Menu

Mode Gelap
KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulsel? PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M

Opini · 18 Jul 2018 06:49 WITA

LBH-Maspul Tantang KPU Enrekang Tegas Tidak Loloskan Bacaleg Eks Narapidana.!!


 LBH-Maspul Tantang KPU Enrekang Tegas Tidak Loloskan Bacaleg Eks Narapidana.!! Perbesar

Kedai-Berita.com — Mengacu pada Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disitu jelas diatur dalam poin keempat pada pasal 5, yang berbunyi, ‘Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme’.

Sementara pasal 240 ayat 1 huruf (G) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”.
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Baca Juga :  Oknum Polisi Pengeroyok Dosen Unsulbar Masih Melenggang Kangkung

Kemudian upaya KPU Pusat dalam mencegah dan menjalankan aturan tersebut tertuang pada pasal 8 huruf (J) PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Aturan itu berbunyi ‘Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat, antara lain bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan korupsi’.

Merujuk dari Undang-undang hingga PKPU itu sendiri jelas bahwa setiap warga negara tidak sertamerta berhak untuk maju sebagai calon legislatif, dan kami sangat mendukung langkah KPU Kabupaten Enrekang untuk menjalankan aturan yang ada. Sebagaimana kita ketahui, tahapan pendaftaran sudah berlangsung dan ada beberapa oknum mantan narapidana bakal ikut berpartisipasi sebagai peserta.

Baca Juga :  PUKAT Harap DTRB Tegur Renovasi Pos Jaga Kantor Instansi Ini

Kalau perlu Polres Enrekang janganlah segan-segan untuk tidak memberikan SKCK kepada mantan narapidana untuk keperluan pencalekan. Sebab itu adalah bagian dari tugas kepolisian untuk penegakan aturan yang berlaku.

Kami menantang para penyelenggara pemilu ini jika betul ingin mencegah sejak dini bakal calon tersebut bahkan yang berstatus tersangka dalam perkara korupsi sekalipun janganlah diloloskan. Agar penyelenggara negara yang bersih tercipta di tanah keramat, tanah mapaccing kabupaten Enrekang tercipta.

Sekali lagi KPU harus tegas menjalankan aturan tersebut, sebab kami tidak akan tinggal diam dan akan menyikapi jika sekiranya KPU Enrekang meloloskan eks narapidana bahkan yang berstatus tersangka dalam perkara Tipikor sekalipun.

Editor : Habib Rahdar

Baca Juga :  ACC Tagih Keseriusan Kejati Tangkap Jentang

 

Artikel ini telah dibaca 53 kali

Baca Lainnya

Polemik Pembatalan SK Kepala Desa Bareng Oleh Camat Buyasuri

23 Juni 2022 - 17:56 WITA

Putusan Hakim, Arti Yurisprudensi dan Daya Berlakunya

19 Juli 2021 - 12:23 WITA

OPINI: Investasi Tambang dan Koperasi di Mata Kebijakan Negara

12 Juli 2021 - 08:07 WITA

Putusan Hakim dan Memahami Eksistensi Living Law

5 Juli 2021 - 12:22 WITA

OPINI: Paradoks Politik Hukum Agraria Indonesia

24 Juni 2021 - 20:49 WITA

22 Juni Sebagai Momentum Refleksi Piagam Jakarta

22 Juni 2021 - 11:52 WITA

Trending di Opini
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com