Panas Dingin Penyelidikan Dugaan ‘Mark Up’ Paket Sembako Dinsos Makassar

  • Whatsapp

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) menilai penanganan dugaan penyelewengan dan mark up anggaran paket sembako untuk warga Makassar yang terkena dampak pandemi corona covid19 hanya panas diawal tapi selanjutnya dingin.

“Ini namanya panas-panas tahi ayam saja. Awalnya saja panas selanjutnya dingin. Kapolda harus evaluasi kinerja Dir Reskrimsus ini,” kata Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun dimintai tanggapannya, Minggu (28/6/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya kasus dugaan penyelewengan hingga mark up sembako oleh Dinsos Makassar tersebut sangat terang tinggal penyidik memeriksa acuan dasar berapa sebenarnya nilai dari sepaket sembako yang diperuntukkan ke masyarakat dengan yang telah dibagi sebelumnya.

“Karena setahu kami sepaket itu nilainya Rp600 ribu tapi yang dibagikan ke masyarakat hanya sekitar Rp100 ribuan lebih. Itu kan tinggal lihat selisih saja,” kata Kadir.

Selain itu, adanya dugaan penyelewengan juga cukup jelas. Dimana masih banyak masyarakat tidak mendapatkan paketan sembako.

“Terus Dinsos Makassar sebagai instansi tunggal yang berperan mengelola paketan sembako tersebut juga tidak pernah transparan mengenai sumber-sumber dananya. Kan banyak sumbernya mulai dari bantuan APBN, APBD, Swasta maupun masing-masing SKPD mengalihkan anggarannya ke situ. Jadi memang sangat potensi di korupsi,” terang Kadir.

Ia berharap BPK juga segera merilis hasil pemeriksaan penggunaan dana oleh Dinsos Makassar khususnya untuk peruntukan pembelanjaan paket sembako.

“Kan sudah banyak dana yang digunakan untuk itu. Kita harap BPK transparan nanti mengenai hasil auditnya,” tutur Kadir.

Ia juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan tim menyupervisi penyelidikan kasus dugaan penyelewengan hingga mark up paket sembako oleh Dinsos Makassar yang sudah lama ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Sulsel namun belum ada progres sedikit pun.

“Dugaan korupsi paket sembako merupakan kejahatan kemanusian yang harus diseriusi dan butuh aparat penegak hukum yang juga serius ingin menuntaskan kasusnya. Bukan yang kerjanya lamban,” jelas Kadir.

Tanggapan Akademisi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar, Jermias Rarsina dimintai tanggapannya mengenai adanya penyelidikan kasus paket sembako tersebut mengatakan yang pertama harus diketahui bahwa dalam rangka penanganan anggaran negara untuk kepentingan pencegahan dan penanganan covid19, maka sejak tanggal 16 maret 2020 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 19/PMK.07/2020 telah ditetapkan tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Intensif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020.

Berkenaan dengan hal itu, kata Jermias, maka pada bidang pemerintahan Kementerian Sosial hingga pada jajaran terendah dibawahnya yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/ Kota, telah diberi kewenangan atau diserahkan kewenangan kepadanya untuk menangani kegiatan bantuan sosial (bansos) dalam hal pencegahan dan penanganan covid19.

Terkhusus di Makassar sendiri, kewenangan itu telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar melalui Kepala Dinas (Kadis) dan jajarannya. Dimana mereka menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial (bansos) berupa pemberian paket sosial sembako kepada warga masyarakat yang terkena imbas dari dampak pandemi corona covid19.

“Semua kegiatan penggunaan anggaran covid19 di Indonesia telah ditetapkan pertanggungjawaban pengelolaannya ke dalam PERPU No. 1 Tahun 2020 yang berisikan tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan covid19,” kata Jermias saat dimintai tanggapannya via telepon, Senin 1 Juni 2020.

Dalam PERPU yang dimaksud, lanjut Jermias, terdapat item mengenai bantuan sosial, selain stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

“Sekarang ini, PERPU tersebut telah diterima oleh DPR RI untuk disahkan menjadi UU,” tutur Jermias.

Dalam kondisi sekarang ini, pandemi covid19 membuat pemerintah dan lembaga terkait harus mengambil kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang tidak biasa.

Artinya, kata Jermias, bahwa dengan hadirnya PERPU menjadi UU diharapkan menjadi pondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah yang luar biasa dalam penanganan pandemi covid19.

Berkenaan dengan langkah-langkah luar biasa yang ditempuh, maka penanganan anggaran bantuan sosial pada Dinas Sosial Makassar harus tidak serampangan begitu saja.

“Sekalipun hal itu untuk memulihkan kesehatan warga masyarakat, namun tidak boleh serampangan (sembrono) begitu saja dalam penyaluran pemberian bantuan sosial karena ini kaitannya dengan pengelolaan anggaran negara,” terang Jermias.

Ia mencontohkan misalnya jika ada paket sosial (sembako) yang akan dibeli, maka harus dijalankan sistem akutansi mengenai mekanisme perhitungan harga, mutu barang hingga jumlahnya harus diperhitungkan sesuai kebutuhan penyalurannya.

Hal ini, lanjut Jermias, bertujuan untuk menghindari persekongkolan jahat (kolusi) dalam memainkan harga, apakah terjadi mark up dan sebagainya.

Biasanya perbuatan persekongkolan, kata dia, selalu berhubungan dengan kolegaisme, koncoisme dan sebagainya ke arah nepotisme yang saling menguntungkan.

“Jika nantinya dugaan itu ternyata ditemukan, maka besar potensi terjadi penyalagunaan keuangan negara dalam bantuan sosial dimana pelakunya beroleh keuntungan,” terang Jermias.

Negara dalam situasi yang luar biasa paniknya, bukan berarti langkah kebijakan di Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk bantuan paket sosial tidak dibarengi dengan sistem akutansi dan managemen belanja.

Jika hal itu tidak dilakukan, tentunya telah menyalahi prinsip tata kelola keuangan negara, yaitu azas akutansi.

“Jangan menstigmanisasi bahwa karena keadaan luar biasa, maka tidak berlaku prinsip tata kelola keuangan negara dalam pemerintahan yang baik (Good Govermance). Itu tafsiran hukum yang keliru,” kata Jermias.

Selain prinsip akuntasi (perhitungan keuangan), juga masih perlu penguatan dengan prinsip-prinsip lainnya, yaitu harus transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika langkah kebijakan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dalam kebijakan penggunaan anggaran negara untuk belanja paket sosial tanpa menggunakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka berpotensi kuat dugaan terjadinya penyalagunaan jabatan atau kewenangan yang dapat menimbukan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

“Saya berharap Polisi atau Jaksa yang berkewenangan menangani kejahatan korupsi, dapat menyelidiki mengenai sistem akutansi dan manajemen perbelanjaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Makassar mengenai belanja paket bantuan sosial yang dimaksud,” harap Jermias.

Jika nantinya benar terjadi dugaan penyimpangan harga belanja, maka wajib hukumnya terlebih dahulu unsur pimpinan Dinas Sosial dimintai pertanggungjawaban pidananya, lalu kemudian kepada pihak bawahan terkait lain dalam bentuk ajaran delneming (penyertaan) dan/ atau pembantuan.

“Oleh karena situasi atau keadaan yang luar biasa, maka aspek hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab unsur pimpinan, dan jika tidak ada kesalahan (schuld) maka dapat dibebaskan tanggung jawab pidananya. Demikian juga bagi bawahannya, jika terlibat maka wajib untuk diproses sampai tuntas ke meja hijau,” ungkap Jermias.

Ia menjelaskan bahwa dengan keadaan luar biasa saat ini, justru sangat berpotensi dimanfaatkan timbulnya kejahatan.

Dari sisi ilmu criminologi, kejahatan timbul karena ada kesempatan yang berhubungan dengan situasi atau keadaan luar biasa (mengguncang masyarakat), sehingga membuat luput (kurang atau sama sekali tidak ada) perhatian dari publik.

“Kejahatan semacam inilah yang disebut sebagai kejahatan berkualifikasi sebagai tindak pidana pemberatan, dan UU pemberantasan tindak pidana korupsi telah meregulasinya untuk dapat diterapkan kepada pelaku dugaan tindak pidana korupsi,” Jermias menandaskan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel resmi menyelidiki kasus dugaan mark up paket bantuan sembako untuk masyarakat Kota Makassar yang terkena dampak pandemi corona covid19.

“Itu sedang kita tangani,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan via pesan singkat, Jumat 28 Mei 2020.

Ia mengatakan pihaknya akan memaksimalkan penyelidikan kasus tersebut dan memberitahu setiap perkembangan yang ada nantinya ke masyarakat melalui publikasi media.

“Kalau ada yang bermain disaat bencana wabah ini, luar biasa kejahatan yang dilakukannya,” Augustinus menandaskan.

KPK Terima Keluhan Terkait Penyaluran Bansos

Sepekan sejak aplikasi JAGA Bansos diluncurkan, tepatnya 5 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).

Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan.

Selain itu, ada enam topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan.

Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan, nama didaftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 8 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 3 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 1 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 1 laporan, dan beragam topik lainnya yang totalnya berjumlah 28 laporan.

Laporan tersebut ditujukan kepada 78 Pemerintah Daerah (Pemda) terdiri dari 7 Pemerintah Provinsi dan 71 Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing 5 laporan.

Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Untuk Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan dan selebihnya menerima masing-masing 1 laporan.

Pada 29 Mei 2020 KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos. Fitur pelaporan tentang bansos ini merupakan fitur tambahan dalam _platform_ pencegahan korupsi JAGA.

Penambahan fitur ini merespon minimnya tindak lanjut Pemda atas imbauan KPK untuk menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19).

Selain menjadi medium untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan bansos di lapangan, fitur baru JAGA ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi.

Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos, selanjutnya akan disampaikan KPK kepada Pemda terkait. Informasi dari masyarakat ini diteruskan melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah di 34 provinsi yang meliputi 542 Pemda. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa pandemi mendapatkan haknya.

Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di play store dan app store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id. (Eka/Nirwan/Chaidir/Said).

Pos terkait