https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

KPK Warning Pengelolaan Pajak Reklame dan Air Tanah di Makassar

108

KEDAI-BERITA.COM, Makassar– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) agar tidak bermain-main dalam pengelolaan pajak reklame dan air permukaan atau air tanah yang diketahui sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Koorsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aldiansyah Malik Nasution mengatakan Pemkot Makassar sudah seharusnya memikirkan penertiban dan penataan reklame yang saat ini terkesan sangat semrawut.

Demikian juga, kata dia, terkait pengelolaan pajak air permukaan atau air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha diantaranya usaha perhotelan, tata boga hingga usaha lainnya yang ada di Kota Makassar.

“Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak air tanah dan reklame di Makassar itu sangat besar. Sehingga harus ditata dengan baik. Kita sangat warning hal ini,” terang Aldiansyah via pesan singkat, Jumat 23 Agustus 2019.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun berharap ada upaya penegak hukum seperti KPK menyelidiki sejauh mana implementasi pengelolaan pajak reklame dan air permukaan atau air tanah di Makassar maupun secara luasnya di daerah Sulsel yang sebagaimana diketahui merupakan salah satu sumber PAD yang sangat berpotensi.

Menurutnya dalam hal pengelolaan pajak reklame dan air permukaan atau air tanah telah didukung oleh Peraturan Daerah (Perda). Namun, diakui Kadir, sejauh ini implementasi dari Perda itu tak jelas. Bahkan pengelolaannya terkesan sangat tidak transparan.

“Perlu ada pengawasan ketat soal pengelolaan pajak reklame dan air tanah ini. Potensi PAD yang dihasilkan sangat besar. Apalagi melihat perkembangan Kota Makassar saat ini,” jelas Kadir. (Ron/Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.