Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 20 Agu 2018 19:17 WITA

Ikuti Langkah KPK, Kejati Sulselbar Siap Tersangkakan Pihak Yang Merintangi Penyidikan Buloa


 Ikuti Langkah KPK, Kejati Sulselbar Siap Tersangkakan Pihak Yang Merintangi Penyidikan Buloa Perbesar

Kedai-Berita.com, Makassar- Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi menegaskan jika pihaknya akan menjadikan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penyewaan lahan negara Buloa sebagai tersangka. Apalagi kata dia, berperan menghalang-halangi, merintangi bahkan berusaha mempersulit proses penyidikan.

“Saya akan menerapkan Pasal 21 Undang-Undang (UU) No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pasal ini juga telah digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Tarmizi dalam konferensi persnya di Kantor Kejati Sulselbar, Senin (20/8/2018).

Dalam proses penyidikan kasus ini, Tarmizi berjanji akan tegas. Dimana siapa pun pihak yang mencoba menghalangi, merintangi serta mempersulit proses penyidikan akan segera diseret menjadi tersangka.

“Meski demikian kita sesuaikan dengan alat bukti. Jika mencukupi kita langsung tetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan Pasal 21 UU tindak pidana pemberantasan korupsi seperti yang sudah digunakan oleh KPK tersebut,” jelas Tarmizi.

Dalam upaya penuntasan kasus ini, Ia juga berharap kepada masyarakat untuk terus memberikan informasi terhadap keberadaan Soedirjo Aliman alias Jentang yang telah berstatus tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara tersebut.

“Saya sangat butuh masyarakat, media atau siapa saja untuk memberikan informasi persembunyian tersangka (Jentang) yang saat ini masih buron. Silahkan bantu saya,” ungkap Tarmizi.

Sebelumnya, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mengecam keras sikap diam penyidik bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar terhadap Edy Aliman, anak bungsu Soedirjo Aliman alias Jentang yang dengan jelas-jelas mempermainkan hukum.

“Harusnya penyidik tegas kepada Edy bukannya justru diam. Edy jelas-jelas telah mencederai penegakan hukum di Indonesia khususnya di Makassar. Masa tiga kali mangkir dalam panggilan bahkan memberikan alamat palsu, penyidik tidak tegas justru sebaliknya,” kata Abdul Muthalib, Direktur ACC Sulawesi.

Baca Juga :  ACC Nilai Perbup Bupati Takalar Labrak Perpres

Ia mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Jaksa Agung Muda Pengawas (Jamwas) segera turun tangan menegur para penyidik yang dinilai tidak lagi bekerja profesional dalam penyidikan jilid dua kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar yang sebelumnya telah menjerat tiga orang masing-masing Rusdin, Jayanti dan M. Sabri yang saat ini masih menghadapi proses persidangan di tingkat kasasi.

“Kalau bisa Kejagung juga turun langsung memantau penanganan kasus ini. Karena kami yakin penyidik sudah tidak profesional karena tidak tegas dalam menindaki para saksi yang jelas-jelas mangkir tiga kali dalam panggilan bahkan memberikan alamat palsu tapi penyidik tetap diam. Contoh sikap tak kooperatif yang diperlihatkan Edy dalam penyidikan kasus ini,” tegas Thalib.

Menurutnya, penyidik harusnya segera meningkatkan status Edy Aliman menjadi tersangka karena sudah memenuhi unsur menghalang-halangi penyidikan. Buktinya selain memberikan alamat palsu, dia juga mangkir dalam panggilan yang telah dilayangkan penyidik sebanyak yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).

“Apalagi keterlibatannya sangat jelas dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara Buloa. Kami menduga ada intervensi kuat yang berperan sehingga penyidik tidak berani melakukan upaya tegas terhadap Edy Aliman tersebut. Itu sangat jelas sekali,” ujar Thalib.

Ia berharap kepada Kajati dan Wakajati yang baru, memberikan perhatian khusus untuk menuntaskan penyidikan kasus lanjutan sewa lahan negara Buloa yang telah menjerat Jentang sebagai tersangka.

