Aktivis Soroti Lambannya Penetapan Tersangka Dugaan Mark Up Paket Sembako Covid-19 di Makassar

  • Whatsapp

Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar menyesalkan sikap penyidik Polda Sulsel yang hingga saat ini belum juga berani mengumumkan identitas tersangka dalam kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 untuk warga Kota Makassar.

Kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 tersebut diketahui telah lama ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Bacaan Lainnya

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR mengatakan hukum perkara yang telah naik ke tahap penyidikan, seharusnya sudah ada tersangkanya dan segera diekspose ke publik.

“Mengapa hanya disebut dikantongi?. Kita tidak inginkan jangan sampai nama-nama tersangka ini hanya dijadikan penyidik yang ujung ujungnya nanti tersangka ini menjadi sapi perahan atau ATM berjalan. Misal tadinya 5 tersangka tiba-tiba turun menjadi 3 orang saja,” kata Djusman saat ditemui di sebuah warkop yang terletak di bilangan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Minggu (10/1/2021).

Untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 Kota Makassar tersebut, kata dia, penyidik tak perlu menunggu setelah terbitnya hasil audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel.

Audit perhitungan kerugian negara, lanjut dia, itu disebut sebagai audit investigatif. Tujuannya bukan untuk baru mencari-cari ada tidaknya unsur kerugian negara dalam kegiatan yang sedang diselidiki oleh penegak hukum. Tapi, kata Djusman, audit investigatif berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 itu bertujuan untuk menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dalam kegiatan yang telah diselidiki tersebut.

“Untuk menetapkan tersangka cukup berdasarkan pada KUHAP yakni ditemukan ada perbuatan pidana dan didukung oleh bukti permulaan yang cukup atau minimal ada dua alat bukti,” terang Djusman.

Tak hanya itu, ia juga berharap penyidik Polda Sulsel terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 Kota Makassar kepada peran lain di luar dari peranan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KPA dalam hal ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar, kata Djusman, tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum secara massif tanpa ada dukungan dari pihak lain utamanya dari atasannya sendiri.

“Kita sangat berharap penyidik mengembangkan ke sana agar semua yang terlibat dalam kasus ini bisa diseret pertanggungjawabannya. Kadis itu hanya KPA dan tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang demikian tanpa dukungan atasan. Kegiatannya ini sangat massif loh,” jelas Djusman.

Terganjal Audit 

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan pihaknya telah mengantongi calon tersangka dalam kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 Kota Makassar tersebut.

Penetapan tersangka, kata dia, akan dilakukan setelah pihaknya menerima hasil audit dari BPKP Sulsel.

“Kita tinggal tunggu hasil audit BPKP. Tersangka sudah ada. Tinggal ditetapkan aja dan langsung kita tahan,” ucap Widoni.

Terpisah, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Arman Sahri Harahap mengatakan pihaknya hingga saat ini belum melakukan audit terkait kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 Kota Makassar yang tengah ditangani oleh Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel tersebut.

“Surat dari Polda Sulsel baru kami terima tanggal 5 Januari 2021 kemarin. Sesuai SOP kami, rencana minggu depan kami akan undang penyidik untuk ekspose sebelum diputuskan bisa tidak kami penuhi permintaan audit tersebut. Jadi audit itu tergantung hasil ekspose penyidik nanti,” terang Arman.

Diketahui dalam penyidikan kasus dugaan mark up paket sembako covid-19 di Kota Makassar, penyidik telah memeriksa sekitar 70 orang saksi. Seorang saksi yang diperiksa diantaranya Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir. (Anca/Eka)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *