(pejuang) terhadap negeri kita tercinta Indonesia.red)

Lanjut, Mabe mengatakan, “Jari teako angallei barang punna teai hak nu manna anunna negarayya manna poeng Tanana negarayya
ri tanjung bayang.”
(Jadi jangan sampai mengambil barang yang bukan hakmu apalagi millik negara seperti tanah negara di Tanjung bayang.red)

“Tea tongko ampakei pangkanu appakalumannyangi kalennu siagang agan agannu” tutup Mabe. (Jangan juga memanfaatkan jabatanmu untuk memperkaya diri dan kelompokmu.red)

Sebagaiman telah diwartakan media ini, awal-awal kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 1962, tanah seluas 100 Ha, yang masih berbentuk semak-semak dan rawa-rawa dan lain lain, di Kampung Bayang, sekarang kelurahan Tanjung merdeka. Oleh kepala Kantor Agraria sekarang BPN Kabupaten Gowa, memberikan tanah tersebut kepada Yayasan LVRI Gowa melalui Surat Izin mengolah tanah nomor : 40/Imt/Kadsu V/62.

Untuk mengolah/mengawasi /mempergunakan tanah negara/milik orang lain yang ditelantarkan, dimaksud pasal 27 ayat (a) poin (3) UUPA nomor 5 tahun 1960,  terletak di Desa Bayang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 100 Ha.Lengkap dengan denah lokasi.

Denah lokasi YKLV Gowa

Bagian awal surat Izin mengolah yang diterima LVRI dari, kepala Agraria daerah Gowa menerangkan bahwa berkenaan dengan tujuan pemerintah agar setiap bidang tanah harus diaktifkan diolah secara produktif. Pasal 13 UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria, nomor 5 tahun 1960.

Dan untuk mencegah pendudukan tanah secara liar sebagaimana dimaksud Undang-Undang, nomor 51 tahun 60, tentang larangan pemakaian tanah tanpa yang berhak atau kuasanya.

Masih di bagian pertama surat izin tersebut, dijelaskan bahwa pemberian izin mengolah sejalan dengan surat kepala Agraria Gowa tanggal 9 April 1962 nomor: 307/VI/1962. Dan surat Kepala Daerah Gowa tanggal 26 Maret, 62 nomor: Pta. 3/11/1 dalam rangka Solsupporting bahan makanan bidang perikanan/industri.

Terpisah, Sekretaris YKLV-RI markas Gowa, Sukiman melalui telpon Selasa (21/9/2021) mengatakan, “Hal paling mendasar dari surat ke gubernur adalah dugaan adanya oknum BPN yang menyalahgunakan rekomandasi gubernur.”

Dia mengungkapkan, “Pada tahun 1995 gubernur Sulsel membuat SK(Surat Keputusan) dengan nomor:7/1/1995, tanggal 04 Januari 1995. Tentang larangan mutasi tanah pada kawasan Tanjung bunga, Barombong dan sekitarnya dalam bentuk, jual beli, hibah, hypotek gadai pensertifikatan tanah dll.

Luas yang terkena laragan 1000 Ha, dalam kecamatan Mariso dan Tamalate 700 Ha. Dan kecamatan Pallangga Gowa 300 Ha.”

“Yang jadi pertanyaan kami adalah masih berlaku SK gubernur tentang pelarangan, tetapi terjadi mutasi tanah dalam bentuk jual beli dan pengoperan hak mulai dari tanggal, 17-2-1995 sampai dengan tanggal 3-10-1998,” ucap Sukiman.

“Kemudian tanggal 26 Januari 2000 sampai dengan tanggal 04 September 2000, nama Munirasiang dan Drs Muh Anwar Said disebut dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 6/HGB/BPN/2004 tanggal 20 Januari 2004.Total peralihan 121 orang dengan luas 605.803 M² (60,58 Ha) terdiri dari 10 sertifikat, 31 Tanah milik adat dan 80 tanah negara, kesemuanya itu dimasukan dalam area tanah milik YLVRI,” beber Sukiman.

Lelaki berambut putih ini menegaskan, “Terbit SK gubernur Sulsel No : 617/VI/th 1998. Pada tanggal 24 Juni 1998, tentang pencabutan SK Gub. Sulsel nomor 7/I/1995 tanggal 04 Januari 1995. Dinyatakan semua produk adminstrasi yang merupakan pelaksanaaan dari SK gubernur KDH Tkt I Sulsel nomor : 7/1/1995 tanggal 04 Januari 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”

“Yang jelas semua SK gubenur yang pertama berupa rekomandasi pada tahun 1991 hingga SK yang terakhir YKLV-RI markas Gowa telah kami sampaikan melalui surat kepada gubernur,” terang Sukiman.

Surat Izin 

“Perlu saya sampaikan bahwa surat izin yang diberikan kepada YKLV-RI, didasarkan pada UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria, nomor: 5 tahun 1960, dan Undang Undang No 51 tahun 1960 yaitu dilarang memakai tanah izin yang berhak arau kuasanya.” terangnya.

“Kemudian, di poin (C) surat tersebut berbunyi, Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila dianggap perlu oleh hukum. Berarti melalui proses pengadilan,” tutup Sukiman.

Sementara itu, Kanwil BPN propini Sulawesi Selatan, Bambang Kedai-berita.com telah dua kali berupaya menemui namun sulit untuk bertemu berbagai alasan disampaikan oleh security yang mengaku bernama Hairuddin.

Begitu juga pesan via
WhatsApp sebanyak dua kali melalui Humas Kanwil BPN, Aksara Alif Raja, Pertama Rabu (25/8/2021), Kedua, Senin(20/9/2021), hingga berita ini naik tayang pihak BPN tak menjawab (M. Said Welikin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *