Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

Hukum & Kriminal · 9 Feb 2021 17:14 WITA

Hakim Tinjau Lokasi Perusakan Ruko di Jalan Buru Makassar


 Hakim Tinjau Lokasi Perusakan Ruko di Jalan Buru Makassar Perbesar

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Basuki Wiyono meninjau langsung lokasi dugaan perusakan ruko yang berada di Jalan Buru, Kelurahan Melayu, Kota Makassar, Selasa (9/2/2021).

Dalam perkara pidana dugaan perusakan ruko tersebut diketahui mendudukkan Edy Wardus, pemborong pekerjaan sebagai terdakwa.

“Jadi tadi itu pemeriksaan setempat atau sidang yang dilakukan di tempat objek perkara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Saputra yang ditemui di lokasi.

Setibanya di lokasi objek perkara, Majelis Hakim langsung melihat kondisi bangunan lama dari bagian depan. Dimana bangunan lama milik korban, Irawati Lauw tampak ditindih oleh bangunan baru yang dikerjakan oleh terdakwa selaku pemborong pekerjaan.

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga melihat langsung keretakan tembok di sebuah ruangan yang berada di tengah lantai satu hingga posisi pembatas tembok bangunan milik korban di bagian belakang. Yang mana sudah berubah bentuk atau tampak bekas dibongkar.

Selanjutnya, kata Ridwan, kerusakan pada plafon bangunan di lantai dua bangunan milik korban juga tak luput dari pemeriksaan Majelis Hakim. Dimana menurut korban, plafon rumahnya rusak dan membuat air merembes ke lantai ketika musim penghujang datang. Tak hanya itu, air rembesan dari plafon yang diduga rusak akibat pembetelan pekerjaan bangunan baru oleh terdakwa juga mengakibatkan kabel listrik menjadi korslet.

“Semuanya sudah dilihat langsung oleh Majelis Hakim,” terang Ridwan.

Tak berhenti di situ, Majelis Hakim kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap titip kerusakan bangunan milik korban yang berada di lantai tiga atau bagian atap bangunan milik korban. Dimana menurut korban, bagian atap bangunannya sebagian rusak akibat terkena bahan material pembangunan baru yang dikerjakan oleh terdakwa.

“Kita sampai memanjat ke atas atap rumah korban dan melihat langsung titik kerusakan,” jelas Ridwan.

Usai meninjau titik kerusakan yang ada di lokasi bangunan ruko milik korban, Majelis Hakim bersama para pihak kemudian meninjau lokasi bangunan baru yang dikerjakan oleh terdakwa yang berlokasi tepat di samping bangunan ruko milik korban.

Baca Juga :  Ormas di Makassar Akui Punya Bukti Terkait Dugaan Pelanggaran Holywings

“Pemeriksaan setempat ini penting menjadi acuan pertimbangan Majelis Hakim nantinya dalam memutuskan perkara ini,” Ridwan menandaskan.

Sebelumnya, dalam sidang perkara pidana perusakan ruko tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli konstruksi bangunan dan gempa dari Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Junus Mara.

Dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, Junus menjelaskan jika pembangunan baru ruko yang dikerjakan oleh terdakwa dikategorikan sebagai gagal konstruksi.

Selain mendirikan bangunan yang kedudukannya menindih bangunan ruko milik orang lain dalam hal ini korbannya, juga berdampak menimbulkan kerusakan parah terhadap sebagian bangunan milik korban yang dimaksud.

“Bangunan lama itu otomatis akan memikul beban akibat ditindih oleh bangunan baru. Itu jelas merupakan kegagalan konstruksi. Terlebih lagi, bagian dinding bangunan lama sebelumnya juga dibetel sehingga menimbulkan pori-pori pada dinding dan ketika lama-kelamaan terkena rembesan air maka menimbulkan karbonasi atau perubahan semen menjadi kapur. Dengan begitu kekuatan dinding atau tembok bangunan akan berkurang dan lama kelamaan dapat roboh,” terang Junus dalam persidangan sebelumnya.

Penjelasan saksi ahli konstruksi tersebut sempat mendapatkan tanggapan dari Kuasa Hukum korban, Jermias Rarsina. Menurutnya, dalam kasus pengrusakan ruko milik kliennya di Jalan Buru, terdapat tiga perbuatan yang dilakukan oleh buruh/pekerja bangunan atas perintah dari Edy wardus selaku pemborong yang sekarang ini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar.

Ketiga perbuatan tersebut, urai Jermias, antara lain membetel rumah yang menimbulkan kerusakan, membangun rumah di lantai 3 bagian atas dan menindih rumah milik korban, Irawati Lauw sehingga berakibat fatal yakni ruko mengalami kerusakan berupa gagal konstruksi yang sifatnya parmanen.

Kemudian, lanjut Jermias, pada saat melakukan kegiatan membangun, terjadi perusakan rumah milik korban yang disebabkan karena jatuhnya bahan material ke atap rumah korban dan mengalami kerusakan.

Baca Juga :  Penggiat Anti Korupsi Kembali Desak Kejati Periksa 3 Orang Dekat Jentang

“Kesemuanya perbuatan terdakwa bersama para pekerja/buruh bangunan telah ditegur berkali-kali oleh korban, namun mereka tidak gubris dan tetap bekerja membangun rumah milik Jemis Kontaria yang berakibat merusak bangunan milik Irawaty Lauw sebagai korban,” terang Jermias.

Melihat penjelasan ahli kontruksi bangunan UKI Paulus Makassar, Junus Mata pada sidang Rabu, 3 Januari 2021 tadi, yang mana telah menerangkan secara keahliannya dalam kasus pengrusakan ruko di Jalan Buru yang ditelitinya setelah sebelumnya telah meninjau lokasi bersama pihak kepolisian Polda Sulsel maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi pengrusakan ruko milik korban dalam arti telah terjadi gagal konstruksi secara parmanen.

Hal itu disebabkan karena sewaktu membangun rumah milik Jemis Kontaria telah terjadi penindihan pada rumah milik korban Irawaty Lauw tepatnya di bagian lantai 3.

Akibat yang terjadi dari cara membangun seperti itu adalah perusakan rumah berupa tembok menjadi retak dan rumah korban Irawaty Lauw memikul beban rumah dari Jemis kontaria yang secara ilmu konstruksi berdampak pada gagal konstruksi secara parmanen rumah dari korban Irawaty Lauw.

“Keterangan ahli tersebut menunjukan secara hukum bahwa perusakan ruko milik Irawati Lauw, unsur perbuatan pidananya telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa selaku pemborong yang memerintahkan para buruh/pekerja bangunan untuk membangunkan rumah milik Jemis Kontaria menindih rumah milik korban,” ucap Jermias.

Secara hukum dengan adanya keterangan ahli konstruksi saja, lanjut Jermias, sudah cukup membuat terang delik perusakan yang terjadi atas kasus perusakan ruko milik Irawaty Lauw yang berlokasi di Jalan Buru.

Kasus ini secara ajaran delneming (penyertaan), kata Jermias, sudah terpenuhi unsur tanggung jawab pidananya kepada terdakwa selaku pemborong oleh karena sudah terjadi kontak fisik antara terdakwa (Edy Wardus) dengan pihak korban Irawaty Lauw.

Baca Juga :  Terdakwa Dugaan Korupsi Anak Perusahaan Pelindo IV Bantah Kesaksian Manajer dan Staf Keuangan

Dimana perbuatan merusak rumah yang mereka lakukan telah ditegur berkali-kali, namun mereka tetap bekerja dan tidak mengindahkan larangan dari korban selaku orang yang berhak/pemilik rumah yang dirusak.

“Perbuatan terdakwa Edy Wardus tidak bisa menghindari tanggung jawab pidana, sekali pun dia beralasan menjalankan pekerjaan. Secara hukum, sekali pun menjalankan pekerjaan untuk membangun tetapi prinsip hukumnya adalah jangan merusak rumah orang lain (in cassu korban). Karena itu berarti telah menimbulkan perbuatan melawan hukum pidana (Weder Recht Telijkheid) dan dapat dipidana,” Jermias menjelaskan.

Diketahui, perkara pidana dugaan perusakan ruko milik Irawati Lauw itu awalnya ditangani Kepolisian Sektor Wajo dengan menetapkan beberapa orang buruh yang dipekerjakan oleh Almarhum Jemis Kontaria menjadi tersangka.

Jemis pun mencoba membela para buruhnya dengan melakukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Hakim tunggal, Cenning Budiana, yang memimpin sidang praperadilan kala itu menerima upaya praperadilan yang diajukan oleh para buruh.

Perkara itu pun akhirnya berhenti (SP3). Namun kasus ini kembali dilaporkan ke Polda Sulsel dan akhirnya ditetapkanlah Jemis Kontaria selaku pemberi pekerjaan dan Edi Wardus Philander selaku pemborong pekerjaan sebagai tersangka.

Keduanya pun juga sempat mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Makassar. Namun sidang praperadilan yang dipimpin Hakim tunggal Basuki Wiyono menolak gugatan dan menyatakan status keduanya sebagai tersangka dinyatakan sah secara hukum dan memerintahkan agar penyidikannya segera dilanjutkan.

Namun belakangan berkas perkara tak kunjung rampung alias 5 tahun bolak-balik antara JPU dan penyidik Polda Sulsel. Korban pun sempat menyurat ke Komisi Kejaksaan hingga Komisi Perpolisian agar perkaranya bisa mendapat atensi dan akhirnya memasuki tahun keempat barulah dinyatakan rampung dan saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar. (Tamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 15 kali

Baca Lainnya

Gakkum Sulawesi Tetapkan Direktur PT BMN Sebagai Tersangka

28 September 2022 - 19:17 WITA

Tahanan Lapas Klas II Maros Kabur, Akademisi Nilai Itu Kelalaian dan Kalapas Harus Dicopot

24 September 2022 - 16:04 WITA

Tahanan Rutan Klas 1 Makassar Kabur, Aktivis Minta Kepala Rutan Dicopot

24 September 2022 - 08:50 WITA

Tahanan Rutan Kelas I Makassar Kabur, Kok Bisa?

24 September 2022 - 01:39 WITA

Buruh Terdakwa Tunggal Korupsi Program Kotaku, Dijerat Pasal 3 dan Divonis 3 Tahun Penjara

23 September 2022 - 10:48 WITA

Dituntut 3,5 Tahun, Ini Pembelaan PH Terdakwa Dugaan Korupsi Program Kotaku

20 September 2022 - 22:22 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com