Tanggapan Akademisi Soal Polemik Revisi UU ITE

  • Whatsapp

Akhir-akhir ini polemik tentang revisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan.

Tak hanya dikalangan pemerintah, aktifis hingga publik, seorang akademisi di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar pun ikut angkat bicara soal rencana revisi UU ITE itu.

Lewat sebuah rekaman video Arqam Azikin mencoba menjelaskan tentang beberapa pasal yang kemudian kerap dijadikan perdebatan hingga saat ini.

Pasal-pasal tersebut memuat tentang pemutusan akses, ancaman pidana, ancaman kekerasan, ancaman bagi aktifis, wartawan dan ancaman refresif warga yang mengkritik pemerintah hingga aparat.

Arqam Azikin menilai perdebatan tentang UU ITE sepekan terakhir ini agak rumit. Namun yang menarik disini adalah stateman Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

 

“Penekanan presiden waktu itu cukup menarik itu, karena memberikan sinyal secara politik bahwa presiden sudah memberikan gambaran tentang revisi undang-undang ITE yang memang didalamnya kalau merugikan publik itu harus direvisi,”kata Arqam Azikin.

  Wali Kota Tinjau Gudang Perlengkapan Makassar Recover

Lucunya kata Arqam Azikin menteri Komunikasi dan informasi hingga saat ini belum memberikan komentar apapun. Hanya mengutus juru bicara (jubir) kominfo untuk bicara dimedia televisi.

“Yang lucu menteri komunikasi dan informasi sampai saat ini belum memberikan komentar, bahkan mengutus juru bicaranya untuk bicara di CNN dua malam yang lalu saya nonton itu kemudian memberikan kalimat membuka opsi, itu kata membuka opsi seolah olah dia masih keberatan untuk melakukan revisi,”Arqam menerangkan.

Padahal lanjut Arqam anggota DPR RI telah memberikan sinyal yang kuat untuk segera merevisi UU ITE pada prolegnas tahun ini.

Selain itu Arqam juga menyayangkan sikap Staf Ahli Menkominfo yang seolah-olah memojokkan seorang aktifis dengan pernyataan revisi tidak diperlukan.

  Bantuan Kapolri untuk Korban Banjir Bandang Luwu Utara

Terlebih lagi saat ia mengatakan anda harus belajar dulu, menurutnya perkataan itu sangat tidak pantas dilontarkan oleh pejabat publik.

“Pak henri mengatakan bahwa anda harus belajar dulu,, wah itu kalimat yang tidak pantas sebagai staff ahli menteri dan menurut saya pak menterinya tidak komen tidak memberikan arahan kepada publik padahal jabatannya adalah menteri informasi dan komunikasi justru tidak komunikatif,”terang Arqam.

Menanggapi itu Arqam berharap Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan kembali jabatan Menkominfo, apakah layak dipertahankan atau tidak. Sebab banyak peristiwa komunikasi publik yang tidak diapresiasi dan tidak diresponsif olehnya.

Justru Arqam Azikin mengapresiasi sikap Kapolri yang langsung merespon instruksi presiden dengan memberikan dua arahan kepada seluruh jajaran institusi Polri di indonesia yang pertama, jangan sampai menggunakan pasal itu untuk menkriminalisasi.

  Tangkal Paham Radikal, Polisi Santri Di Maros Safari Hingga Desa Pelosok

Dan yang kedua maslah masalah yang sifatnya perlu didamaikan dalam konteks perdebatan warga yang tidak terlalu substansial itu didamaikan sesama warga negara, itu responsif.

Kendati Arqam berharap menteri Komunikasi dan Informasi dapat segera menyatakan sikap apakah mendukung langkah pemerintah dalam merevisi kembali UU ITE tersebut atau tidak.

“Yang kita tunggu apa stateman menkominfo kalau tidak bapak presiden sebaiknya mempertimbangkan ulang posisi jabatan menkominfo tampaknya perlu juga di evaluasi atau direvisi,”Arqam menandaskan. (Thamrin)

Pos terkait