Seluruh Kades di Takalar Ikuti Workshop Pengelolaan Keuangan

  • Whatsapp

Kedai-Berita.com, Takalar – Workshop bertema evaluasi, implementasi dan aplikasi Siskeudes dalam tata kelola keuangan desa yang dilaksanakan Sekretariat Pemkab Takalar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(BPKD) berlangsung di ruang pola Kantor Bupati, Selasa 24 April 2018.

Dalam workshop yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Takalar, Ahmad Sere mewakili Bupati Takalar Syamsari Kitta tersebut, turut hadir anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Amir Uskara yang didaulat sebagai pemateri pertama untuk membahas secara umum implementasi keuangan desa (Siskeudes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014.

Dalam materi yang ia bawakan pada kegiatan tersebut, Amir mengungkapkan bahwa Pemerintah saat ini sangat memperhatikan pembangunan di Desa apalagi sejak Undang-Undang No. 6 tahun 2014 berlaku.

Dimana dalam UU tersebut, lanjut dia, dijelaskan bahwa Desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kucuran dana tidak akan lewat perantara, langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing Desa berbeda, tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk dan angka kematian,” kata Amir.

Alokasi APBN sebesar 10% yang dimaksud, saat diterima oleh Desa akan menyebabkan penerimaan Desa meningkat dan diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Peraturan Menteri No. 113 tahun 2014 dari Desa tersebut.

“Sehingga sangat penting evaluasi dan implementasi siskeudes sesuai aturan yang ada,” ucap Amir.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah (DPMD) Kabupaten Takalar, Andi Guntur Hakim mengatakan seluruh peserta yang hadir di workshop tersebut terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bagian Keuangan Desa dan para Pendamping Desa se-Kabupaten Takalar.

“Tahun 2018 ini tiap desa di Takalar mendapat kucuran dana kurang lebih Rp 2 Miliar,” terang Guntur.

Namun, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terjadi keterlambatan pencairan karena pengaruh keterlambatab penyusunan APBDes.

“Ada juga faktor lain yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti yang diungkap pemateri dari BKP RI, maupun BPKP perwakilan dalam kegiatan ini,” Guntur.menandaskan. (Said/Kha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *