Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

News · 15 Apr 2021 00:20 WITA

Soal PJU, PLN Rayon Takalar Tunggu Surat Bupati


 Soal PJU, PLN Rayon Takalar Tunggu Surat Bupati Perbesar

Hampir sebulan, Kabupaten Takalar gelap gulita akibat pemutusan penerangan jalan umum (pju) non meter yang dilakukan oleh PLN Rayon Kabupaten Takalar.

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Takalar menggelar rapat kerja bersama PLN dan Pemda di Ruang Komisi II DPRD Takalar Rabu (14/4/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, H Muchtar Maluddin dan dihadiri tiga orang anggota Komisi yakni Andi Noor Zaelan, Ahmad Jais dan Syahril Nassa.

Sementara pihak Pemda Takalar yang hadir diwakili oleh Sekda Kabupaten Takalar, M. Arsyad Taba, Bagian Umum Hijrah, Kabag Hukum, Agussalaim DM, dan Sekretaris Inspektorat, Haedar serta sejumlah staf.

Demikian juga dengan pihak PLN Takalar diwakili Supervisor, Roland Siregar dan beberapa staf.

Rapat kerja bersama yang berlangsung sejak pukul 10.00 wita itu berjalan alot dikarenakan Ketua Fraksi Takalar Hebat, Andi Noor Zaelan meminta PLN Rayon Takalar agar transparan dalam perhitungan pemakaian daya. Mengingat, kata Noer, sejak tahun 2018 hingga saat ini tiap bulan besarannya tetap yakni senilai Rp545 juta.

Baca Juga :  DPRD Takalar Beri Deadline Sepekan Revisi SBU

Alasan pihak PLN, nilai Rp545 juta itu berlaku sejak tahun 2018 dan perhitungannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat rayon Takalar kemudian dikoreksi di tingkat wilayah.

“Yang kami minta adalah bagaimana cara menghitung sehingga muncul angka Rp545 juta itu,” ucap Noor.

Roland mengaku tak bisa menjawab dengan alasan lupa membawa laptop. Atas alasan Roland itu, Muchtar Maluddin memberi kesempatan kepada PLN agar mengambil laptop dan rapat pun diskorsing hingga pukul 14.00 wita.

Sebelum rapat ditutup, Sekda Takalar M Arsyad Taba mengatakan Pemda Takalar pada dasarnya siap membayar apalagi ada jaminan dari DPRD. Namun kata dia, harus ada rinciannya sebagaimana yang disampaikan Ketua Fraksi Takalar Hebat Andi Noor Zaelan.

Tepat pukul 14.00 wita, skorsing dicabut dan rapat pun dimulai dengan mendengar penjelasan Roland Siregar.

Baca Juga :  Beda Angka Antara PLN dan DPRD Takalar

Menurut Ronald, nilai Rp545 juta itu disebabkan karena penggunaan daya tertinggi dalam klasifikasi kemudian dikali dua, misalnya lampu 101 Watt, klasifikasi 250 Watt kemudian dikali dua.

Andi Noor Zaelan yang akrab disapa Andi Ellang itu mengatakan perhitungan seperti itu sangat jelas merugikan masyarakat.

“Karena PLN pendekatannya lebih banyak asumsi, seakan-akan masyarakat akan “mencuri” karena bila balon 101 Watt rusak akan diganti dengan 250 Watt, kemudian dikali dua lagi,” jelas Noor.

Ia mengatakan soal klasifikasi tertinggi secara pribadi ia cukup memahami. Akan tetapi menurut dia, jika itu kemudian dikali dua, dari mana asal angka tersebut.

Roland Siregar yang mewakili pihak PLN lalu mengungkapkan bahwa perhitungan yang digunakan berlaku nasional sesuai Edaran Direksi PT. PLN Nomor: 025.E/012/DIR/2002.

Noor lalu menilai Surat Edaran Direksi PLN tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga dia berharap Pimpinan DPRD agar meminta penjelasan ke PLN pusat mengenai edaran yang dimaksud. Apalagi hal itu sudah lama berlangsung yakni kurang lebih 19 tahun.

Baca Juga :  Kisruh Perkelahian Orang-Orang Terhormat di Negeri Petarung

Sebelum rapat ditutup, PLN meminta agar surat Bupati tegas soal waktu pembayaran dan kapan surat dikirim.

Arsyad Taba, yang diberi kesempatan untuk menjawab mengatakan suratnya sudah selesai, cuma saja surat tersebut belum ditandatangani Bupati.

“Dan soal tanggal dan bulan berapa akan dibayar saya tidak bisa pastikan, akan tetapi pasti dibayar karena ada jaminan DPRD apalagi saat ini hadir Ketua DPRD Takalar,” terang Arsyad.

Sebagai pembicara terakhir, Ketua DPRD Takalar Muh Darwis Sijaya menyampaikan bahwa PLN jangan ragu soal pembayaran karena pasti akan dibayar. Kemudian, karena ini bulan suci maka sangat penting soal penerangan jalan agar masyarakat tetap tenang menjalani ibadah puasa.

“Dan mengenai surat edaran yang tidak memenuhi rasa keadilan, pasti akan dipertanyakan dalam waktu dekat ini,” Darwis menandaskan. (Said)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

Baca Lainnya

Sepak Bola Berduka, Kapolda Sulteng Gelar Salat Ghoib

3 Oktober 2022 - 17:27 WITA

Damkar Suplay Tabung Apar di 15 Kecamatan

1 Oktober 2022 - 18:03 WITA

Kerjasama PU, Perumda Pasar Renovasi Pasar Terong

30 September 2022 - 16:10 WITA

Marak Kebakaran, Pemkot Makassar Hadirkan Damtor di Kelurahan

28 September 2022 - 19:26 WITA

Menteri Yasonna Menyapa Pelajar Makassar

28 September 2022 - 17:21 WITA

Dishub Fokuskan 15 Titik Rawan Macet di Makassar

26 September 2022 - 17:02 WITA

Trending di News
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com