Aktivis Dukung Polda Tetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan RS Batua Awal Tahun 2021

  • Whatsapp

Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI) mendukung Polda Sulsel segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RS. Batua Makassar di bulan Januari 2021 ini.

“Kita tentu sangat berharap diawal tahun ini Polda segera umumkan tersangka kasus RS. Batua Makassar itu,” kata Ketua Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI), Mastan via telepon, Jumat (1/1/2020).

Bacaan Lainnya

Sebagai lembaga yang turut concern dalam hal pemberantasan korupsi, APAK RI siap mengawal penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan RS. Batua Makassar tersebut hingga berakhir di persidangan Pengadilan Tipikor.

“APAK RI dengan segenap kemampuan insya Allah akan mengawal semua kasus korupsi yang berjalan mandek hingga memiliki kepastian hukum. Satu diantaranya kasus RS. Batua Makassar ini,” tegas Mastan.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lacak juga turut mendesak penyidik mendalami peran penerima fee dalam proyek pembangunan RS. Batua Makassar tersebut.

“Kita harap penyidik tipikor mengembangkan ke situ. Jelas ada peran penerima fee sehingga pekerjaan proyek bernilai puluhan miliar tersebut tidak selesai karena anggarannya terpangkas,” kata Ketua Bidang Investigasi LSM Lacak, Ahmadi Alwi.

Ia juga meminta kepada penyidik tidak mengulur-ulur waktu dalam menetapkan tersangka dan menyeret semua yang terlibat sesuai peran masing-masing dalam kasus tersebut.

“Kasus ini sudah sangat jelas tak hanya didukung oleh audit Inspektorat, tapi sebelumnya juga ada audit awal dari BPK. Sehingga tidak butuh lama menetapkan tersangka,” tegas Ahmadi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel sebelumnya dikabarkan terus memaksimalkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangungan Rumah Sakit (RS) Batua Makassar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan saat ini pihaknya sementara menunggu finalisasi audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Belum ada keterangan hasilnya total lost,” kata Widoni kepada Liputan6.com via telepon, Rabu 28 Oktober 2020.

Meski demikian, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar tersebut, pihaknya telah memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dan mengetahui perjalanan proyek pembangunan Rumah Sakit yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp25,5 miliar itu. Termasuk didalamnya menelusuri adanya dugaan penerima fee dalam kegiatan yang diduga merugikan negara tersebut.

“Semua pihak yang diduga terlibat dan mengetahui perkara dugaan tipikor ini sudah dilakukan pemeriksaan dan statusnya saat ini masih sebagai saksi,” jelas Widoni.

Ia berjanji penetapan tersangka secepatnya akan dilakukan setelah pihaknya telah menerima audit finalisasi perhitungan kerugian negara dari BPK.

“Karena delik pidana dalam UU Tipikor adalah voltooid dan sempurna,” terang Widoni.

Sementara Kasubdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto sebelumnya juga mengatakan sejauh ini pihaknya masih mendalami keterangan saksi-saksi sekaligus berkoordinasi dengan ahli bangunan.

“Tahapannya sudah penyidikan. Tim ahli bangunan juga sedang diturunkan,” kata Rosyid via telepon, Kamis 3 September 2020 lalu.

Ia juga tak menampik jika dalam kasus ini belum ada penetapan tersangka meski pihaknya telah mengantongi hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengerjaan pembangunan RS. Batua Makassar tersebut. Dimana kata Rosyid, dari perhitungan BPK saat ini ditemukan kerugian negara senilai Rp7 miliar.

“Temuan BPK senilai Rp7 miliar itu sebagai tambahan referensi nanti untuk menghitung total kerugian keuangan negara,” jelas Rosyid.

Kerugian negara, lanjut dia, kemungkinan bisa bertambah setelah audit fisik oleh ahli bangunan sudah keluar.

“Ada kemungkinan jumlah kerugian negara hampir Rp29 miliar yang digunakan dalam pembangunan itu dianggapnya kerugian negara,” terang Rosyid.

Diketahui dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan RS Tipe C Batua Makassar itu, selain memeriksa sejumlah saksi terkait, tim penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel juga dikabarkan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menghitung nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah menghabiskan anggaran puluhan miliar itu.

Dari hasil penyidikan, tim penyidik juga telah menemukan adanya indikasi korupsi dilihat dari kegagalan konstruksi sehingga pengerjaan pembangunan RS Batua Makassar itu terbengkalai hingga saat ini.

Adapun pengerjaan proyek pembangunan RS Batua Makassar Tipe C tersebut, diketahui dikerjakan oleh perusahaan rekanan, PT Sultana Nugraha dengan menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 tepatnya senilai Rp25,5 miliar. Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam hal ini bertindak selaku pengelola pagu anggaran puluhan miliar tersebut. (Eka)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *