Menu

Mode Gelap
Demonstran Blokade Jalan Urip Hingga Macet Total KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam

Hukum & Kriminal · 17 Nov 2018 15:12 WITA

ACC Minta Kejati Tak Abaikan Peran Seluruh Panitia Pengadaan Lahan di Kasus Underpas


 ACC Minta Kejati Tak Abaikan Peran Seluruh Panitia Pengadaan Lahan di Kasus Underpas Perbesar

KEDAI-BERITA.COM, Makassar- Lembaga binaan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) meminta penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) tak mengabaikan peran seluruh pihak yang tergabung dalam panitia pengadaan lahan di kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek underpas simpang lima Bandara.

“Temuannya kan salah bayar. Jadi secara struktural seluruh pihak yang tergabung dalam panitia pengadaan lahan harus tersangka,” kata Abdul Muthalib, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) via telepon, Sabtu (17/11/2018).

Tim pengadaan lahan, beber Muthalib, secara struktural memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 terkait pengadaan tanah. Dimana salah satunya melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan ganti rugi atas lahannya yang masuk dalam proyek pembebasan yang sedang berjalan.

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim pengadaan lahan tersebut, kemudian menjadi dasar terjadinya pembayaran kepada pihak yang telah dinyatakan lolos verifikasi alias berhak mendapatkan hak ganti rugi atas lahannya yang masuk dalam kegiatan pembebasan.

“Tapi kenyataannya pihak yang diloloskan menerima ganti rugi lahan kan tidak benar. Sehingga secara struktural panitia pengadaan lahan seluruhnya harus bertanggung jawab karena itu produknya,” terang Muthalib.

Untuk melihat secara utuh pihak yang harus bertanggung jawab dalam kegiatan pengadaan lahan, kata Muthalib, sebaiknya penyidik Kejati Sulsel mendalami dokumen berita acara hasil identifikasi dan inventarisai atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah, bangunan dan tanaman yang terkena dalam proyek pembebasan lahan underpas simpang lima Bandara tersebut.

“Dalam berita acara itu kan ada persetujuan (tanda tangan) dari pihak-pihak yang tergabung dalam panitia pengadaan lahan. Nah itu yang kami maksud tidak boleh diabaikan tanggung jawabnya,” jelas Muthalib.

Ia berharap dalam kasus ini, Kejati Sulsel tidak tebang pilih dalam menetapkan status tersangka dengan menutupi keterlibatan seluruh yang tergabung dalam tim panitia pengadaan lahan.

Baca Juga :  ACC Anggap Keputusan Jaksa Agung Mutasi Kedua Unsur Pimpinan Kejati Sulsel Sudah Tepat

“Kalau ini kan sangat terkesan menutupi keterlibatan pejabat diatasnya yang juga jelas-jelas tergabung dalam tim panitia pengadaan lahan. Padahal jelas produk yang dihasilkan tim panitia pengadaan tidak benar sehingga terjadi salah bayar,” tutur Muthalib.

Kejati, lanjut Muthalib, jangan setengah hati dalam mengusut kasus ini hingga tuntas dan tak terkesan tidak serius sehingga bisa menimbulkan kesan negatif.

“Perkara ini kelak diproses di Pengadilan, maka peran seluruh pihak dalam pembebasan lahan underpass akan diurai secara menyeluruh di ruang sidang khususnya oleh Hakim dan fakta hukum keterlibatan pihak lain akan terungkap,” terang Muthalib.

Jadi kata dia, sebaiknya Kejati memproses kasus ini secara utuh dengan mendalami peran dan keterlibatan tim pengadaan lahan seluruhnya.

 

“Seluruh tim panitia pengadaan lahan harus di proses. Peran mereka jelas memberi persetujuan penyerahan lahan yang dibuktikan dengan berita acara,” Muthalib menandaskan.

2 Orang Anggota Tim Pengadaan Lahan Tersangka

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) resmi menetapkan dua orang anggota tim pengadaan lahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan underpas simpang lima Bandara.

Dua orang anggota tim pengadaan lahan yang dimaksud masing-masing Ahmad Rifai yang menjabat sebagai Kasubag Pertanahanan Pemkot Makassar dan Hajja Rosdina selaku penerima kuasa ganti rugi lahan.

“Tersangka inisial AR kita tahan selama 20 hari untuk permudah proses perampungan berkas dakwaan nantinya. Sementara HR masih buron. Dimana beberapa kali dipanggil secara patut namun yang bersangkutan tak hadir alias mangkir,” terang Kepala Kejati Sulsel, Tarmizi yang ditemui usai melaksanakan salat Jumat 16 November 2018.

Mengenai kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut, Tarmizi enggan berandai-andai. Menurutnya, proses penyidikan akan tetap berlanjut selama alat bukti mendukung.

Baca Juga :  Aroma Tipikor di Kasus Andalalin Mal Grand Toserba?

“Tapi untuk saat ini kita fokus dulu perampungan yang dua tersangka ini. Kebetulan seorang tersangka juga masih buron karena tak menghadiri panggilan yang dilayangkan sudah berkali-kali,” ujar Tarmizi.

Dalam proyek pembebasan lahan, Ahmad Rifai berperan sebagai Sekretaris Satuan Tugas pengadaan tanah. Dimana ia diduga melakukan kongkalikong dengan Haji Rosdina yang bertindak seolah-olah sebagai kuasa penerima anggaran atas lahan yang masuk dalam pembebasan proyek underpas.

Padahal, lahan yang dimaksud atau diajukan oleh Haji Rosdina tersebut, tidak termasuk sebagai lahan yang dibebaskan dalam proyek pembangunan underpass. Hal ini terbukti dengan temuan sertifikat tanah yang diajukan untuk diganti rugi.

“Jadi ada sebidang tanah yang menerima pembayaran adalah orang yang tidak berhak. Artinya ada kongkalikong. Jadi ada orang yang bertindak seolah-olah kuasa penerima ganti rugi padahal dia tidak dikasih kuasa,” jelas Tarmizi.

Dari perbuatan keduanya, negara diduga dirugikan sebesar Rp 3.482.500.000 sesuai dari hasil perhitunhan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Selatan (BPKP Sulsel).

“Uang ganti rugi lahan yang diterima oleh HR sebesar nilai kerugian negara tersebut, dimana AR mendapat fee sebesar Rp 250 juta,” Tarmizi menandaskan.

Diketahui, dalam kasus underpass simpang lima Bandara, diduga terjadi salah bayar. Dimana sertifikat yang digunakan untuk menerima uang ganti rugi pembebasan lahan underpass tidak menunjuk pada lokasi yang terkena pembebasan. Namun tetap dibayarkan sesuai petunjuk tim pembebasan lahan. Sehingga atas perbuatannya tersebut diduga terjadi kerugian negara sebesar Rp 3,48 miliar.

“BPN keterangannya jelas. Dimana menyatakan sertifikat yang digunakan tidak menunjuk lokasi yang terkena pembebasan lahan sehingga tidak patut menerima uang ganti rugi,” ungkap Adhy, penyidik dalam kasus tersebut.

Proyek pembangunan underpass simpang lima Bandara yang diselidiki oleh Kejati Sulsel pada awal tahun 2017 lalu, diketahui menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dijalankan oleh Balai Jalan Metropolitan Makassar (BJMM) dengan menggunakan dana sebesar Rp 10 miliar.

Baca Juga :  Polisi Usut Aroma Korupsi Hibah 4000 APD Covid19 di RSUP Wahidin Makassar

Dimana pada perjalanannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta oleh BJMM untuk menyediakan lahan yang akan digunakan pada proyek tersebut. Selain itu Pemkot juga diminta untuk membuat daftar nominatif (inventarisasi lahan) yang akan digunakan untuk pembebasan lahan proyek underpass.

Namun dalam perjalanan pelaksanaan pembebasan lahannya, ditemukan adanya indikasi dugaan salah bayar senilai Rp 3,48 miliar.

Pada tahap penyelidikan, beberapa pihak terkait dalam proyek tersebut diperiksa secara maraton. Diantaranya Camat Biringkanaya, Andi Syahrum Makkuradde dan mantan Kasubag Pertanahan Pemkot Makassar, Ahmad Rifai.

Tepat November 2017, status kasus pembangunan underpass simpang lima Bandara pun resmi ditingkatkan oleh Kejati Sulsel dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena pertimbangan alat bukti adanya unsur perbuatan melawan hukum didalamnya dianggap telah terpenuhi. Sejumlah pihak lain yang terkait pun turut diperiksa kembali secara maraton oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Diantaranya mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Makassar, Iljas Tedjo Prijono yang diperiksa pada tanggal 8 Januari 2018 serta Camat Tamalanrea, Kaharuddin Bakti dan Kepala Kelurahan Sudiang, Udin juga diperiksa sebagai saksi pada bulan Desember 2017 lalu.

Tak hanya itu, tim penyidik Kejati juga telah memeriksa sejumlah orang yang tergabung dalam tim panitia sembilan yang diduga mengetahui dan terlibat dalam proyek yang diduga merugikan negara tersebut.

Beberapa orang yang dimaksud yakni dua staf Kesbangpol Kota Makassar, Ahmad Rifai dan Hasan Sulaiman yang masing-masing bertugas sebagai mantan sekretaris panitia pengadaan lahan dan staf panitia pembebasan lahan pada tanggal 29 Januari 2018 lalu. (Said/Hakim)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Gakkum Sulawesi Tetapkan Direktur PT BMN Sebagai Tersangka

28 September 2022 - 19:17 WITA

Tahanan Lapas Klas II Maros Kabur, Akademisi Nilai Itu Kelalaian dan Kalapas Harus Dicopot

24 September 2022 - 16:04 WITA

Tahanan Rutan Klas 1 Makassar Kabur, Aktivis Minta Kepala Rutan Dicopot

24 September 2022 - 08:50 WITA

Tahanan Rutan Kelas I Makassar Kabur, Kok Bisa?

24 September 2022 - 01:39 WITA

Buruh Terdakwa Tunggal Korupsi Program Kotaku, Dijerat Pasal 3 dan Divonis 3 Tahun Penjara

23 September 2022 - 10:48 WITA

Dituntut 3,5 Tahun, Ini Pembelaan PH Terdakwa Dugaan Korupsi Program Kotaku

20 September 2022 - 22:22 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com