Apa Kabar Pengejaran Buronan Korupsi Proyek Underpass Simpang Lima Bandara

  • Whatsapp
Kajati Sulsel, Firdaus Dewilmar perintahkan tim Pidsus telusuri indikasi korupsi dalam kasus lahan di depan Benteng Fort Rotterdam Makassar.

KEDAI-BERITA.COM, MAKASSAR– Sejumlah aktifis di Sulsel menagih perkembangan pengejaran Rosdiana Hadris, buronan kasus korupsi pembebasan lahan proyek underpass simpang lima bandara yang telah merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

“Sampai detik ini kan belum ada kabar apakah Rosdiana sudah ditangkap atau belum. Tapi dari informasi sepertinya belum ditangkap dan kita harap Kejati segera menangkapnya dan melimpahkan perkaranya ke persidangan,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) LSM Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK), Mastan via telepon, Sabtu (15/2/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh ia berharap Kejati Sulsel memberikan perhatian cukup terhadap pengejaran sejumlah buronan kasus korupsi yang merupakan tunggakan tahun-tahun kemarin.

“Yah salah satunya pengejaran buronan korupsi underpass itu, Rosdiana yang sampai sekarang belum ada kabar sementara tersangka lainnya, Ahmad Rifai malah sudah menjalani persidangan dan saat ini kabarnya sedang proses banding di Pengadilan Tinggi,” ujar Mastan.

Ahmad Rifai, satu diantara tersangka korupsi pembebasan lahan proyek underpass diketahui telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Negeri Makassar dan telah dijatuhi hukuman pidana 3 tahun 6 bulan, Kamis 22 Agustus 2019.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Daniel Pratu mengatakan bahwa Ahmad Rifai terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi sehingga atas perbuatannya, ia dijatuhi hukuman pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider satu bulan kurungan.

Tak hanya itu, Ahmad Rifai yang diketahui berperan sebagai Sekretaris Tim Pengadaan Lahan (tim satgas) pada proyek pembebasan lahan underpass tersebut, juga diganjar hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis Majelis Hakim terhadap Ahmad Rifai tampak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mana sebelumnya, Ahmad Rifai dituntut dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo UU/20/2001 tentang perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Meski Vonis Majelis Hakim tersebut dinilai searah dengan tuntutan JPU, namun pihak JPU tidak menerimanya dan menyatakan upaya banding karena besaran uang pengganti dalam putusan Majelis Hakim sangat kecil dibanding dengan nilai yang ada dalam tuntutan sebelumnya.

“Kami kan tuntut terdakwa uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian negara yakni sebesar Rp3,42 miliar. Tapi Vonis Hakim hanya membebani terdakwa uang pengganti sebesar Rp250 juta. Makanya banding,” terang Irwan, JPU dalam kasus tersebut.

Mendorong Supervisi KPK

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi total atas perkara korupsi yang jelas telah merugikan negara sesuai hasil perhitungan BPKP Sulsel itu.

“Supervisi KPK penting agar benang merah kasus ini terus tersambung. Masih banyak keterlibatan pihak lain tapi belum tersentuh. Kita harap penyidikan kasus ini segera dilanjutkan untuk mencari tersangka berikutnya,” kata Kadir Wokanubun, Direktur ACC Sulawesi via telepon.

Ia mengaku menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) yang terkesan menutupi peran pihak lain dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek underpass simpang lima bandara.

“Padahal sangat jelas semua yang tergabung dalam tim satgas harus dimintai pertanggungjawaban. Aneh sekali jika penyidikan kasus ini tak dilanjutkan kembali,” ujar Kadir.

Ia sangat berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) yang baru, Firdaus Dewilmar segera mengevaluasi dan mengatensi upaya penyidikan lanjutan guna mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus yang jelas telah merugikan negara miliaran rupiah tersebut.

“Dalam sidang seorang terdakwa sebelumnya, Ahmad Rifai juga terungkap fakta baru bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan tidak merujuk pada aturan sebenarnya,” beber Kadir.

Dimana pada tahap kegiatan pembebasan lahan proyek underpas bandara, kata Kadir, tak membentuk tim pengadaan tanah yang merujuk pada aturan tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Melainkan, lanjut dia, kegiatan tersebut dikerjakan oleh tim yang dinamakan tim satgas yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota Makassar periode itu.

“Ada kesan mereka tak mau libatkan pihak BPN dalam kegiatan pembebasan lahan tersebut. Sehingga mereka tak membentuk tim pengadaan tanah yang didalamnya harus melibatkan semua pihak, termasuk BPN. Mereka malah membentuk tim dengan nama tim satgas yang tak jelas dari mana aturan mainnya,” ujar Kadir membeberkan fakta persidangan kasus underpass tersebut.

Merujuk pada hasil penyidikan bidang Pidsus Kejati Sulsel terkait kegiatan tersebut, kata Kadir, wajar jika ditemukan terjadi pembayaran ganti rugi pada orang yang tidak berhak alias salah bayar.

“Malah dari keterangan BPN kepada penyidik terungkap bahwa ada lahan negara yang dibayarkan dalam proyek pembebasan itu. Ini jelas pertanggungjawabannya kepada tim yang berperan sebagai tim pembebasan lahan dalam hal ini tim satgas secara kolektif,” ujar Kadir.

Ia berharap Kajati Sulsel yang baru mendukung adanya upaya penyidikan lanjutan terhadap kasus underpass yang sebelumnya telah menyeret dua orang terdakwa dan seorang diantaranya yakni Ahmad Rifai saat ini perkaranya masih berproses di tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulsel.

“Kasus ini tak boleh ada kesan tebang pilih, harus dilanjutkan. Apalagi dukungan alat bukti sangat cukup,” terang Kadir.

Ia meminta Kejati Sulsel menindaklanjuti serta mendalami juga fakta persidangan kasus underpass tersebut. Diantaranya tentang keberadaan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas). Dimana jika merujuk pada aturan yang ada, seharusnya yang dibentuk bukan tim Satgas. Melainkan tim pengadaan tanah atau kerap disebut tim sembilan.

“Ini perlu didalami. Apa alasan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti proyek pembebasan lahan underpass yang dimaksud tidak membentuk tim sembilan. Tetapi tim satgas,” ujar Kadir.

Menurut dia, dalam kasus ini seluruh tim satgas harus bertanggungjawab penuh. Karena, lanjut Kadir, tugas dan fungsi tim satgas bersifat kolektif dalam kegiatan pengadaan tanah proyek underpass yang dimaksud bermasalah itu.

“Jadi, kita ingin kasus ini terungkap secara terang benderang dan menyeret semua yang terlibat didalamnya,” tegas Kadir.

Sebelumnya dalam sidang terdakwa Ahmad Rifai, JPU juga telah menghadirkan dua orang saksi dari tim satgas dalam sidang dugaan korupsi pembebasan lahan underpass simpang lima bandara saat itu.

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Daniel Pratu, kedua saksi yang dihadirkan JPU yakni masing-masing Lurah Sudiang Udin dan mantan Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkurade memberikan kesaksian yang cukup menjadi alasan pertimbangan agar penyidikan kasus underpass ini harus dilanjut.

Dalam kesaksiannya di tengah persidangan, keduanya mengaku tak mengetahui persis bagaimana teknis pelaksanaan pembebasan lahan underpass yang telah berjalan tersebut.

Meski demikian, keduanya tak menampik telah bertanda tangan dalam dokumen hasil verifikasi nama-nama penerima ganti rugi lahan.

“Nama-nama tersebut sudah ada dan kami tak tahu asal muasalnya. Kalau tanda tangan, betul kami tanda tangan tapi nama-nama sudah ada lebih awal,” terang Lurah Sudiang, Udin yang juga diamini oleh Syahrum yang diketahui berperan sebagai anggota tim satgas pembebasan lahan proyek underpass dalam persidangan tersebut.

Tak hanya itu, usai persidangan, terdakwa dugaan korupsi underpass simpang lima bandara, Ahmad Rifai juga turut menguatkan jika proyek pembebasan lahan underpass memang bermasalah.

Ia mengatakan, seharusnya semua tim satgas menjadi tersangka sama dengan dirinya. Karena tanggung jawab tim satgas dalam pembebasan lahan bersifat kolektif.

“Semua harus tersangka karena kesalahan pembayaran ini akibat rekomendasi tim satgas. Kami di tim satgas kan bekerja secara kolektif bukan inisiatif sendiri-sendiri,” jelas Rifai usai menjalani persidangan, Kamis 16 Mei 2019.

