https://kedai-berita.com/
kedai-berita.com - Kreasi Tanpa Sekat

Akhir Petualangan Panjang Jentang

149

KEDAI-BERITA.COM, Makassar– Setelah dua tahun pengejaran, buronan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, Soedirjo Aliman alias Jentang akhirnya tertangkap.

Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buronan kelas kakap tersebut dari sebuah kamar hotel mewah yang berlokasi di daerah Senayan, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri membenarkan hal tersebut. Jentang, kata dia, telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Ia langsung diterbangkan ke Makassar guna menjalani proses hukum selanjutnya,” terang Mukri.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Jentang kemudian diserahkan ke tim Kejati Sulsel yang telah menanti kedatangannya sejak awal.

Ia dibawa menuju ke Kantor Kejati Sulsel dengan pengawalan ketat. Kemudian digiring ke lantai 5 bidang Pidsus Kejati guna menjalani cek kesehatan sekaligus menandatangani surat penahanan yang sejak awal sudah disiapkan oleh tim penyidik.

“Semua sudah dipersiapkan penyidik dan itu kewenangannya,” ucap Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Gerry Yasid.

Ia mengatakan penyidik akan menahan Jentang selama waktu 20 hari guna mempermudah perampungan berkas penyidikan kedepannya.

“Yang bersangkutan saat ini di titip di sel Lapas Klas 1 Makassar,” terang Gery.

Sasar Peran Lain dalam Kasus Buloa

Gery mengatakan kemungkinan besar untuk pengembangan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara Buloa tersebut, selalu terbuka.

Penyidik, kata dia, masih terus mempelajari adanya peranan orang lain dalam kasus yang ditaksir oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel telah merugikan keuangan dan perekonomian negara itu.

“Tidak menutup kemungkinan jika alat bukti dirasa cukup, mungkin ada pengembangan terhadap tersangka lainnya,” jelas Gery.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) Kadir Wokanubun mengatakan pihaknya tetap mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi total atas kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara Buloa tersebut.

“Kenapa KPK harus hadir, tentunya untuk mengevaluasi dan menyambung kembali fakta-fakta hukum yang dilepaskan Kejati sewaktu mereka menyidik Rusdin cs,” terang Kadir via telepon,

Dimana dalam fakta hukum kasus Buloa terungkap peranan orang lain. Namun terkesan ditutupi oleh Kejati.

“Kehadiran KPK sangat penting karena sejak awal kami menilai Kejati terkesan menutupi peran orang lain dalam kasus ini. Kasus ini tak boleh berhenti di Jentang, karena benang merahnya masih menyambung ke pihak lain yakni Ulil Amri, Jhoni Aliman, Edi Aliman, Janni dan masih banyak lainnya yang jelas keterlibatannya,” ungkap Kadir.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kembali penyidik Kejati untuk tidak melepas begitu saja fakta hukum akan keterlibatan dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga terjadi kerugian negara dalam proyek sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar tersebut.

“Keterlibatan PT. Pelindo Makassar dan PT. PP Persero pernah terungkap dalam fakta sidang, saat saksi ahli hukum keuangan negara asal Universitas Airlangga, Surabaya, Siswo Wijanto memberikan kesaksian di persidangan kasus Buloa ini. Itu tak boleh diabaikan atau sengaja dilupa oleh penyidik untuk bahan pengembangan ,”kata Kadir.

Dimana dalam fakta sidang yang juga merupakan fakta hukum itu, telah terang benderang merunut keterlibatan dua perusahaan BUMN yang dimaksud sehingga ditemukan kerugian negara yang cukup besar dalam proyek sewa lahan negara di Kelurahan Buloa.

“Itu sudah menjadi fakta hukum yang tak boleh terabaikan begitu saja. Tetapi penyidik harusnya menjadikan landasan pengembangan kasus tersebut,”ucap Kadir.

Sebelumnya, keterlibatan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai turut andil dalam mengakibatkan munculnya kerugian negara pada kegiatan penyewaan lahan negara yang terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar terungkap dalam penjelasan saksi ahli hukum keuangan negara asal Universitas Airlangga, Surabaya, Siswo Wijanto didalam persidangan.

Perusahaan BUMN yang dinilai turut andil berperan menimbulkan kerugian negara itu, yakni PT. Pelindo Makassar dan PT. Pembangunan Perumahan (PP).

“Ada unsur kelalaian dari pihak BUMN yang bersangkutan, baik itu PT. PP dan PT Pelindo yang secara tidak cermat membayarkan uang sewa pada oknum yang mengkalim lahan negara ,”kata ahli hukum keuangan negara asal Universitas Airlangga, Surabaya, Siswo Wijanto saat memaparkan kesaksiannya dalam sidang perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara buloa yang mendudukkan tiga orang terdakwa masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin 30 Oktober 2017.

Menurut mantan Sekretaris Departemen Keuangan RI tersebut, penyewa lahan dalam hal ini PT. PP dan PT. Pelindo tidak bertindak profesional sebelum melakukan pembayaran kepada pihak yang mengaku sebagai penggarap lahan.

“Harusnya selaku penyewa lahan mengetahui betul seluk beluk lahan. Harus diketahui, PBB itu bukan surat hak milik, sementara surat garap juga tidak bisa jadi dasar, makanya ketika BUMN melakukan transaksi, jelas itu bisa disebut menimbulkan kerugian negara dan itu kelalaian,” terang Siswo dihadapan Majelis Hakim perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara buloa yang dipimpin langsung oleh Bonar Harianja.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ada dua tipe aset negara, yakni aset potensial dan operasional.

“Nah kalau melihat data lahan dalam perkara buloa ini, area tersebut merupakan aset potensial ,”tutur Siswo.

Ia mengatakan sangat mudah membuktikan terjadinya kerugian negara dalam perkara buloa ini. Pertama sambung dia, merujuk pada keberadaan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dijadikan dasar untuk menerima uang sewa lahan.

“PBB sebenarnya bukan dasar kepemilikan lahan, apalagi sudah sangat jelas sejarah lahan ini merupakan aset potensial negara yang timbul karena hasil reklamasi atau sengaja ditimbun ,”jelas Siswo.

Sehingga, lanjut dia, secara teori, lahan Buloa tersebut merupakan aset negara yang disewakan karena kelalaian dan tidak dengan cara prefesional dan akhirnya menimbulkan kerugian negara.

“Meski timbul izin garap, itu bukan dasar transaksi sewa-menyewa. Sebab, jika negara membutuhkan untuk kepentingan negara, wajib bagi penggarap menyerahkan lahan itu,” kata Siswo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara Buloa, Komariah mengaku sangat terbantu dengan keterangan saksi ahli hukum, Siswo tersebut. Bagi dia, keterangan yang ada nantinya akan memperkuat dakwaan yang ada.

“Meski demikian, untuk menindaki unsur kelalaian dan oknum penimbun lahan, saya tidak bisa berkomentar banyak. Kita fokus dulu menyelesaikan agenda yang telah terjadwalkan dalam perkara ini ,”ucap Komariah.

Peran Jentang dalam Kasus Korupsi Sewa Lahan Negara

Jentang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek penyewaan lahan negara disertai dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perannya terungkap sebagai aktor utama dibalik terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan negara tepatnya yang berlokasi di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Hal itulah kemudian penyidik akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka dugaan korupsi disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga telah dikuatkan oleh beberapa bukti.

Diantaranya bukti yang didapatkan dari hasil pengembangan fakta persidangan atas tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan buloa yang sebelumnya sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Ketiga terdakwa masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti.

Selain itu, bukti lainnya yakni hasil penelusuran tim penyidik dengan Pusat Pelatihan dan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana dana sewa lahan diambil oleh Jentang melalui keterlibatan pihak lain terlebih dahulu.

Jentang diduga turut serta bersama dengan terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 500 Juta untuk biaya penyewaan tanah.

“Nah dana tersebut diduga diterima oleh tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asal usulnya ,”kata Jan S Maringka yang menjabat sebagai Kepala Kejati Sulsel saat itu dalam konferensi persnya di Kantor Kejati Sulsel, Rabu 1 November 2017 lalu.

Menurutnya, penetapan Jentang sebagai tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulsel dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

“Kejati Sulsel akan segera melakukan langkah langkah pengamanan aset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut ,”tegas Jan.

Atas penetapan tersangka dalam penyidikan jilid dua kasus lahan negara ini, Kejati Sulsel langsung mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka koordinasi penegakan hukum.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ,” ucap Jan.

Kronologi Kasus Korupsi Lahan Negara Buloa

Dalam perkara dugaan korupsi penyewaan lahan negara Buloa, sebelumnya telah menetapkan tiga orang terdakwa dan saat ini sedang menjalani proses persidangan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Ketiga terdakwa tersebut masing-masing mantan Asisten 1 Pemkot Makassar, M. Sabri, dan dua orang anak buah Jentang yakni Rusdin dan Jayanti.

Keterlibatan pihak lain dalam kasus ini pun terungkap didalam persidangan. Diantaranya ada menyebut keterlibatan owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior Ulil Amri.

Dalam berkas dakwaan M. Sabri sendiri menyebut, Jentang dan Ulil hadir di semua pertemuan proses sewa lahan negara tersebut.

Proses terjadinya penyewaan lahan negara disebut terjadi setelah difasilitasi Sabri, yang mempertemukan pihak penyewa PT Pelindo dan PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan Rusdin dan Jayanti selaku pengelola tanah garapan.

Bukti keduanya adalah pengelola tanah garapan didasari surat keterangan tanah garapan register nomor 31/BL/IX/2003 yang diketahui oleh Lurah Buloa Ambo Tuwo Rahman dan Camat Tallo AU Gippyng Lantara nomor registrasi 88/07/IX/2003 untuk Rusdin, sementara Jayanti nomor registrasi 30/BL/IX/2003 saksi lurah dan camat nomor registrasi 87/07/IX/2003 dengan luas 39.9 meter persegi.

Pada pertemuan pertama turut dihadiri Jentang selaku pimpinan Rusdin dan Jayanti yang bekerja di PT Jujur Jaya Sakti serta Ulil Amri yang bertindak sebagai kuasa hukum keduanya.

“Pertemuan pertama terjadi pada 28 Juli 2015 bertempat di ruang rapat Sabri selaku Asisten 1. Pada pertemuan itu terjadi negosiasi antara kedua belah pihak,” terang Irma, Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemudian lanjut pada pertemuan kedua pada tanggal 30 Juli 2015. Dimana Jentang dan Ulil Amri kembali hadir bersama Rusdin yang bertindak mewakili Jayanti. Dalam pertemuan itu disepakati harga sewa lahan negara Buloa senilai Rp 500 Juta atau lebih rendah dari tawaran Jentang cs yang meminta nilai Rp1 Miliar.

Draf sewa lahan akhirnya disetujui dalam pertemuan berikutnya di ruko Astra Daihatsu Jalan Gunung Bawakaraeng. Dalam pertemuan ini kembali dihadiri oleh Jentang, Ulil Amri dan Rusdin mewakili Jayanti.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 2015 di Kantor Cabang Mandiri, PT PP melakukan pembayaran terhadap Rusdin dan Jayanti yang juga kembali dihadiri oleh Jentang dan Ulil Amri. (Rudi/Nirwan/Eka)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.