Toleransi Kasus Anging Mamiri, PUKAT Minta Kadis DTRB Dievaluasi

  • Whatsapp

Lembaga Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel meminta Wali Kota Makassar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar yang tak berani tegas terhadap bangunan liar Anging Mammiri.

“Ada apa Kadis tidak tegas padahal jelas jelas bangunannya liar alias tidak kantongi IMB. Harusnya dibongkar bukan hanya sekedar pasang stiker penyegelan,” kata Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma via telepon, Sabtu (12/6/2021).

Ia menyayangkan sikap DTRB yang tidak tegas dalam menjalankan tupoksinya secara maksimal dan profesional.

“Ngapain hanya pasang stiker sedangkan itu di sana jelas-jelas tidak akan pernah bisa memenuhi syarat diberikan IMB karena masuk dalam sempadan laut. Harusnya bongkar sudah itu bangunan karena liar,” terang Farid.

Pemasangan stiker penyegelan terhadap bangunan liar Anging Mamiri, kata Farid, dapat dinilai sebagai upaya mentoleransi pelanggaran aturan yang ada.

“Sebenarnya sikap DTRB ini sudah termasuk pembiaran alias lalai dalam menjalankan tupoksinya. Seharusnya kan tidak ada bangunan liar kalau mereka betul-betul jalankan fungsi pengawasan dengan baik terkait itu,” ungkap Farid.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Makassar turut meminta ketegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak usaha pariwisata Anging Mamiri.

  Ketika Intruksi Presiden Sejalan Dengan Program Makassar Recover

Di mana bangunan usaha pariwisata Anging Mamiri tersebut diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Rahmat Taqwa Quraisy mengatakan, persoalan Kafe Anging Mammiri yang berdiri di kawasan wisata pantai Tanjung Merdeka Anging Mammiri itu sudah dibahas sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Makassar dengan pihak pengelola Anging Mamiri dan dan para dinas terkait.

Hasil RDP, lanjut Rahmat Taqwa, kemudian menemukan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha wisata Anging Mamiri memang telah menyalahi aturan. Selain seluruh bangunan usahanya tak mengantongi IMB, usaha Beach Stone yang juga masih bagian dari usaha wisata Anging Mamiri, juga tak memiliki perikatan perjanjian kerja sama mengenai pemanfaatan lahannya.

“Kami meminta Pemkot tegas dalam menjalankan aturan yang ada. Kami akan koordinasi ke teman-teman Satpol dan Dinas Tata Ruang, apalagi ini sudah melalui RDP. Tentunya kami menyayangkan apa yang dilakukan pihak hotel,” ucap Rahmat Taqwa, Rabu 9 Juni 2021.

Terpisah, salah seorang pemegang saham Anging Mammiri Beach Cafe dan hotel, Andi Djamaluddin alias Om Betel mengaku bahwa bangunan gedung yang berada dalam kawasan usaha wisata Anging Mamiri yang ditempatinya tersebut, memang tak memiliki IMB. Meski sebelumnya, pihaknya pernah mengajukan permohonan IMB untuk membangun awal di atas lahan kawasan wisata yang dimaksud.

  Tekan Penyebaran Covid-19, Infolahtadan XII/Tpr Lakukan Penyemprotan

“Memang izin IMBnya tidak ada, kami sudah pernah bermohon sewaktu membangun, tetapi tidak diterbitkan oleh Pemkot dengan alasan lokasi berada dalam zona sempadan pantai (laut),” kata Betel via telepon.

Ia berharap masalah yang dialami pihaknya tidak dibesar-besarkan. Tapi, kata dia, pihaknya butuh pembinaan dari pihak terkait dalam hal ini Pemkot Makassar.

“Tapi kalau ingin bongkar bangunan kami juga silahkan. Tapi jangan tebang pilih, bongkar itu juga semua bangunan yang berada dalam zona sempadan pantai seperti yang ada di depan Benteng Fort Rotterdam misalnya dan seterusnya. Perlu diketahui, usaha Anging Mamiri ini juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja, jadi itu juga tolong dipertimbangkan baik-baik,” ungkap Betel.

“Jangan hanya gedung kami yang disegel atau mau dibongkar, ini kriminalisasi namanya, segel juga gedung yang lain, saya tantang Pemkot berani tidak?,” lanjut Betel.

Sebelumnya bangunan usaha wisata Anging Mammiri yang berlokasi tak jauh dari bibir Pantai Tanjung Merdeka diduga dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga bangunannya disegel oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar.

  Polda dan Kejati Sulsel Selidiki Penyebab Banjir Bandang di Masamba Luwu Utara

Kepala Bidang Penindakan DTRB Kota Makassar Karyadi Karsa mengatakan, bangunan yang beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate itu hingga kini belum mengantongi Dokumen IMB lantaran tata letak bangunan dianggap bermasalah.

“Kemarin waktu membangun kami sudah larang untuk tidak melanjutkan, karena bangunan itu tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan IMBnya. Itu karena lokasi bangunannya berada dekat dengan pantai, makanya kami kemarin pasang papan penyegelan di sana,” kata Karyadi Karsa saat dikonfirmasi, Selasa 8 Juni 2021.

Hal yang sama juga diungkapkan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar. Kepala Dinas DPM- PTSP Kota Makassar Andi Bukti Djufrie melalui Kepala Bidang non Teknis Faisal Burhanuddin menegaskan jika pihaknya belum pernah mengeluarkan izin apapun terkait Kafe Anging Mamiri.

“Sampai saat ini kami belum pernah mengeluarkan izin apapun. Pernah mereka ajukan permohonan tetapi kami tidak berani terbitkan karena bangunannya dianggap bermasalah,” terang Faisal. (Thamrin/Eka)