Menu

Mode Gelap
PPCD Siap Gelar Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNUP Oknum Polri Jadi Algojo Habisi Nyawa Najamuddin Sewang Polsek Bontonompo Kesampingkan Perma 2 Tahun 2012? Kanitres Bungkam Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Wisata Toraja Rp40 M Camat Ujung Pandang Gelar Pertemuan Bersama Ketua RT dan RW

Hukum & Kriminal · 9 Jul 2018 17:29 WITA

Sprindik Baru Kasus Fee 30 Persen, 5 Legislator Akan Diperiksa Bareskrim


 Sprindik Baru Kasus Fee 30 Persen, 5 Legislator Akan Diperiksa Bareskrim Perbesar

Kedai-Berita.com, Makassar– Kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran kegiatan sosialisasi di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se-Makassar sebesar 30 persen akan dibuatkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

“Penanganannya dialihkan ke Mabes Polri dan akan dibuatkan sprindik baru,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono di Mapolda Sulsel, Senin (9/7/2018).

Dengan sprindik baru, maka seluruh saksi-saksi yang telah diperiksa kemarin akan diperiksa ulang oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri.

“Semua saksi-saksi direncanakan akan dipanggil ulang oleh Mabes Polri. Termasuk 5 orang legislator Makassar yang sebelumnya dipanggil tapi 4 orang diantaranya mangkir,” terang Yudhiawan.

Baca Juga :  Polisi Didesak Lacak Aliran Dana Hasil Korupsi Rumah Sakit Batua Makassar

Sebelumnya kasus ini ditangani oleh Polda Sulsel. Dimana penyidik telah memeriksa sejumlah saksi-saksi diantaranya Camat se-Makassar dan Wali Kota Makassar, Moh. Romdhan Pomanto sendiri.

“Lima orang legislator Makassar juga turut terperiksa sebagai saksi. Hanya saja yang memenuhi panggilan hanya seorang legislator. Sehingga penyidik kembali jadwalkan pemanggilan ulang. Tapi semua surat panggilannya nanti dilakukan oleh Mabes Polri,” jelas Yudhiawan.

Dari hasil data yang dikumpulkan Kedai-Berita.com, kegiatan anggaran sosialisasi yang digelar Kecamatan se-Makassar masuk dalam pos APBD tahun 2017 sebesar Rp 4 miliar dan APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 500 juga. Sehingga total anggaran kegiatan sosialisasi yang digunakan tiap Kecamatan sebesar Rp 4,5 miliar. (Hakim).

Artikel ini telah dibaca 2 kali

Baca Lainnya

Reka Ulang Pembunuhan Petugas Dishub Makassar

19 Mei 2022 - 23:58 WITA

Buron Korupsi Pengadaan Perangkat Komputer di Torut Dibekuk

18 Mei 2022 - 14:30 WITA

Korupsi Bansos Covid dan BPNT, Djusman: Baiknya Tahan Tersangka

17 Mei 2022 - 18:59 WITA

Polres Gowa Tangkap 6 Pelaku Perang Kelompok

17 Mei 2022 - 09:05 WITA

Menelisik Peranan Panitia 9 di Kasus Korupsi Bandara Mengkendek

12 Mei 2022 - 13:12 WITA

Tersangka Dugaan Penganiayaan Praperadilankan Polsek Rappocini 

11 Mei 2022 - 22:13 WITA

Trending di Hukum & Kriminal
error: Hai! Pengunjung Kedai-berita.com