Menanti Ketegasan Pemkot Segera Tutup Kafe Dekat Sekolah yang Bebas Jualan Miras

  • Whatsapp

Hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar belum juga menindaklanjuti surat rekomendasi penindakan terhadap pelaku usaha pariwisata yang melanggar aturan yang telah diajukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar.

Pelaku usaha pariwisata yang melanggar Perda Kota Makassar tersebut yakni pemilik Kafe Barcode dan Publiq Dine and Wine. Keduanya telah berjualan miras meski tak mengantongi izin penjualan miras dari Disperindag Kota Makassar karena lokasinya yang sangat dekat dari sarana pendidikan, rumah sakit dan tempat peribadatan.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Pengkajian dan Pelanggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Makassar, Erwin A. Azis mengatakan bahwa Kafe Publiq Dine and Wine terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini tak lagi memiliki izin untuk berjualan miras karena terbentur pada ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Salah satu ketentuan yang diatur yakni lokasi penjualan miras tak boleh berdekatan dengan sekolah, tempat peribadatan dan rumah sakit.

“Nah Publiq ini dekat dengan sekolah dan rumah sakit,” ucap Erwin via telepon, Rabu 25 November 2020.

Atas perbuatan Publiq tersebut, Disperindag pun telah mengeluarkan rekomendasi kepada Satpol PP Makassar pada awal tahun 2020 agar usaha Kafe Publiq segera ditindaki karena telah melanggar aturan yang ada.

“Rekomendasi sudah kami serahkan ke Satpol PP. Soal sanksinya silahkan bertanya ke Satpol PP karena mereka yang punya kewenangan akan hal itu,” tutur Erwin.

Ia berjanji akan tegas terhadap Kafe Publiq nantinya jika tetap mengabaikan aturan yang ada, dalam hal ini tetap menjual miras secara ilegal.

Disperindag Kota Makassar akan mengajukan pembekuan izin usaha Kafe Publiq ke Dinas Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar sebagaimana diatur dalam Perwali Nomor 27 tahun 2017.

“Dulu tahun 2017 setelah tim terpadu datangi tempatnya, dia berjanji tidak akan jual miras lagi. Namun di belakang hari dia menjual juga. Sehingga dengan pelanggaran itu, makanya Disperindag keluarkan rekomendasi penindakan ke Satpol PP,” jelas Erwin.

Demikian juga terhadap usaha pariwisata Kafe Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Disperindag Kota Makassar juga telah mengeluarkan rekomendasi ke Satpol PP Makassar agar segera ditindaki karena melanggar aturan yang sama seperti Kafe Publiq yang berlokasi di Jalan Arif Rate, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

“Surat rekomendasinya sudah kita serahkan ke Satpol PP Makassar. Pelanggarannya yakni melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol,” ucap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, M. Yasir.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Makassar, Abdul Hamid menambahkan jika pihaknya belum pernah menerbitkan izin kepada Kafe Barcode baik sebagai tempat penjualan miras atau izin menjual miras.

“Sampai detik ini kita tidak pernah terbitkan izin penjualan miras untuk Kafe Barcode karena terbentur oleh ketentuan syarat yang berlaku. Dimana tempat usaha penjualan miras tak boleh berada dekat dari sarana pendidikan, peribadatan dan rumah sakit. Ini kan Kafe Barcode letaknya malah langsung berhadapan sekolah,” kata Hamid.

Akibat tindakan manajemen Kafe Barcode yang dianggap melanggar aturan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut, Disperindag Kota Makassar telah melayangkan surat rekomendasi penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Barcode ke Satpol PP Makassar pekan lalu.

Aktivitas penjualan miras oleh Kafe Barcode yang tak mengantongi izin tersebut pun telah dikuatkan oleh pernyataan Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Kota Makassar.

Ketua AUHM Kota Makassar, Zulkarnai Ali Naru mengatakan Kafe Barcode tidak mengantongi izin penjualan miras sejak tahun 2016.

“Dulu sempat ada izin. Tapi sejak 2016 sudah tidak diperpanjang lagi kita tidak tahu apa alasannya,” kata Zulkarnain via telepon, Sabtu 21 November 2020.

Kafe Barcode, kata dia, hanya mendapatkan rekomendasi sebagai tempat usaha pariwisata dari Dinas Pariwisata bukan sebagai tempat usaha yang bisa berjualan miras.

“Kalau rekomendasi dari Dinas Pariwisata itu sudah ada. Kalau jual miras tidak ada. Itu domain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),” jelas Zulkarnain.

Ia juga tak menampik jika dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2014 sebelumnya dan Perpres diterangkan yang dapat berjualan miras hanya tiga tempat usaha. Yakni Bar, Hotel dan Restoran.

“Jadi sampai sekarang izinnya tak terbit. Mentah semuanya,” akui Zulkarnain.

Turut Mendapat Kecaman dari Organisasi Pemuda NU Sulsel

Pemuda Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar duduk bersama Ulama dalam menuntaskan permasalahan kafe yang bebas berjualan miras meski lokasinya sangat dekat dengan lingkup sekolahan.

“Ini penting agar tidak menimbulkan permasalahan negatif bagi generasi muda dan masyarakat,” kata Bunyamin, Ketua Pemuda NU Sulsel via telepon, Selasa 24 November 2020.

Keberadaan Kafe Barcode yang tepatnya berada di Jalan Amanaggapa, Kecamatan Ujung Pandang dan Kafe Publiq yang berada di Jalan Arif Rate, Kecamatan Ujung Pandang tersebut hingga saat ini menjadi sorotan publik. Pasalnya kedua kafe yang berdekatan dengan sarana pendidikan itu, bebas berjualan miras meski diduga tak memiliki izin penjualan miras dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar.

“Dalam aturan yang berlaku sangat jelas bahwa penjualan miras tak boleh dekat dari tempat peribadatan, sarana pendidikan dan rumah sakit,” terang Bunyamin.

Ia berharap permasalahan Kafe Barcode maupun Kafe Publiq bisa segera dituntaskan secepatnya. Jika tidak, lanjut dia, hal itu akan menjadi preseden buruk yang imbasnya tentu kepada kader generasi penerus bangsa.

Segala persyaratan terkait penjualan miras, kata Bunyamin, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar. Sehingga sudah sepatutnya pemilik Kafe Barcode maupun Kafe Publiq mengikuti aturan yang ada tersebut. Bukan justru mengabaikannya.

“Solusi masalah Kafe Barcode dan Kafe Publiq ini harusnya pemerintah dan ulama duduk bersama. Ini bisa berimbas negatif pada generasi muda lantaran pengaruh miras,” ucap Bunyamin.

Pemerintah Kota Makassar, kata dia, harus bertindak tegas terkait aktivitas penjualan miras oleh Kafe Barcode maupun Kafe Publiq yang tak hanya efeknya menimpa generasi muda, tetapi juga mengancam ketentraman masyarakat luas dalam hal ini warga Kota Makassar.

Dewan Pun Dibuat Geram

Doc. Humas DPRD Makassar

Sejumlah Legislator Kota Makassar turut geram mendengar kabar penjualan bebas miras oleh sejumlah kafe dan resto yang berlokasi dekat dari tempat peribadatan, sarana pendidikan dan rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar mengatakan sudah ada regulasi yang mengatur soal itu sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar seharusnya menjalankan aturan yang sudah ada tersebut.

“Kita minta sikap tegas Pemkot Makassar untuk segera tutup usaha penjualan miras ilegal tersebut,” tegas Nunung, Kamis 26 November 2020.

Ia berjanji mendekat ini akan meminta Komisi A DPRD Makassar untuk menjadwalkan agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah dinas terkait membahas masalah kafe dekat sekolah di Makassar yang terkesan dibiarkan bebas berjualan miras.

“Kita ingin mendengar apa alasan Satpol dan dinas terkait soal itu sehingga mereka terkesan tidak bersikap tegas atau terkesan pembiaran,” ucap Nunung.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Aswar ST dalam menanggapi permasalahan penjualan miras dengan bebas oleh sejumlah kafe yang berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat ibadah maupun rumah sakit di Kota Makassar tersebut. Ia dengan tegas meminta hal tersebut harus segera diusut tuntas

“Tidak boleh Kota Makassar jadi kota miras. Wali Kota juga mestinya tegas jangan lembek memerintahkan anggotanya untuk menutup kafe-kafe atau tempat usaha yang menjual miras di Kota makassar yang terang-terangan telah melanggar Perda Kota Makassar. Utamanya yang lokasinya berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah/lembaga pendidikan dan rumah sakit,” jelas Aswar.

Ia mengatakan aturan yang ada hingga saat ini sudah sangat jelas dan tidak perlu direvesi lagi. Jika kedepannya ada yang mencoba menafsirkan lain Perda yang telah ada, menurutnya, itu patut dicurigai mereka diduga telah bermain mata atau kongkalikong dengan para pengusaha kafe penjual miras.

“Kalau mau jual miras silahkan buka bar atau diskotik itu kan jelas aturannya. Jangan di kafe, jelas itu merusak tumbuh kembang anak dan remaja yang memiliki kebiasaan nongkrong di kafe. Karena keseringan lihat miras terpajang di kafe, maka ada dorongan anak dan remaja itu untuk mencobanya,” Aswar menandaskan.

Sekedar diketahui, sejumlah kafe yang melanggar aturan dalam hal ini berlokasi dekat dengan sarana pendidikan, tempat peribadatan dan rumah sakit di Kota Makassar tampak bebas berjualan miras. Diantaranya ada Kafe Barcode yang terletak di Jalan Amanagappa Kecamatan Ujung Pandang dan Kafe Publiq Dine and Wine yang terletak di Jalan Arif Rate Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

“Baik Barcode maupun Publiq, Disperindag Makassar tak pernah berikan rekomendasi izin penjualan miras karena terbentur oleh aturan yang ada yakni lokasinya sangat dekat dengan sarana pendidikan,” singkat Kepala Seksi Pengkajian Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Erwin A. Azis.

Dalam Perda Makassar Nomor 5 tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata maupun pada Perda Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dijelaskan poin-poin ketentuan larangan. Dimana aktivitas usaha berjualan miras tak boleh dekat dari lingkup sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit.

Tak hanya Perda Kota Makassar yang menjelaskan tentang ketentuan larangan bagi pelaku usaha yang hendak berjualan miras, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tepatnya Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan a, b, dan c hanya dapat dijual pada Hotel, Bar dan Restoran yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Kemudian berlanjut pada Pasal 7 ayat 2 dalam Perpres tersebut ditegaskan bahwa penjualan dan/ atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Tak hanya Perpres yang tegas terhadap pengendalian peredaran miras, dalam aturan Permendagri Nomor 20/M_DAG/PER/4/2014
tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tepatnya pada Pasal 14 ayat 1 juga disebutkan bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Lalu diperkuat lagi dengan Pasal 28 dalam Permendagri tersebut. Dimana dijelaskan bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. (Eka/Ahmadi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *