Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Peristiwa · 22 Sep 2020 21:44 WITA

Akademisi Menilai Pengelola Kanre Rong Bisa Dijerat Pidana


 Akademisi Menilai Pengelola Kanre Rong Bisa Dijerat Pidana Perbesar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Jermias Rarsina mengatakan tindakan pengelola Kawasan Kanre Rong bisa dijerat pidana jika betul ia berperan sebagai pihak yang mencari orang yang ingin menyewa lapak (pihak ketiga) milik pihak pertama dalam hal ini pengguna pertama lapak.

Sejauh mana tanggungjawab pengelola, lanjut Jermias, itu sudah terlihat dari perannya. Misalkan saja, kata dia, di sini ada pihak pertama yang berhak menempati kemudian pihak pertama mengalihkan kepada pihak ketiga yang lain. Namun pihak ketiga lain yang dimaksud menjadi pesanan dari pihak pengelola.

“Ada transaksi didalamnya kemudian ia menerima. Nah disitulah unsur melawan hukumnya,” kata Jermias kepada Kedai-Berita.com.

Ia mengatakan, sebagai pengelola secara administrasi tentunya melekat kewenangan. Namun dalam pengelolaan lapak yang ada di Kawasan Kanre Rong memiliki dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). Dimana dikatakan tidak boleh ada melakukan pembayaran atau penyewaan lapak.

“Artinya, lapak-lapak yang ditempati oleh Pedagang Kaki Lima (PK 5) yang mendapatkan relokasi di Kanre Rong itu harus diberikan secara gratis. Kalau misalnya si pengelola menerima biaya penyewaan, maka itu sudah terjadi pungutan liar (pungli),” terang Jermias.

Untuk mengorek lebih jauh terkait adanya tindak pidana didalamnya, maka aparat penegak hukum perlu menggali modusnya.

“Yah kita tahu bahwa tindak pidana itu adalah hal yang sengaja dilakukan. Sehingga yang inilah menjadi modus sehingga ini perlu digali sampai ke sana,” tutur Jermias.

Dalam hal ini, kata dia, pengelola bisa dikatakan telah melakukan pungli apabila yang bersangkutan menjadi perantara terjadinya transaksi sewa-menyewa lapak di Kawasan Kanre Rong tanpa mempertemukan kedua belah pihak dalam hal ini pemilik hak pertama lapak dengan penyewa.

Sebagai pengelola Kanre Rong, kata Jermias, maka sisi fungsi yang paling dimiliki adalah tujuan pengelolaannya. Apakah tujuan pengelolaannya terhadap lapak-lapak yang ada di Kanre Rong harus berbasis dengan kompensasi pembayaran?. Kalau tidak demikian, berarti itu tidak boleh.

“Nah dasarnya apa?. Ternyata ada Perda yang melarang untuk mengadakan kegiatan untuk melakukan pembayaran atau menyewakan lapak yang ada di Kanre Rong dengan satu alasan itu adalah kompensasi dari pada masyarakat atau warga Kota Makassar yang mengalami relokasi dari beberapa tempat yang ada,” terang Jermias.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Dana Bantuan Koperasi LPDB-UMKM Menanti Audit BPKP

Ia menilai fungsi pengawasan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal ini, menurut Jermias, tidak berjalan secara maksimal.

“Karena logika sederhananya adalah ketika pimpinan atau atasan yang mengetahui ada orang yang menerima transaksi dan berhubungan dengan fungsi-fungsi administrasi yang berada dalam kewenangannya, maka ia tidak melakukan pengawasan,” ujar Jermias.

Selain itu, dalam hal ini, Dewan juga seharusnya menyadari fungsinya ketika mendapati kabar adanya pungli di Kawasan Kanre Rong yang belakangan ramai menjadi pembahasan.

“Bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan dalam hal ini sewa-menyewa dari lapak Kanre Rong. Kenapa dia tidak menjalankan fungsi kewenangan dia secara administrasi untuk dia melihat bahwasanya ada pungli yang terjadi apalagi disebut ada nominal yang lumayan besar terkait dengan pungli itu. Jika ia membiarkan hal ini terjadi, ada apa jangan-jangan ada keterlibatan antara mereka,” Jermias menandaskan.

Terpisah, Kasubdit 3 Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Rosyid Hartanto mengatakan pihaknya sudah memonitor masalah yang ada di Kanre Rong Makassar.

“Kita sudah memantau itu tapi kita harap pedagang atau teman-teman LSM segera membuat lapor biar segera kita tindaklanjuti segera. Itu dasar kita juga nantinya,” singkat Rosyid.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makassar Evi Aprialty mengatakan jumlah lapak di Kanre Rong saat ini berkisar 220 unit lapak. Karena, lanjut dia, kemarin terjadi pengalihan ke Kecamatan.

“Untuk pemungutan biaya tidak ada, karena belum ada retribusi di Kanrerong, kecuali parkir. Sesuai isi Perdanya itu gratis,” jelas Evi via telepon.

Ia mengatakan sewa-menyewa lapak, itu dilakukan oleh penguna lapak yang pertama atau orang yang namanya masuk dalam daftar waktu penyerahan lapak pertama dari 3 Kecamatan yang pedagangnya direlokasi ke Kanre Rong.

“Mereka sudah lakukan sejak tahun 2019, sebelum saya kembali ke Dinas Koperasi. Nah inilah sehingga saya lakukan penertiban,” terang Evi.

Ia sempat menanyakan kepada pengguna pertama lapak, mengapa sampai ia tidak menggunakan lapaknya.

Baca Juga :  Menanti Nasib Kasus Korupsi Peraga Imtaq Gowa di Tangan Dirreskrimsus Baru

“Alasannya mereka tidak punya biaya untuk jualan,” ucap Evi.

Mengenai jika nantinya ditemukan bahwa pengelola yang justru menyewakan lapak di Kanre Rong, Evi dengan tegas katakan itu pelanggaran dan dirinya siap melaporkan langsung hal itu ke aparat penegak hukum untuk diproses karena telah bertentangan dengan Perda yang ada.

“Jadi pengelola dalam hal ini UPTD harusnya tidak ikut campur tangan soal itu. Kecuali teruntuk pemanfaatan lapak diantaranya mengatur tentang makanan jenis apa yang hendak dijual di lapak tersebut,” Evi menandaskan.

Terpisah, Mantan Wali Kota Makassar, Ir. Moh Ramdhan Pomanto menegaskan lapak Kanre Rong di Karebosi Makassar tak pernah disewakan melainkan diberikan kepada pedagan kaki lima (PK 5) secara gratis.

“Kita hadirkan Kanre Rong ini untuk mengakomodir PK 5 yang dulunya merusak pandangan kita,” ucap, Danny Pomanto saat dihubungi, Selasa 15 September 2020.

Bahkan, kata Danny sapaan akrab dari Romdhan Pomanto itu mengatakan saat dirinya masih memimpin Kota Makassar pihaknya telah membuat Perda hingga Perwali khusus terkait usaha Kanre Rong.

“Intinya itu tidak ada disewakan itu gratis, itu (Kanre Rong) ada Perda dan Perwalinya,” terang Danny.

Pengakuan Pedagang

Terpisah, YL, seorang pedagang yang baru beberapa hari berjualan di kawasan kuliner Kanre Rong, mengaku menyewa kiosnya dengan harga Rp8 juta. YL menyebutkan bahwa dirinya menyewa kiosnya itu dari Muhammad Said selaku pengelola kawasan kuliner Kanre Rong.

“Saya tanya langsung ke pengelola bagaimana prosedur untuk menyewa kios di sini, pengelola atas nama Pak Said, dia sebutkan kios yang mengadap keluar itu Rp700 ribu dan yang menghadap kedalam itu Rp500 ribu per bulan,” kata YL saat ditemui di kawasan kuliner Kanre Rong, Selasa (15/9/2020) sore.

Tak butuh waktu lama, pihak pengelola kemudian menunjukkan salah satu lapak kepada YL. Pihak pengelola kemudian menyebutkan bahwa lapak tersebut  hanya bisa disewa per tahun.

“Awalnya dikasih Rp8,4 juta per tahun, katanya sekarang tidak ada lagi lapak yang di kontrakan perbulan. Terus ditawar Rp7 juta, tapi katanya tidak bisa karena sudah banyak orang yang mau ini tempat, tapi dealnya itu Rp8 juta,” jelas YL.

Baca Juga :  Mendukung Penuntasan Kasus Sembako Covid-19 Makassar

Setelah sepakat untuk membayar Rp8 juta ongkos sewa kios dengan luas 2×2 meter itu, YL pun langsung memberikan uang tunai tersebut kepada Muhammad Said selaku pengelola kawasan kuliner Kanre Rong. YL sempat meminta tanda bukti penyewaan lapak kepada Muhammad Said, namun saat itu Muhammad Said mengatakan bahwa akan menyerahkan buktinya pada keesokan harinya.

“Saya langsung bayar ke Pak Said. Saya kasih uang Rp8 juta langsung dan besoknya itu saya diberikan kuitansi. Yang bertanda tangan di kuitansi itu bukan Pak Said, tapi atas nama NR,” aku YL.

Belakangan terungkap, ternyata lapak yang disewa oleh YL bukanlah milik pengelola kawasan kuliner Kanre Rong, melainkan milik seorang pedangan kaki lima yang pada Januari 2019 direlokasi ke kawasan kuliner itu.

“Setelah beberapa hari berjualan saya baru tahu kalau ada pemilik pertamanya ini kios atas nama NR,” ungkap YL.

Sementara NR, pemilik pertama kios yang disewa oleh YL mengakui bahwa kios itu adalah miliknya. Pria berusia 65 tahun itu menyebutkan bahwa dirinya telah lama mencari orang yang mau menyewa kiosnya tersebut.

“Saya memang sudah lama cari orang yang mau sewa,” kata NR.

NR tiba-tiba didatangi oleh Muhammad Said dan mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak menyewa lapaknya. Saat itu, NR langsung diminta untuk menanda tangani selembar kuitansi yang dibawa oleh Muhammad Said.

“Saya tidak perhatikan, saya langsung tanda tangan saja,” ucap pria lanjut usia itu.

Ironisnya, NR hanya diberi uang sebesar Rp4,5 juta oleh Muhammad Said. Padahal nominal sewa kios itu adalah Rp8 juta.

“Saya dikasih uang dari hasil kontrak lapak saya sebesar Rp4,5 juta, yang diberikan oleh Pak Said,” akui NR.

NR bahkan tidak pernah dipertemukan dengan YL, orang yang menyewa lapaknya. NR baru mengtahui siapa yang menyewa lapaknya setaelah melihat YL berjualan di lapak yang telah ia sewa.

“Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang mau menyewa lapak saya. Nanti tau yang mana orangnya setelah ketemu di sini,” ucapnya. (Rudi/Eka)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

Baca Lainnya

Pesan Berharga Hotman Paris Untuk Bharada E

9 Agustus 2022 - 19:09 WITA

Misteri Kematian Brigadir J Temui Titik Terang

7 Agustus 2022 - 18:34 WITA

Dishub Makassar Razia ‘Pak Ogah’ yang Kerap Resahkan Warga

4 Agustus 2022 - 17:56 WITA

Kisah Pilu Emak-Emak di Gowa Berurusan dengan Terduga Rentenir

19 Juli 2022 - 15:53 WITA

PN Makassar Tunda Eksekusi Lahan Show Room Mazda di Makassar

11 Juli 2022 - 16:42 WITA

Ugal-ugalan Bawa Samurai, 5 Remaja Dicokok Patmor Polda Sulsel

5 Juli 2022 - 17:21 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com