Baca Juga :  KPK Warning Batas Waktu LHKPN 2020

Terkhusus untuk Wakajati Sulselbar yang baru, Gery Yasid.. Menurut Thalib, ia mengetahui persis dengan kasus sewa lahan negara Buloa. Karena kasus itu, dilaporkan di eranya saat menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulselbar. Namun pasca dilaporkan, kasus tersebut tidak pernah terjamah.

“Nanti dia (Gery) digantikan oleh Tugas Utoto sebagai Aspidsus, baru kasus ini jelas dan telah menyeret 4 tersangka. Dimana seorang diantaranya dijerat TPPU itulah tersangkanya namanya Jentang yang masih buron,” terang Thalib.

Jadi untuk menebus kesalahannya di masa lalu, Thalib berharap Gery Yasid, bisa membantu dan mengintruksikan penyidiknya agar segera merampungkan penyidikan lanjutan kasus dugaan sewa lahan negara Buloa dan bertindak tegas terhadap pihak yang mencoba menghalang-halangi penyidikan.

“Dia harus kembangkan kasus ini untuk menjerat tersangka baru sebagai penebus dosa masa lalu,” ungkap Thalib.

Diketahui, keterlibatan Edy Aliman, anak Jentang dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara Buloa, dimana selain berdasarkan pengakuan dari kakak kandungnya sendiri, Johny Aliman, rekeningnya juga dikabarkan masuk dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain Edy Aliman, kakaknya bernama Johny Aliman juga terlibat kuat dalam kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Dimana keterlibatannya terkuak dalam fakta sidang kasus Buloa yang sebelumnya berjalan di tingkat Pengadilan Tipikor Makassar dan telah mendudukkan tiga orang terdakwa masing-masing Rusdin, Jayanti dan M. Sabri.

Rusdin salah satu terdakwa dalam perkara tersebut membeberkan peranan Johny Aliman dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim, Bonar Harianja yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 16 November 2017 lalu.

Baca Juga :  Selain Ulil Amri, Janni Turut Diperiksa Kejati

Dimana Rusdin mengaku jika uang sewa lahan yang diterimanya dari PT. PP Persero melalui Bank Mandiri cabang Hos Cokroaminoto Makassar sempat diendapkan di rekening milik Johny Aliman. Selang beberapa jam, uang dalam rekening tersebut ditarik secara tunai di kantor PT. Jujur Jaya milik Jentang yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar.

“Saya menyimpan uang tersebut ke rekening Johny Aliman dan ditarik kembali setelah tiba di show room jujur jaya di Jalan Gunung Bawakaraeng ,”kata Rusdin dipersidangan kala itu.

Saat ditanya mengapa ia tak menggunakan rekening pribadinya untuk menyimpan uang sewa lahan dari PT. PP tersebut, Rusdin kembali mengaku tak ingat nomor rekeningnya.

“Saya punya rekening tapi tak ingat nomornya. Jadi pakai rekening Johny ,”ucap Rusdin menjawab pertanyaan Hakim Ad-Hock, Abdul Razak kala itu.

Tak hanya Edy Aliman dan Johny Aliman, dalam proses penyidikan, pihak lain yang masih dalam lingkaran Jentang pun turut terlibat. Dia adalah kuasa hukum Jentang, Ulil Amri.

Ulil dinilai terlibat sejak awal dalam mengatur perikatan perjanjian kegiatan sewa menyewa lahan negara Buloa yang kemudian dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dinyatakan kegiatan tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp 500 juta.

Ia bahkan diduga sebagai otak intelektual yang membuat seluruh dokumen kerjasama perjanjian sewa menyewa lahan negara Buloa yang didalam prosesnya ternyata diduga ada unsur perbuatan melawan hukum. (Hakim/Said).

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Baca Lainnya

Reka Ulang Pembunuhan Petugas Dishub Makassar

19 Mei 2022 - 23:58 WITA

Buron Korupsi Pengadaan Perangkat Komputer di Torut Dibekuk

18 Mei 2022 - 14:30 WITA

Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka

17 Mei 2022 - 18:59 WITA

Polres Gowa Tangkap 6 Pelaku Perang Kelompok

17 Mei 2022 - 09:05 WITA

Menelisik Peranan Panitia 9 di Kasus Korupsi Bandara Mengkendek

12 Mei 2022 - 13:12 WITA

Tersangka Dugaan Penganiayaan Praperadilankan Polsek Rappocini 

11 Mei 2022 - 22:13 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com