Dewan Usul Penerima Bansos Covid APBD Tak Diberikan ke Penerima Bansos Kemensos

  • Bagikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyambut baik langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Makassar dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada warga Kota Makassar yang terkena imbas pandemi Covid-19.

Di mana warga penerima paket sembako yang bersumber dari APBD Kota Makassar tahun 2021 itu tersebar di 153 kelurahan di Kota Makassar sejak Sabtu 28 Agustus 2021.

“Tentu kita sambut baik langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemkot melalui dinsos itu,” kata Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman.

Meski demikian, ia mengusulkan agar penyaluran paket sembako tersebut mengutamakan warga yang belum pernah menerima satu pun bantuan selama pandemi, diantaranya bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga :  Wali Kota Makassar Minta Lurah dan Camat Serius Tangani Covid

“Kami harap penyaluran sembako ini dapat tepat sasaran. Usul kami jangan kasih yang sudah pernah menerima bantuan Kemensos. Masih banyak warga lainnya yang belum dapat dan juga lebih membutuhkan,” ucap Yeni, Minggu (29/8/2021).

Legislator PKS itu berharap Pemkot Makassar memprioritaskan paket sembako kepada keluarga pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri maupun terpadu.

“Perlu juga Pemkot kasih ke keluarga pasien yang isoman agar kebutuhan mereka juga bisa terpenuhi,”tutur Yeni.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan pada dasarnya pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyaluran paket sembako kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Yang tentunya, kata dia, agar juga melibatkan instansi lain seperti Kejaksaan, TNI, Polri dalam proses pengawasan, pengadaan serta pendistribusian paket sembako tersebut.

Baca Juga :  Plt Kadinsos Ajak Warga Makassar Kawal Penyaluran Bansos Covid APBD Tahun 2021

Tak hanya itu, agar tepat sasaran dan pelaksanaannya berjalan lancar, maka Legislator Partai Golkar itu juga meminta kepada pemkot turut melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat seperti Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan PKK dalam pendataan penerima paket sembako.

“Soal pendataaan tentu baiknya melibatkan semua unsur masyarakat seperti Ketua RT/RW, tomas, toga, pemuda dan PKK. Tujuannya agar tidak menimbulkan lagi masalah seperti tahun lalu,” Wahab menandaskan.

  • Bagikan