Kronologi Kasus Korupsi Underpass Simpang Lima Bandara

Diketahui dalam kasus dugaan korupsi underpass simpang lima Bandara ini telah menetapkan dua orang tersangka. Masing-masing Rosdiana dan Ahmad Rifai. Rosdiana hingga saat ini masih berstatus buron.

Dalam proyek tersebut, Rosdiana diketahui bertindak sebagai penerima ganti rugi lahan sedangkan Ahmad Rifai bertindak sebagai Sekretaris Tim Satgas.

Dari hasil penyidikan, Ahmad Rifai yang diketahui sebagai Kasubag Pertanahan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) kala itu, diduga melakukan kongkalikong dengan Rosdiana yang bertindak seolah-olah sebagai kuasa penerima anggaran atas lahan yang masuk dalam pembebasan proyek underpass simpang lima Bandara.

Padahal, lahan yang dimaksud atau diajukan oleh Rosdiana tersebut, tidak termasuk sebagai lahan yang dibebaskan dalam proyek pembangunan underpass. Hal ini terbukti dengan temuan sertifikat tanah yang diajukan untuk diganti rugi.

“Jadi ada sebidang tanah yang menerima pembayaran adalah orang yang tidak berhak. Artinya ada kongkalikong. Jadi ada orang yang bertindak seolah-olah sebagai penerima ganti rugi padahal dia tidak berhak,” jelas Kepala Kejati Sulsel yang masih dijabat oleh Tarmizi kala itu.

Dari perbuatan keduanya, negara diduga dirugikan sebesar Rp 3.482.500.000 sesuai dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Uang ganti rugi lahan yang diterima oleh Rosdiana sebesar nilai kerugian negara tersebut, dimana Ahmad Rifai turut mendapat fee sebesar Rp 250 juta dari Rosdiana,” urai Tarmizi.

Akibat perbuatan melawan hukumnya, para tersangka saat itu dijerat ancaman pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Proyek pembebasan lahan proyek underpas simpang lima Bandara, diselidiki oleh Kejati Sulsel pada awal tahun 2017 lalu. Dimana proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dijalankan oleh Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) senilai Rp 10 miliar.

Dalam perjalanannya, Pemkot Makassar diminta oleh BJMM untuk menyediakan lahan yang akan digunakan pada proyek tersebut. Selain itu Pemkot juga diminta untuk membuat daftar nominatif (inventarisasi lahan) yang akan digunakan untuk pembebasan lahan proyek underpass.

Namun dalam pelaksanaan pembebasan lahannya, ditemukan adanya indikasi dugaan salah bayar senilai Rp 3,48 miliar.

Pada tahap penyelidikan, beberapa pihak terkait dalam proyek tersebut diperiksa secara maraton. Diantaranya Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkuradde dan mantan Kasubag Pertanahan Pemkot Makassar, Ahmad Rifai.

Tepat November 2017, status kasus pembangunan underpass simpang lima Bandara pun resmi ditingkatkan oleh Kejati Sulsel dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena pertimbangan alat bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum didalamnya dianggap telah terpenuhi. Sejumlah pihak lain yang terkait pun turut diperiksa kembali secara maraton oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Diantaranya Camat Tamalanrea, Kaharuddin Bakti, Kepala Kelurahan Sudiang, Udin dan Asisten 1 Pemkot Makassar yang  bertindak selaku Ketua Tim Satgas, M. Sabri juga diperiksa sebagai saksi pada bulan Desember 2017 lalu. Kemudian berlanjut memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar, Iljas Tedjo Prijono pada tanggal 8 Januari 2018.

Tak hanya itu, tim penyidik Kejati Sulsel juga telah memeriksa sejumlah orang yang tergabung dalam tim satgas lainnya yang diduga mengetahui dan terlibat dalam proyek merugikan negara tersebut.

Mereka adalah dua staf Kesbangpol Kota Makassar yakni A. Rifai dan Hasan Sulaiman yang masing-masing bertugas sebagai mantan Sekretaris tim Satgas dan staf tim satgas. Keduanya diperiksa pada tanggal 29 Januari 2018 lalu. (Arlan/Eka)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *