Nyanyian Saksi Dugaan Korupsi Fee 30 Persen

  • Whatsapp

KEDAI-BERITA.COM, MAKASSAR- Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan sosialisasi, workshop, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 atau dikenal dengan kasus fee 30 persen di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, Kamis (4/6/2020).

Dalam perkara tersebut, duduk mantan Camat Rappocini, Makassar, Amri Haiya sebagai terdakwa.

Dari sejumlah saksi yang dihadirkan tim JPU diantaranya ada mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang juga berstatus terdakwa dalam berkas terpisah, Erwin Haiya dan Mantan Wali Kota Makassar, Moh Romdhan Pomanto.

Dalam kesaksiannya melalui video conference, Erwin Haiya mengatakan jika dirinya yang mempunyai inisiatif memotong dana (cash back) kegiatan sosialisasi yang diterima oleh semua Kecamatan.

Sebagian dari Kecamatan, kata dia, menyetorkan dana cash backnya melalui terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Camat Rappocini.

“Sebelumnya saya sudah beritahu terdakwa kalau setiap ada yang datang ambil saja,” kata Erwin Haiya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Daniel Pratu via video conference.

Setelah uang cash back dari beberapa Kecamatan itu berhasil dikumpulkan, terdakwa lalu menyerahkannya secara bertahap ke Erwin Haiya.

“Penyerahannya tidak pakai perantara. Semuanya diserahkan langsung oleh terdakwa ke saya,” ucap Erwin Haiya.

Adapun total uang cash back yang dikumpulkan dari beberapa Kecamatan melalui terdakwa yang kemudian disetorkan kepadanya, Erwin mengaku lupa jumlahnya.

“Kan itu bertahap kalau tidak salah ada yang Rp240 juta, Rp1.05 miliar, Rp150 juta dan khusus dari Kecamatan Rappocini itu setorannya senilai Rp1.440 miliar,” jelas Erwin.

Ia berdalih, dana cash back yang diambil dari anggaran kegiatan sosialisasi untuk beberapa Kecamatan tersebut, merupakan inisiatif pribadinya agar pembahasan APBD Makassar yang sedang berjalan bisa berjalan mulus.

“Iya semuanya untuk itu Majelis,” kata Erwin.

Kesaksian Mantan Kepala BPKAD Makassar dalam perkara tersebut, tak satu pun disangkali oleh terdakwa, Amri Haiya.

“Semuanya benar Majelis,” singkat Amri Haiya di dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Daniel Pratu.

Usai mendengarkan kesaksian Erwin Haiya, tim JPU kembali mempersilahkan saksi mantan Wali Kota Makassar, Moh. Romdhan Pomanto memasuki ruangan persidangan untuk didengarkan keterangannya.

Di dalam persidangan, Danny sapaan akrab Moh. Romdhan Pomanto itu mempertegas jika penganggaran kegiatan sosialisasi yang dijalankan oleh semua OPD termasuk didalamnya Kecamatan itu, bermasalah.

Kejanggalan itu diketahui oleh Danny setelah ia memasuki hari kerja pertama setelah cuti mengurus pencalonannya untuk maju dalam Pilkada Makassar kala itu.

“Saya lihat keanehan itu. Kok anggaran sosialisasi sangat besar. Dengan begitu saya langsung perintahkan untuk mengunci brankas dan meminta Inspektorat untuk memeriksa atau mengauditnya,” tutur Danny di dalam persidangan.

Alhasil dari pemeriksaan Inspektorat, beber Danny, ditemukan ada kejanggalan yang dimaksud.

“Saya lalu memanggil para Camat dan mempertanyakan soal dana bernilai besar untuk kegiatan sosialisasi yang dimaksud. Dan apa kata Camat, itu katanya sudah tradisi di kepemimpinan sebelumnya. Bahkan kata Camat lagi, tradisi fee yang diambil itu bukan lagi 30 persen tapi 50 persen,” ungkap Danny.

Aktifis Persoalkan Penangguhan Penahanan Terdakwa 

Sejumlah aktifis anti korupsi di Sulsel diantaranya Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI) menyayangkan sikap Pengadilan Tipikor Makassar yang telah memberikan toleransi kepada Hamri Haiya, terdakwa dugaan korupsi kegiatan sosialisasi, workshop, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 atau dikenal dengan kasus fee 30 persen.

Toleransi yang dimaksud APAK yakni karena mantan Camat Rappocini itu diberikan penangguhan penahanan menjadi tahanan kota dimana sebelumnya ia berstatus tahanan Rutan Klas 1 Makassar.

“Kita harap pertimbangan pandemi corona bukan jadi kambing hitam. Ini jelas perlakuan istimewa. Kami harap Pengadilan Tipikor segera kembalikan status Hamri Haiya sebagai tahanan Rutan,” tegas Mastan, Ketua DPP APAK RI, Mastan.

Ia juga mendesak Komisi Yudhisial (KY) dan Hakim Pengawas bisa memperketat pengawasan dan pemantauan setiap agenda persidangan kasus dugaan korupsi fee 30 persen tersebut.

“KPK juga harusnya menurunkan tim mengawasi sidang fee 30 persen ini sebagai upaya meminimalisir potensi dugaan kongkalikong selama perkara tersebut disidangkan hingga berakhir divonis sesuai harapan,” ujar Mastan.

Sebelumnya pada sidang perkara fee 30 persen yang mendudukkan Hamri Haiya sebagai terdakwa tepatnya, Kamis 28 Mei 2020 di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar, 6 orang Lurah se-Kecamatan Rappocini bersaksi.

Keenam Lurah yang bersaksi untuk mantan Camat Rappocini sebagai terdakwa itu, diketahui masing-masing Lurah Karunrung, Fandi Wiranto Iqbal Hafid, Lurah Buakana, Rahmad Hidayat G, Lurah Banta-Bantaeng, Basir, Lurah Tidung, Lyliani Sunarno, Lurah Bonto Makkio, A. Firmansyah S. Andi Idjo, Lurah Mapala, Agusnawati.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Daniel Pratu, keenam Lurah mengaku hanya menerima uang transpor dari kegiatan sosialisasi yang dinilai bermasalah tersebut.

Sementara dalam setiap kegiatan sosialisasi, mereka kerap berperan lebih dari satu. Selain sebagai narasumber utama dan pendamping, juga berperan sebagai moderator.

“Kami hanya diberi uang transpor yang mulia. Nilainya kami tidak tahu karena uangnya di dalam amplop,” kata Lurah Mapala, Agusnawati yang turut diamini oleh lima Lurah lainnya yang hadir di persidangan sebagai saksi.

Tak hanya itu, Agusnawati beserta 5 Lurah lainnya juga mengaku menerima uang transpor di setiap keterlibatannya dalam kegiatan sosialisasi yang dimaksud.

“Jadi narsum hingga moderator itu kurang lebih 6 hingga 8 kali,” terang Agusnawati yang kembali diamini oleh 5 Lurah lainnya.

Adapun peserta sosialisasi, lanjut Agusnawati, dihadiri oleh sekitar 80 orang yang berasal dari utusan tiap kelurahan.

“Tiap kelurahan ada sekitar 7 sampai 8 orang warga diutus sebagai peserta. Peserta itu dikoordinir langsung oleh Lurah masing-masing sesuai permintaan undangan pihak panitia yang berasal dari SKPD,” jelas Agusnawati sembari mengatakan sosialisasi digelar di Aula Kantor Camat Rappocini.

Staf Honorer Diperintah Terdakwa Jemput Uang

Jauh pada sidang sebelumnya, JPU telah menghadirkan 5 orang saksi dari staf honorer Kecamatan Rappocini dan Lurah Kassi- Kassi.

Dari kelima staf honorer Kecamatan Rappocini yang dihadirkan sebagai saksi saat itu, seorang diantaranya, Aan bongkar-bongkaran keterlibatannya dalam kegiatan yang merugikan negara tersebut.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Daniel Pratu, ia mengaku pernah diperintahkan terdakwa untuk menjemput berkas yang berisikan uang.

“Iya yang mulia, saya pernah disuruh oleh Pak Hamri dan Ibu Evy Kasubag Keuangan dari Kantor Camat Rappocini untuk menjemput (uang), di beberapa Camat di Makassar,” ucap, Aan dihadapan Majelis Hakim PN Makassar, Selasa 28 April 2020.

Tak hanya itu, Aan juga menjelaskan mengenai runut penjemputan dana (uang) setoran yang berasal dari empat Kecamatan di Kota Makassar. Diantaranya ada yang dijemput di halaman Kantor Balai Kota Makassar dan juga di kawasan Celebes Convention Center (CCC).

“Ada penjemputan sekali dari Kantor Camat Bontoala, 2 Kali dari Camat Ujung Tanah dan sekali lagi di halaman Balai Kota Makassar,” terang Aan.

Khusus terkait dengan Kecamatan Bontoala, Aan mengaku masih keterkaitan dengan perintah terdakwa.

Dimana saat itu, terdakwa menyuruh agar ia pergi ke Kantor Camat Bontoala.

“Pak Hamri bilang ke saya coba ke Bontoala ada yang mau dijemput,” ucap Aan.

Ia mengaku tidak mengetahui apa yang hendak dijemput di Kantor Camat Bontoala saat itu. Terdakwa kemudian memberikan sebuah kontak telepon milik seseorang untuk dihubungi.

“Saya lalu ke sana dan menemui seorang Kasubag di Camat Bontoala. Setelah bertemu, Kasubag itu lalu memberikan saya map coklat yang isinya mirip uang kemudian saya masukkan map tersebut ke dalam tas. Saya lalu kembali ke Kantor dan langsung memberikan map tadi ke Pak Hamri,” ungkap Aan.

Terdakwa Dapat Penangguhan

Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Hamri Haija, terdakwa dugaan korupsi kegiatan sosialisasi, workshop, penyuluhan, pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar tahun anggaran 2017 atau dikenal dengan kasus fee 30 persen itu.

Hamri yang sebelumnya berstatus sebagai tahanan Rutan Makassar, kini bernafas lega sebagai tahanan kota.

“Permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Majelis Hakim dan terdakwa sudah resmi jadi tahanan kota,” kata Penasehat Hukum Hamri Haiya, Ahmad Farid saat ditemui usai menghadiri sidang perkara dugaan korupsi fee 30 persen dengan agenda pemeriksaan saksi, Selasa 19 Mei 2020.

Dalam sidang perkara ini juga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya telah menghadirkan 5 orang legislator Kota Makassar untuk didengar kesaksiannya. Meski belakangan Majelis Hakim menunda sidangnya dengan alasan malam telah larut.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Hamri Haiya bersalah telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1), jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Saat menjabat sebagai Camat Rappocini, Hamri Haiya diduga telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Erwin Syarifuddin Haiya dan Helmy Budiman, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar terhitung sejak bulan Juli 2016 hingga Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di kantor BPKAD Kota Makassar.

Erwin Syarifuddin Haiya sendiri diketahui merupakan saudara kandung Hamri Haiya. Dimana Erwin yang lebih awal divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Negeri Makassar itu, diketahui pada saat itu bertindak selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

JPU menilai perbuatan Hamri Haiya merupakan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Ia dinilai menguntungkan dirinya sebesar Rp2.378.754.753,70 hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Kecamatan Rappocini sebesar Rp1.928.754.753,70 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksan Investigatif BPK RI Nomor:104/LHP/XXI/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yakni sebesar Rp26.993.804.083,79.

”Atas perbuatannya, JPU mendakwa Hamri Haiya dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun,” JPU, Kamariah menandaskan. (Arlan/Eka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *