Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

Hukum & Kriminal · 26 Jan 2021 19:29 WITA

LPSK Siap Kawal Nyanyian Kasmin Mengungkap Dugaan Keterlibatan Sekprov di Kasus Dugaan Mark Up Bansos Covid-19


 LPSK Siap Kawal Nyanyian Kasmin Mengungkap Dugaan Keterlibatan Sekprov di Kasus Dugaan Mark Up Bansos Covid-19 Perbesar

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersedia mengawal nyanyian Kasmin, Mantan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kasmin dalam membongkar kasus dugaan mark-up anggaran bantuan sosial (bansos) COVID-19 di Sulsel.

Dimana salah satu nyanyian Kasmin yang cukup menghebohkan publik yakni mengungkap adanya dugaan keterlibatan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani dalam dugaan mark up anggaran bansos COVID-19 di Dinsos Sulsel.

“Kami siap mendampingi jika Kasmin ingin menjadi justice collaborator dalam mengungkap perkara yang dimaksud,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu via telepon, Selasa (26/1/2021).

Ia berharap Kasmin bisa segera melaporkan apa yang diketahuinya tersebut diantaranya adanya dugaan keterlibatan Sekprov Sulsel dalam kegiatan dugaan mark up anggaran bansos COVID-19 itu ke aparat penegak hukum salah satunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami berharap apa yang sudah disampaikan bukan hanya dalam konteks administratif tapi juga ditindaklanjuti dalam proses pidana dan melaporkan hal itu ke APH (Aparat Penegak Hukum) misalnya KPK. Nah LPSK tentunya siap mendampinginya hingga ke peradilan,” tutur Edwin.

Baca Juga :  Anak Buah Abraham: In Absentia Bukti Kejati Sulsel Tak Berdaya Tangkap Jentang

Ia mengatakan kasus dugaan korupsi pada umumnya tidak hanya melibatkan satu orang pelaku saja, melainkan lebih dari satu. Sehingga ia kembali menyarankan agar kasus yang belakangan cukup menghebohkan Sulsel tersebut, bisa segera ditindaklanjuti ke proses pidana. Nyanyian Kasmin, kata dia, harus segera diproses ke ranah pidana karena berkaitan dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan banyak pihak. Bisa dari oknum pemerintahan maupun pihak swasta.

“Pengungkapan kasus yang dimaksud bisa lebih mudah jika yang bersangkutan bersedia menjadi Juctice Collaborator. Kami pun menyambut baik hal itu agar kasus tersebut bisa terungkap secara terang benderang dan semua pihak sangat mendukung itu,” terang Edwin.

Sebelumnya, Kasmin dikabarkan membeberkan dugaan keterlibatan Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani dalam dugaan mark-up anggaran bansos COVID-19 di Dinsos Sulsel.

Baca Juga :  KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan NA di Sejumlah Proyek

Ia mengungkapkan bahwa salah seorang anak buah Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani dititipkan sejumlah uang dari PT Rifat Sejahtera yang merupakan perusahaan rekanan yang melakukan pengadaan paket bansos COVID-19 tersebut.

“Saya baru tahu ketika saya ditelpon temannya Pak Albar, namanya Pak Sandi. Saya diminta datang ke Hotel Grand Asia lantai 7, katanya ada uang titipan Albar Rp170 juta. Kalau mau tahu kenapa dana dititip ke Albar, ya tanya ke PT Rifat Sejahtera. Pak Albar itu kan anggotanya sekprov,” ungkap Kasmin sebelumnya yang dikutip sejumlah media.

Kasmin pun mengaku, jika saat itu dirinya menolak mengambil uang titipan Rp170 juta tersebut, dengan alasan ia tak mengetahui bahwa Sandi adalah rekanan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Bulukumba.

“Ketika saya tolak itu uang, saya dipanggil Sekprov. Saya sudah ingatkan dan sampaikan itu kemarin waktu sidang MGR kepada beliau (Sekprov),” Kasmin menerangkan.

Baca Juga :  Kajati Firdaus Janji Evaluasi Seluruh Penanganan Kasus Korupsi Termasuk Kejar Jentang

Kasus ini terungkap saat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Provinsi Sulsel selama dua hari terakhir terus menggelar sidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagai tindak lanjut adanya masalah terhadap anggaran bansos COVID-19 untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yang dikelola oleh Dinsos Sulsel.

Kasmin pun saat itu turut menjadi saksi dalam sidang yang digelar oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Provinsi Sulsel, tepatnya Kamis 21 Januari 2021 sebelum akhirnya ia diputuskan untuk dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) karena dituding menerima uang dari PT. Rifat Sejahtera meski ia sendiri menyangkalnya dan mengaku sama sekali tak menerima uang dari rekanan pengadaan paket bansos COVID-19 tersebut. Kasmin dituding melanggar pasal dugaan tindak pidana gratifikasi. (Tamrin/Eka)

Artikel ini telah dibaca 40 kali

Baca Lainnya

Gakkum Sulawesi Tetapkan Direktur PT BMN Sebagai Tersangka

28 September 2022 - 19:17 WITA

Tahanan Lapas Klas II Maros Kabur, Akademisi Nilai Itu Kelalaian dan Kalapas Harus Dicopot

24 September 2022 - 16:04 WITA

Tahanan Rutan Klas 1 Makassar Kabur, Aktivis Minta Kepala Rutan Dicopot

24 September 2022 - 08:50 WITA

Tahanan Rutan Kelas I Makassar Kabur, Kok Bisa?

24 September 2022 - 01:39 WITA

Buruh Terdakwa Tunggal Korupsi Program Kotaku, Dijerat Pasal 3 dan Divonis 3 Tahun Penjara

23 September 2022 - 10:48 WITA

Dituntut 3,5 Tahun, Ini Pembelaan PH Terdakwa Dugaan Korupsi Program Kotaku

20 September 2022 - 22:22 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com