Mengecer Sejak Tahun 2000, Toko Minol Dekat Sekolah Ini Berizin OSS Tahun 2018

  • Whatsapp

Toko AV yang terletak di Jalan Gunung Batu Putih, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar merupakan toko pengecer ragam minuman beralkohol (minol).

Toko yang berdekatan dengan SMU Kristen Makassar dan berada di tempat umum dan pemukiman itu telah beraktivitas mengecer sejak tahun 2000, namun baru mengantongi izin lokasi rencana perdagangan besar minuman beralkohol dari lembaga pengelola dan penyelenggara OSS pada tahun 2018 tepatnya izin lokasi terbit 4 Oktober 2018.

“2018 itu sudah perpanjangan barangkali. Tapi cobaki tanya Pak Idam (orang perdagangan Provinsi Sulsel), saya juga tidak terlalu banyak tahu. Saya tugas di perdagangan mulai tahun 2015,” ucap Kepala Seksi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar (Disperindag Makassar), Abdul Hamid via telepon, Rabu 28 Juli 2021.

Ia mengatakan, sejak pemerintah menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), pelaku usaha mudah mendapatkan izin.

“Sekarang izin gampang sekali keluar pake itu OSS. Di rumahnya saja itu mengupload keluarmi izinnya,” kata Hamid.

Ia memastikan Disperindag Makassar tidak pernah memberikan rekomendasi yang kemungkinan bisa saja menjadi syarat dalam pengurusan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Kewenangan yang diberikan kepada Disperindag Makassar, kata Hamid, hanya berkaitan dengan perizinan tempat usaha perdagangan minol untuk diminum di tempat diantaranya Bar, Kafe dan Restoran.

“Itu yang banyak menjamur di lapangan, itu dapat izinnya itu namanya SKP-A (Surat Keterangan Pengecer). Itu diurus Kementerian,” ucap Hamid.

Saat ditanya apa betul sama sekali kewenangan Disperindag Makassar tidak ada dalam kegiatan yang berkaitan dengan usaha perdagangan minol meski usaha tersebut berlokasi di wilayah Kota Makassar, Hamid mengaku tetap ada. Hanya itu saja kewenangan yang dimaksud hanya sebatas pengawasan. Untuk pencabutan izin, kata dia, Disperindag Makassar tak punya kewenangan.

“Dalam hal pengawasan kita sudah lakukan. Kita sudah sering tegur bahkan melapor ke kementerian terkait dugaan pelanggaran kegiatan Toko AV tersebut. Tapi tidak digubris,” ungkap Hamid.

Disperindag Makassar, kata dia, sebenarnya memprotes dengan mudahnya pelaku usaha mendapatkan izin usaha perdagangan minol. Karena menurutnya, ada banyak syarat yang harus diperhatikan. Utamanya terkait lokasi usaha yang tidak boleh berdekatan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan, rumah sakit dan area pemukiman.

Hal itu, kata Hamid, telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Belum lagi kata dia, juga diatur tegas dalam Perda Kota Makassar dan Perwali Kota Makassar tentang pengendalian dan peredaran minol.

“Faktanya begitu, izin mereka dapat dengan semudah itu. Saya juga protes sebenarnya makanya saya bingung kenapa mereka dapat izin tanpa ada pertimbangan dari dinas kota,” tutur Hamid.

Saat ditanya apakah Toko AV telah memiliki izin terhitung sejak beraktivitas di tahun 2000 hingga tahun 2017 di mana sebelumnya Toko AV diketahui nanti mendapatkan izin di tahun 2018 melalui sistem OSS, Hamid tidak dapat menjawabnya.

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma

Terpisah, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi Sulawesi Selatan (PUKAT Sulsel) Farid Mamma mengatakan, jika betul Toko AV yang berdekatan dengan SMU Kristen Makassar itu nanti berizin sejak tahun 2018 melalui pendaftaran sistem OSS, maka yang menjadi pertanyaan apakah Toko AV mengantongi izin usaha terhitung sejak tahun 2000 hingga 2017.

“Sistem OSS kan nanti mulai dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan pada ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang kemudian menjadi rujukan dibuatnya Permendag Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan,” ujar Farid.

Sebelum sistem OSS berlaku, lanjut Farid, kewenangan perizinan usaha perdagangan minol, setahu dia masih di bawah kewenangan dinas kota.

“Apakah terhitung sejak mengecer ragam minol di tahun 2000 hingga 2017, Toko AV ini mengantongi izin?. Saya pastikan tidak jika merujuk pada aturan Perda Makassar tentang peredaran minol. Di mana usaha perdagangan minol tak boleh dekat dari sarana sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit. Meski faktanya Toko AV bebas-bebas saja beraktivitas sejak itu dan sama sekali tak ada sanksi yang diberikan,” terang Farid.

Tak hanya itu, adik mantan Waka Bareskrim Polri Irjen Pol. Syahrul Mamma itu juga menyayangkan sistem OSS yang dikelola oleh lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang begitu mudahnya memberikan izin usaha perdagangan minol tanpa melihat objek lokasi usaha penjualan minol yang diajukan oleh Toko AV yang dengan terang-terangan melanggar ketentuan aturan perundang-undangan. Baik yang diatur dalam Perpres, Permendag, Permenkeu, Perda Kota Makassar hingga Perwali Kota Makassar.

“Harusnya ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Yang paling tahu kondisi daerah kan pemdanya sendiri, jadi pemerintah pusat harus mendengarkan pemdanya agar jangan sampai aturan ini malah merugikan ekonomi daerah. Dan saya katakan jelas telah merugikan perekonomian daerah,” ungkap Farid.

Ia berharap menyikapi masalah Toko AV yang sudah berlarut-larut ini, Pemkot Makassar melalui Disperindag Kota Makassar segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Makassar untuk mengambil sikap. Minimal menyurati Kementerian Perdagangan agar segera mengevaluasi atau mencabut izin yang dikeluarkan kepada Toko AV melalui sistem OSS sebelumnya.

“Pelanggaran Toko AV ini sudah terang-terangan. Selain menyalahi lingkup kegiatan izinnya di mana ia memiliki izin sebagai sub distributor tapi kenyataannya mengecer per botolan di lapangan, juga lokasinya yang berdekatan sarana pendidikan, pemukiman serta di tempat umum yang dilalui ragam pengguna jalan,” jelas Farid.

“Dampak pengaruh minol ini sangat berbahaya bagi generasi muda kita. Apalagi di sana dekat sekolah dan saat menjual minol, pembeli tidak diperiksa identitasnya. Apakah sudah cukup umur atau bagaimana. Itu kan diatur dalam ketentuan aturan terkait perdagangan minol,” Farid menambahkan.

Ketentuan Larangan Penjualan Minol Dekat dari Tiga Sarana

Diketahui, ketentuan larangan penjualan minol diatur baik dalam Perwali Kota Makassar, Perda Kota Makassar, Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Pada Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, di mana aktivitas usaha berjualan minol tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Kemudian dalam Perwali Makassar Nomor 17/2019 Pasal 13 ayat 1 poin b. Di mana penjualan minuman beralkohol kembali lagi ditegaskan tidak diperbolehkan berada dekat dari tiga tempat masing-masing yang berkaitan dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit.

Lalu dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), juga telah dijelaskan dalam BAB II bagian kesatu mengenai persyaratan mendapatkan NPPBKC.

Di mana pada Pasal 9 diterangkan bahwa lokasi, bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat menimbun barang kena cukai oleh importir atau penyalur harus memenuhi ketentuan diantaranya poin b, tidak berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri atau kawasan perdagangan dan kemudian lanjut pada poin c dijelaskan bahwa saat pengajuan permohonan NPPBKC, dalam hal lokasi, bangunan atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai tempat usaha importir atau tempat usaha penyalur minuman mengandung etil alkohol, memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit

Pemeriksaan lokasi dalam Permenkeu tersebut sifatnya wajib dilakukan oleh petugas Bea Cukai sebelum meloloskan permohonan izin NPPBKC. Hal itu tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tepatnya pada BAB II bagian kedua menyangkut pemeriksaan lokasi.

Dimana pada BAB II bagian kedua mengenai pemeriksaan lokasi tepatnya Pasal 15 angka 2 dijelaskan bahwa pejabat bea cukai yang ditugaskan oleh Kepala Bea Cukai bertugas melaksanakan pemeriksaan lokasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Selanjutnya dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tepatnya Pasal 28, juga sangat jelas ditegaskan mengenai pelarangan memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Terakhir dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 7 ayat 2 turut kembali ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. (Thamrin/Eka).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *