Doa Aktivis agar Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi RS Batua Segera Terwujud

  • Whatsapp

Hingga saat ini, Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RS. Batua, Makassar.

Meski sebelumnya, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri menyatakan tidak lama lagi pihaknya akan segera mengumumkan penetapan tersangka dalam kegiatan pembangunan yang menggerogoti kas daerah Kota Makassar puluhan miliar di tahun anggaran 2018 itu.

“Tidak lama lagi. Doakan secepatnya,” kata Widony melalui pesan WhatsApp, Kamis 8 Juli 2021.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Kajian Advokasi (PUKAT) Sulsel Farid Mamma mengaku tidak bisa lagi banyak berkata-kata. Semuanya kata dia, kembali lagi pada komitmen penyidik jika memang ada niat menuntaskan perkara tersebut.

“Yah mari kita doakan saja semoga mendekat ini sudah ada penetapan tersangka. Perkara ini cukup terang telah menghabiskan anggaran daerah namun pekerjaan tidak selesai malah parah. Saya kira semua orang bisa menilai sendiri. Jadi sangat mustahil jika kasus ini sulit dituntaskan,” kata Farid via telepon, Rabu (28/7/2021).

Ia memastikan dalam kegiatan pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar yang dikerjakan oleh PT. Sulthana Nugraha itu telah terjadi perbuatan korupsi dan menimbulkan kerugian negara yang besar. Malah penilaian Farid, kerugiannya bisa dikategori total lost lantaran hasil pekerjaannya tak bisa dimanfaatkan.

“Jadi cukup aneh ketika kasus ini dibiarkan berlarut-larut dengan alasan inilah itulah dan apalah. Perkaranya cukup jelas kok,” terang adik mantan Waka Bareskrim Polri, Irjen Pol Purn. Syahrul Mamma itu.

Ia juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyupervisi penanganan kasus dugaan korupsi yang cukup berlarut-larut ini. Tujuannya, kata Farid, agar ada kepastian hukum.

Dari hasil temuan penyidik terhadap pekerjaan pembangunan RS. Batua Makassar ini, seingat Farid, pernah dibeberkan dan diwartakan oleh sejumlah media. Di mana ditemukan banyak kejanggalan dalam pekerjaan fisik pembangunan rumah sakit yang beralamat tepat di Jalan Poros Abdullah Daeng Sirua, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar itu.

Selain kejanggalan mengenai konstruksinya, dinding lantai basemen gedung rumah sakit itu juga terlalu tipis sehingga terasa ada getaran. Kemudian dari peninjauan lapangan juga ditemukan tiang penyangga gedung banyak yang bengkok. Tangga juga ditemukan tidak sesuai dengan perencanaan. Di mana saat menaiki tangga tersebut, kepala terbentur.

“Jadi semua sudah cukup jelas. Tinggal meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat. Mulai dari Pengguna Anggaran (PA), PPK, PPTK, rekanan hingga konsultan pengawasnya. Yah termasuk mendalami juga kemungkinan adanya bagi-bagi fee dalam proses awal tender proyeknya. Kami yakin banyak tersangka dalam kasus ini, tinggal komitmen dan kesungguhan penyidik saja dalam hal itu,” ungkap Farid.

Sebelumnya, Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) juga mendesak penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel mendalami peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RS. Batua Makassar.

Ketua Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) Mastan mengatakan bahwa kedua peranan tersebut patut dimintai tanggung jawab dalam mangkraknya pengerjaan pembangunan rumah sakit bernilai puluhan miliar tersebut.

“Apalagi juga ada temuan penyidik di lapangan yang menyatakan adanya dugaan kegagalan konstruksi. Jadi kedua peranan diatas tentu paling bertanggung jawab,” kata Mastan.

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA sebagai pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

“Sekarang kita lihat hasil pengerjaan, apakah sudah sesuai dengan kontrak perjanjian atau tidak. Kalau melihat ada temuan dugaan kegagalan konstruksi hingga berujung pembangunan mangkrak berarti jelas pertanggung jawaban ada sama PPK yang dinilai lalai menjalankan kewenangannnya,” jelas Mastan.

Kegiatan yang berlandaskan pada kontrak perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak perjanjian, dan melaporkan serta menyerahkan hasil pekerjaan.

“Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pekerjaan yang ada,” terang Mastan.

Berhasil dan tidaknya proses pengerjaan pembangunan rumah sakit yang dimaksud, kata Mastan, tergantung pada PPK.

Tugas pokok PPK, lanjut dia, berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara atau pengelolaan keuangan, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya.

“Kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPK akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya,” ungkap Mastan.

Melihat kewenangan yang melekat pada PPK hubungannya dengan pekerjaan pembangunan RS Batua Makassar yang dikabarkan mangkrak dan ditemukan dugaan kegagalan konstruksinya, maka kata Mastan, sangat jelas pertanggung jawaban melekat pada PPKnya.

“Jadi selain rekanan yang diduga tak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak kerja, juga tak luput pertanggung jawaban PPK yang dinilai lalai dalam melaksanakan kewenangannya sehingga akibat perbuatan keduanya jelas telah merugikan negara dan perekonomian negara serta keduanya harus bertanggung jawab,” Mastan menandaskan.

Diketahui pembangunan proyek pembangunan RS Batua Makassar Tipe C tersebut dikerjakan oleh perusahaan rekanan bernama PT Sultana Nugraha dengan menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 tepatnya senilai Rp49 miliar. Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam hal ini bertindak selaku pengelola pagu anggaran puluhan miliar tersebut. (Eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *