Tutup Kafe Dekat Sekolah yang Jualan Miras, Kasat Pol PP Ajak SKPD Leading Sector Satukan Barisan

  • Whatsapp

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar mengajak sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam leading sector permasalahan perizinan usaha Tempat Hiburan Malam (THM) untuk turun bersama dalam menindaki para pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) yang melanggar aturan. Seperti yang dilakukan oleh Barcode dan Publiq Dine and Wine.

Dimana kedua THM yang hanya mengantongi izin usaha kafe dan resto tersebut dikabarkan menambah aktivitas penjualan miras meski secara aturan telah melanggar yakni selain jenis usahanya yang tak dibolehkan menjual miras, juga letaknya yang sangat dekat dengan sarana pendidikan alias sekolah, tempat peribadatan dan rumah sakit.

Bacaan Lainnya

“Leading sectornya siapa?. Kan ada PTSP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini harusnya turun jika ingin serius menyelesaikan masalah. Satpol PP pada dasarnya hanya memback up,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Iman Hud via telepon, Senin 30 November 2020.

Ia menyayangkan sejak awal para SKPD yang menjadi leading sector dalam kepentingan perizinan usaha THM tersebut tidak pernah melibatkan Satpol PP minimal menembuskan surat ke Satpol PP terkait usaha-usaha yang tidak berizin. Nanti setelah usaha yang dimaksud ketahuan bermasalah, baru melimpahkannya semata tanggung jawab ke Satpol PP untuk ditindak.

“Sekarang semua serba Satpol. Kalau bahannya sebagai penegak Perda dan Perwali itu hanya ada di Satpol, sudah berhenti saja semua jadi Kepala Dinas,” ucap Iman.

Menurutnya, jika betul ingin sungguh-sungguh menegakkan aturan, sebaiknya SKPD yang menjadi leading sector permasalahan membentuk tim lalu turun ke lapangan bersama-sama. Satpol PP dalam hal ini tentunya juga siap turun bersama.

“Janganmi ajari saya karena saya 6 tahun kerja sebagai Satpol. Suka dan duka namanya penegak hukum sudah semua saya hadapi,” ungkap Iman.

Ia mengatakan khusus persoalan Barcode maupun Publiq merupakan hal yang sangat kecil. Bukannya sombong, tapi ia ingin Satpol PP bertindak dengan cara terukur dan terarah dan kesannya tidak ingin berat sebelah terhadap semua pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Jadi kalau Disperindag mau langsung turun bersama kami untuk menindaklanjuti Barcode dan Publiq, ayo kita sama-sama turun karena saya tidak punya kepentingan sama sekali di dalam,” jelas Iman

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, Muh. Yasir mengatakan pihaknya sebagai salah satu leading sector dalam hal ini telah melayangkan surat rekomendasi kepada Satpol PP yang intinya memberitahukan bahwa ada pengusaha yang tidak memiliki izin usaha menjual minuman alkohol dan minta untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku.

“Satpol PP kan sebagai penegak Perda dan memiliki Penyidik PNS (PPNS) yang berwenang mengambil Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kami tidak ada PPNS, adanya itu di Satpol PP,” kata Yasir via telepon.

Ia menganggap kemungkinan tindak lanjut surat rekomendasi Disperindag Kota Makassar terhadap Barcode dan Publiq Dine and Wine yang diteruskan ke Satpol PP belum dilaksanakan karena pertimbangan situasi saat ini yang mana sedang menghadapi masalah covid-19 juga berada di musim pilkada.

“Mungkin ini yang menjadi hambatan. Kemungkinan setelah pilkada kita akan turun bersama-sama,” tutur Yasir.

Meski demikian ia menegaskan pihaknya siap turun mendampingi Satpol PP dalam hal menindaklanjuti surat rekemondasi yang telah diberikan sebelumnya baik ditujukan untuk Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa maupun Publiq Dine and Wine yang berlokasi di Jalan Arif Rate.

“Kalau seperti itu permintaan dari Satpol PP, tentunya kami akan dampingi apalagi ini kan domain sudah ada di sana,” Yasir menandaskan.

Sekedar diketahui, sejumlah kafe yang berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit di Kota Makassar dan bebas berjualan miras diantaranya ada Kafe Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa Kecamatan Ujung Pandang dan Kafe Publiq Dine and Wine yang terletak di Jalan Arif Rate Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

“Baik Barcode maupun Publiq, Disperindag Makassar tak pernah berikan rekomendasi izin penjualan miras karena terbentur oleh aturan yang ada. Selain jenis usahanya kategori terlarang untuk berjualan miras, juga lokasinya yang sangat dekat dengan sarana pendidikan,” singkat Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Erwin A. Azis sebelumnya.

Ketentuan larangan penjualan miras diketahui telah diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Tak hanya Perpres yang tegas terhadap pengendalian peredaran miras, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. (Eka/Ahmadi)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *