PUKAT Dukung Humas DPRD Makassar Perangi Monopoli Anggaran

  • Whatsapp
Doc. Humas DPRD Makassar

Aroma monopoli anggaran publikasi oleh salah satu perusahaan media mainstream di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar perlahan terkuak.

Kasubag Humas DPRD Makassar, Taufiq Nadsir mengatakan mendekat ini pihaknya berniat menghentikan seluruh kontrak kerjasama publikasi dengan media, baik online maupun cetak. Hal itu kata dia, dikarenakan ada sebuah media mainstream yang terkesan ingin menguasai atau memonopoli anggaran yang ada.

“Kami dari awal berupaya untuk adil dan merata. Tapi karena ada media mainstream yang tidak ingin mengakomodir media online lainnya, makanya kami berniat hentikan seluruh anggaran publikasi media di Humas DPRD Makassar. Kami tidak ingin ada media terkesan ingin menguasai atau monopoli anggaran di DPRD,” kata Taufiq via pesan singkat WhatsApp, Selasa (4/5/2021).

  Sampah Kulit Kelapa Menumpuk di Pasar Daya Baru Makassar

Ia menjelaskan selama ini ada sebuah perusahaan media mainstream yang memiliki media cetak juga memiliki media online dan kedua medianya tersebut menjalin kerjasama publikasi dengan Sekretariat DPRD Makassar.

“Ini kan sama saja lipat ganda kerjasamanya. Media cetaknya sudah dapat porsi, tapi tetap masih mau juga mendorong media onlinenya masuk. Sehingga tidak menghidupkan media online lainnya yang hidup mandiri. Dasar inilah insya Allah dalam waktu dekat kami akan menghentikan penggunaan anggaran media di kehumasan DPRD Makassar,” terang Taufik.

Tak hanya itu, demi menjaga pengelolaan anggaran publikasi media di lingkup Sekretariat DPRD Makassar berjalan sehat dan transparan serta tidak ada lagi kesan upaya monopoli anggaran oleh salah satu media mainstream, maka Humas DPRD Makassar juga berencana akan menggandeng Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

  Kasus D'Fashion Melebar, Disperindag Turunkan Tim Cek IUP

“Kita akan serius dengan ini. Tak boleh ada celah bagi upaya monopoli anggaran publikasi di Humas DPRD Makassar. Insya Allah kita akan gandeng KPPU mengawasi hal ini,” Taufik menandaskan.

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma

Terpisah, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulsel Farid Mamma mengaku mengapresiasi sikap tegas Humas DPRD Makassar yang ingin memerangi adanya upaya monopoli anggaran publikasi media yang dikelolanya.

“Saya kira upaya Humas DPRD Makassar harus didukung penuh oleh semua pihak dan ini harus menjadi contoh oleh SKPD-SKPD lainnya,” kata Farid.

Menurutnya, monopoli anggaran merupakan salah satu kegiatan yang melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

  Dewan Minta Pemkot Tindak Tegas Usaha Wisata Anging Mamiri

“Nah dalam pasal 17 ayat 1 tentang monopoli disebutkan jika pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” terang Farid. (Thamrin/Eka)

Pos terkait